PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang BADAN PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI DEFORESTASI, DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

PERPRES Nomor 62 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan PRESIDEN ini, yang dimaksud dengan: 1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang selanjutnya disebut REDD+ adalah upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut yang dilaksanakan dalam lahan berhutan dan lahan bergambut pada kawasan hutan dan non kawasan hutan, serta pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon disertai dengan manfaat tambahan berupa keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat/lokal dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain. 2. Kerangka pengaman adalah sekumpulan kriteria dan indikator untuk memastikan pelaksanaan REDD+ tidak menyimpang dari tujuan awalnya terkait tata kelola program dan akuntabilitas finansial, dampak pada hubungan dan posisi sosial bagi kelompok masyarakat rentan, dan dampak terhadap lingkungan hidup. 3. Program REDD+ adalah upaya yang dilakukan melalui serangkaian proyek dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan REDD+ di INDONESIA. 4. Proyek REDD+ adalah satu atau lebih kegiatan yang dikelola oleh satu unit kerja tertentu untuk mencapai tujuan REDD+ di INDONESIA. 5. Kegiatan REDD+ adalah satu kegiatan yang dikelola oleh suatu subyek hukum tertentu untuk mencapai tujuan REDD+ di INDONESIA. 6. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu pada jangka waktu tertentu. 7. GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 8. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. 9. Degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu. 10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Strategi Nasional Penurunan Emisi dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation), selanjutnya disebut Strategi Nasional REDD+ adalah dokumen garis besar strategi dan arahan perencanaan sebagaimana ditetapkan pemerintah yang dijadikan acuan para pihak dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan REDD+. 12. Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA 1945. 13. Instrumen Pendanaan adalah instrumen pengelolaan pendanaan yang dibentuk Kepala Badan Pengelola REDD+ untuk menjamin pengelolaan dana yang transparan, akuntabel dan efektif berdasarkan pedoman dan kerangka pengaman pendanaan REDD+ sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 20

Koreksi

Dalam rangka melembagakan pelibatan para pemangku kepentingan, dibentuk Komite Pemangku Kepentingan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengelola REDD+.

Pasal 21

Koreksi

Komite Pemangku Kepentingan memiliki tugas untuk memberikan nasehat dan saran kepada Kepala Badan Pengelola REDD+ berkaitan dengan penyelenggaraan Program, Proyek dan/atau Kegiatan REDD+ baik atas dasar permintaan maupun atas prakarsa Komite Pemangku Kepentingan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 22

(1) Komite Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas tokoh yang masing-masing mempunyai latar belakang dan/atau keahlian di bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. lingkungan hidup; b. pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat; c. pemberdayaan perempuan; d. peran swasta dalam pembangunan; e. tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan f. ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Anggota Komite Pemangku Kepentingan diangkat oleh Kepala Badan Pengelola REDD+ untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali. (3) Anggota Komite Pemangku Kepentingan tidak merupakan pegawai Badan Pengelola REDD+.

Pasal 23

(1) Untuk menjamin pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, Kepala Badan Pengelola REDD+ membentuk instrumen pendanaan REDD+ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Instrumen pendanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman dan kerangka pengaman pendanaan REDD+; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen pendanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan.

Pasal 24

(1) Pengukuran penurunan emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+ akan dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana program, proyek atau kegiatan REDD+ berdasarkan koordinasi Badan Pengelola REDD+. (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan standar dan metodologi pengukuran emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+ yang ditetapkan oleh Badan Pengelola REDD+. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pelaporan data emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+ dilakukan Badan Pengelola REDD+ kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk diverifikasi. (4) Proses verifikasi penurunan emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+ dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB 1

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk menyelenggarakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan Peraturan PRESIDEN ini dibentuk Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan www.djpp.kemenkumham.go.id dan Lahan Gambut (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation) (REDD+) yang selanjutnya disebut Badan Pengelola REDD+. (2) Badan Pengelola REDD+ berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA. (3) Badan Pengelola REDD+ dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN Republik INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

Badan Pengelola REDD+ mempunyai tugas untuk membantu PRESIDEN melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di INDONESIA.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan dan pengembangan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di INDONESIA; b. Penyusunan dan pengembangan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan; c. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+ dalam pembangunan nasional; d. Penyiapan dan pengoordinasian instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+ serta distribusi manfaat bagi pihak-pihak yang menjalankan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Penyusunan standar dan metodologi pengukuran emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+ serta konsolidasi dan pelaporan data emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+; g. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas di kementerian/lembaga, mitra pelaksana dan masyarakat serta kualitas perangkat penerapan dalam pelaksanaan REDD+; h. Penyiapan rekomendasi dalam penentuan posisi INDONESIA terkait REDD+ dalam fora internasional; www.djpp.kemenkumham.go.id i. Koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+; j. Koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa dan konflik terkait dengan pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+; l. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelola REDD+; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan PRESIDEN.

BAB 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Koreksi

Badan Pengelola REDD+ mempunyai tugas untuk membantu PRESIDEN melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di INDONESIA.

