PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PERPRES Nomor 2 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Sampai dengan terbentuknya kelembagaan yang bertugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut dengan KNKT, yang dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi diteruskan keberadaannya berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 3

(1) KNKT merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) KNKT dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

KNKT mempunyai tugas : a. melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi; b. memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; dan c. memberikan saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian atas terjadinya kecelakaan transportasi.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, KNKT dapat: a. bekerja sama dengan pihak lain; dan b. meminta data dan keterangan kepada pejabat instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu. (2) Pejabat instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan data dan keterangan yang diminta KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan tugas pemberian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama. (2) Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh para pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) KNKT dapat melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh pihak terkait.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi. (2) Saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Menteri Perhubungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT: a. bersifat mandiri; dan b. bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil investigasi kecelakaan transportasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT wajib: a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia KNKT yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

BAB Kedua

Tugas

Pasal 4

KNKT mempunyai tugas : a. melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi; b. memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; dan c. memberikan saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian atas terjadinya kecelakaan transportasi.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, KNKT dapat: a. bekerja sama dengan pihak lain; dan b. meminta data dan keterangan kepada pejabat instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu. (2) Pejabat instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, memberikan data dan keterangan yang diminta KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan tugas pemberian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama. (2) Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh para pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) KNKT dapat melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh pihak terkait.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN oleh KNKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi. (2) Saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Menteri Perhubungan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 12

Susunan keanggotaan KNKT terdiri dari : a. Ketua, merangkap anggota; b. Wakil Ketua, merangkap anggota; c. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, merangkap anggota; d. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, merangkap anggota; e. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, merangkap anggota; f. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merangkap anggota.

Pasal 13

Dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, Ketua Sub Komite yang bidang tugasnya berkaitan, bertindak memimpin dan sebagai koordinator investigator dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi.

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KNKT dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi, KNKT dibantu oleh sejumlah investigator.

Pasal 15

(1) Investigator dikoordinasikan oleh masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan paling banyak 10 (sepuluh) Investigator.

Pasal 16

Investigator berkedudukan bukan sebagai anggota KNKT dan tidak dapat bertindak mewakili anggota KNKT.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, dan tata kerja investigator diatur oleh KNKT dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Apabila dipandang perlu, KNKT dapat mengangkat tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian khusus, untuk pelaksanaan tugas investigasi kecelakaan transportasi. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan hanya untuk membantu melaksanakan tugas investigasi kecelakaan transportasi tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga ahli, serta penentuan investigasi kecelakaan transportasi tertentu diatur oleh KNKT, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, KNKT dibantu Sekretariat KNKT. (2) Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lingkungan Kementerian Perhubungan. (3) Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KNKT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 20

(1) Sekretariat KNKT dipimpin oleh Kepala Sekretariat KNKT. (2) Kepala Sekretariat KNKT adalah jabatan struktural eselon IIa. (3) Kepala Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Sekretariat KNKT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KNKT.

Pasal 22

(1) Susunan organisasi Sekretariat KNKT terdiri dari beberapa bagian dan masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub-bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural eselon IIIa. (3) Sub-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural eselon IVa. (4) Kepala bagian, kepala sub bagian, dan pegawai di lingkungan Sekretariat KNKT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat KNKT diatur oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 41

Investigator diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT.

Pasal 42

(1) Investigator berasal dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 43

(1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang diangkat menjadi investigator diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi investigator tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai investigator, pembinaan administrasi kepegawaiannya dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai investigator, dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan ke instansi induknya. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi investigator: a. bagi calon investigator yang berasal dari Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan: 1) memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan 2) berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. b. bagi calon investigator yang berasal bukan dari Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan : 1) Warga Negara INDONESIA; 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 4) memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 5) berpendidikan minimal sarjana di bidang yang sesuai dengan tugasnya; 6) sehat jasmani dan rohani; 7) tidak dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; 8) tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha swasta yang bergerak di bidang jasa dan/atau industri transportasi; dan 9) tidak menjadi anggota partai politik.

