PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang KANTOR STAF PRESIDEN

PERPRES Nomor 26 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Membentuk Kantor Staf PRESIDEN. (2) Kantor Staf PRESIDEN adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (3) Kantor Staf PRESIDEN dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 2

Kantor Staf PRESIDEN mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Kepala Staf Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala Staf Kepresidenan. (3) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan paling lama sama dengan masa bakti PRESIDEN. (2) Masa jabatan Deputi dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 17

Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan dimaksud tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 21

Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV pada Sekretariat Kantor Staf PRESIDEN diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

STAF KHUSUS

Pasal 25

Koreksi

(1) Di lingkungan Kantor Staf PRESIDEN dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus. (2) Staf Khusus bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 26

Koreksi

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Staf Kepresidenan sesuai penugasan Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 27

(1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Kantor Staf PRESIDEN. (2) Tata kerja Staf Khusus diatur oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 28

(1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Staf Kepresidenan. (2) Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 32

(1) Masa jabatan Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan. (2) Staf Khusus apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau uang pesangon.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang KANTOR STAF PRESIDEN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

BAB IX

Pasal 38

Pasal 39

BAB X

Pasal 40

Pasal 41