Pasal 5

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan dan pengembangan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di INDONESIA; b. Penyusunan dan pengembangan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan; c. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+ dalam pembangunan nasional; d. Penyiapan dan pengoordinasian instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+ serta distribusi manfaat bagi pihak-pihak yang menjalankan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Penyusunan standar dan metodologi pengukuran emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+ serta konsolidasi dan pelaporan data emisi dan serapan GRK dari program, proyek atau kegiatan REDD+; g. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas di kementerian/lembaga, mitra pelaksana dan masyarakat serta kualitas perangkat penerapan dalam pelaksanaan REDD+; h. Penyiapan rekomendasi dalam penentuan posisi INDONESIA terkait REDD+ dalam fora internasional; www.djpp.kemenkumham.go.id i. Koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+; j. Koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa dan konflik terkait dengan pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+; l. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelola REDD+; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan PRESIDEN.

Pasal 6

(1) Badan Pengelola REDD+ terdiri atas: a. Kepala; b. 4 (empat) Deputi; dan c. Tenaga Profesional. (2) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Pengelola REDD+. (3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Asisten Ahli, Asisten, Asisten Muda dan Tenaga Terampil, yang seluruhnya berjumlah paling banyak 60 (enam puluh) orang. (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Kepala Badan Pengelola REDD+ dapat membentuk Tim Khusus atau Gugus Tugas untuk penanganan masalah tertentu.

Pasal 7

Rincian tugas dan fungsi Deputi serta Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelola REDD+ dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengelola REDD+ yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

BAB 3

Susunan Organisasi

Pasal 6

Koreksi

(1) Badan Pengelola REDD+ terdiri atas: a. Kepala; b. 4 (empat) Deputi; dan c. Tenaga Profesional. (2) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Pengelola REDD+. (3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Asisten Ahli, Asisten, Asisten Muda dan Tenaga Terampil, yang seluruhnya berjumlah paling banyak 60 (enam puluh) orang. (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Kepala Badan Pengelola REDD+ dapat membentuk Tim Khusus atau Gugus Tugas untuk penanganan masalah tertentu.

Pasal 7

Koreksi

Rincian tugas dan fungsi Deputi serta Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelola REDD+ dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengelola REDD+ yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 8

(1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi pada Badan Pengelola REDD+, dibentuk sebuah Sekretariat Badan Pengelola REDD+. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Sekretariat Badan Pengelola REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat Badan Pengelola REDD+ dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola REDD+ dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. (3) Sekretariat Badan Pengelola REDD+ mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola REDD+. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretariat Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana program pengembangan kelembagaan dan anggaran; b. Pengelolaan keuangan untuk operasional Badan Pengelola REDD+; c. Pengelolaan kepegawaian, umum dan rumah tangga; d. Tata laksana administrasi. (5) Sekretariat Badan Pengelola REDD+ paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Bagian. (6) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 9

(1) Kepala Sekretariat Badan Pengelola REDD+ adalah jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 10

Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV pada Sekretariat Badan Pengelola REDD+ diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala Badan Pengelola REDD+.

BAB 4

Sekretariat

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi pada Badan Pengelola REDD+, dibentuk sebuah Sekretariat Badan Pengelola REDD+. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Sekretariat Badan Pengelola REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat Badan Pengelola REDD+ dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola REDD+ dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. (3) Sekretariat Badan Pengelola REDD+ mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola REDD+. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretariat Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana program pengembangan kelembagaan dan anggaran; b. Pengelolaan keuangan untuk operasional Badan Pengelola REDD+; c. Pengelolaan kepegawaian, umum dan rumah tangga; d. Tata laksana administrasi. (5) Sekretariat Badan Pengelola REDD+ paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Bagian. (6) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 9

(1) Kepala Sekretariat Badan Pengelola REDD+ adalah jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 10

Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV pada Sekretariat Badan Pengelola REDD+ diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala Badan Pengelola REDD+.

Pasal 11

(1) Kepala Badan Pengelola REDD+ diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala Badan Pengelola REDD+. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tenaga Profesional, Tim Khusus dan Gugus Tugas di lingkungan Badan Pengelola REDD+ diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengelola REDD+.

Pasal 12

Deputi dan tenaga profesional di lingkungan Badan Pengelola REDD+ dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Badan Pengelola REDD+ diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pegawai di lingkungan Badan REDD+ tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Badan Pengelola REDD+ diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang–undangan. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus dipekerjakan.

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Pegawai Badan Pengelola REDD+ diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya, apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pegawai Badan Pengelola REDD+ yang bukan Pegawai Negeri Sipil, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB 5

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Koreksi

(1) Kepala Badan Pengelola REDD+ diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala Badan Pengelola REDD+. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tenaga Profesional, Tim Khusus dan Gugus Tugas di lingkungan Badan Pengelola REDD+ diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengelola REDD+.

Pasal 12

Koreksi

Deputi dan tenaga profesional di lingkungan Badan Pengelola REDD+ dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Badan Pengelola REDD+ diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pegawai di lingkungan Badan REDD+ tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Badan Pengelola REDD+ diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang–undangan. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus dipekerjakan.

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Pegawai Badan Pengelola REDD+ diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya, apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pegawai Badan Pengelola REDD+ yang bukan Pegawai Negeri Sipil, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Pasal 16

Kepala Badan Pengelola REDD+ diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setara Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

(1) Deputi diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon Ia. (2) Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten Ahli, diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon Ib. (3) Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten, diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon IIa. (4) Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten Muda, diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon IIIa. (5) Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Tenaga Terampil, diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon IVa.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang BADAN PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI DEFORESTASI, DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 5

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 7

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28