Pasal 46

Batas usia menjadi investigator paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian investigator diatur oleh KNKT dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KNKT

Pasal 30

Anggota KNKT diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 31

(1) Anggota KNKT diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. (2) Anggota KNKT dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan PRESIDEN mengenai pengangkatan anggota KNKT.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KNKT, calon anggota KNKT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan/atau lalu lintas dan angkutan jalan, sekurang- kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; h. tidak merupakan pegawai negeri dan/atau pejabat negara; i. tidak menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta di bidang jasa dan/atau industri transportasi; dan j. tidak menjadi anggota partai politik.

Pasal 33

(1) Bagi calon Ketua dan Wakil Ketua KNKT setidaknya memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di salah satu bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e. (2) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi perkeretaapian. (3) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi pelayaran. (4) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi penerbangan. (5) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 34

(1) Calon anggota KNKT dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Perhubungan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota KNKT berakhir. (3) Anggota panitia seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati transportasi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 35

(1) Seleksi calon anggota KNKT dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota KNKT diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT.

Pasal 36

(1) Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT menyampaikan kepada PRESIDEN nama-nama calon anggota KNKT sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KNKT yang dibutuhkan untuk dipilih oleh PRESIDEN. (2) Nama-nama calon anggota KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KNKT.

Pasal 37

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota KNKT wajib diambil sumpah dan janji secara bersama-sama menurut agamanya oleh PRESIDEN. (2) Anggota KNKT yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpah atau janji oleh Menteri Perhubungan.

BAB 1

Pengangkatan

Pasal 30

Anggota KNKT diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 31

(1) Anggota KNKT diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. (2) Anggota KNKT dapat dipilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan PRESIDEN mengenai pengangkatan anggota KNKT.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KNKT, calon anggota KNKT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan/atau lalu lintas dan angkutan jalan, sekurang- kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; h. tidak merupakan pegawai negeri dan/atau pejabat negara; i. tidak menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta di bidang jasa dan/atau industri transportasi; dan j. tidak menjadi anggota partai politik.

Pasal 33

(1) Bagi calon Ketua dan Wakil Ketua KNKT setidaknya memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di salah satu bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e. (2) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi perkeretaapian. (3) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi pelayaran. (4) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi penerbangan. (5) Bagi calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 34

(1) Calon anggota KNKT dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Perhubungan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota KNKT berakhir. (3) Anggota panitia seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati transportasi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 35

(1) Seleksi calon anggota KNKT dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota KNKT diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT.

Pasal 36

(1) Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT menyampaikan kepada PRESIDEN nama-nama calon anggota KNKT sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KNKT yang dibutuhkan untuk dipilih oleh PRESIDEN. (2) Nama-nama calon anggota KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KNKT.

Pasal 37

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota KNKT wajib diambil sumpah dan janji secara bersama-sama menurut agamanya oleh PRESIDEN. (2) Anggota KNKT yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpah atau janji oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 38

Anggota KNKT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh PRESIDEN atas usul Menteri Perhubungan apabila: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 39

(1) Anggota KNKT diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh PRESIDEN atas usul Menteri Perhubungan dengan alasan: a. melanggar sumpah atau janji; b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan perbuatan tercela; atau d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya. (2) Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan rapat KNKT. (3) Berdasarkan hasil rapat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KNKT menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan guna pemberhentian anggota KNKT untuk disampaikan kepada PRESIDEN.

BAB Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Investigator

Pasal 41

Investigator diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT.

Pasal 42

(1) Investigator berasal dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 43

(1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang diangkat menjadi investigator diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi investigator tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai investigator, pembinaan administrasi kepegawaiannya dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai investigator, dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan ke instansi induknya. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi investigator diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi investigator: a. bagi calon investigator yang berasal dari Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan: 1) memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan 2) berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. b. bagi calon investigator yang berasal bukan dari Pegawai Negeri, harus memenuhi persyaratan : 1) Warga Negara INDONESIA; 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 4) memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 5) berpendidikan minimal sarjana di bidang yang sesuai dengan tugasnya; 6) sehat jasmani dan rohani; 7) tidak dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; 8) tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha swasta yang bergerak di bidang jasa dan/atau industri transportasi; dan 9) tidak menjadi anggota partai politik.

Pasal 46

Batas usia menjadi investigator paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian investigator diatur oleh KNKT dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.