PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Transmigrasi

PERMEN Nomor 1 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 4. Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi. 6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 7. Pengelola Barang adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 8. Pengguna Barang adalah Menteri selaku pejabat pemegang kewenangan pengelolaan BMN di Kementerian. 9. Pengguna Barang Eminen adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN yang digunakan secara bersama, yang melakukan Penatausahaan BMN yang digunakan bersama. 10. Pengguna Barang Kolaborator adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, yang tidak melakukan Penatausahaan BMN yang digunakan bersama. 11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 12. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit Penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada Kuasa Pengguna Barang serta memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN. 13. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPKPB adalah unit Penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada Pembantu Kuasa Pengguna Barang. 14. Pembantu Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian. 15. Penanggung Jawab Ruangan adalah aparatur sipil negara yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pimpinan unit kerja untuk melakukan Penatausahaan Aset Tetap yang berada di lingkungan unit kerjanya. 16. Petugas Pengelola Barang Persediaan adalah aparatur sipil negara yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pimpinan unit kerja untuk melakukan Penatausahaan barang Persediaan yang berada di lingkungan unit kerjanya. 17. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 18. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang oleh Kementerian yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian. 20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. 21. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 22. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 23. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 24. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 25. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 26. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 27. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN 29. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 31. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 32. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. 35. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh Pengguna Barang. 36. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 37. Keadaan Kahar adalah situasi darurat yang mengharuskan tindakan khusus demi mengatasi masalah yang terjadi. 38. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 39. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG

Pasal 2

Koreksi

(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan MENETAPKAN pedoman pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; b. MENETAPKAN Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN; c. melakukan konsolidasi, meneliti, dan mengajukan rencana kebutuhan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; d. melaksanakan Pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; f. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian; g. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya; h. mengajukan usul Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; i. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang; j. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Pengelola Barang; k. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; m. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan n. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. (2) Wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

Pasal 4

(1) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan BMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang; b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; g. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Pengguna Barang; h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang dapat membentuk UAPKPB. (3) UAPKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pembantu Kuasa Pengguna Barang, Penanggung Jawab Ruangan, dan Petugas Pengelola Barang Persediaan.

Pasal 5

Pembantu Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. melakukan pencocokan data BMN; b. mencatat, melaporkan, dan menyerahkan seluruh BMN hasil Pengadaan yang telah dilaksanakan kepada Kuasa Pengguna Barang melalui UAKPB; dan c. menyerahkan seluruh dokumen perolehan/kepemilikan BMN kepada Kuasa Pengguna Barang melalui UAKPB.

Pasal 6

Pimpinan Unit Kerja berwenang dan bertanggung jawab: a. menunjuk atau menugaskan Penanggung Jawab Ruangan dan Petugas Pengelola Barang Persediaan di lingkungan unit kerjanya; dan b. melakukan pengawasan atas tugas Penanggung Jawab Ruangan dan Petugas Pengelola Barang Persediaan unit kerja.

Pasal 7

Penanggung Jawab Ruangan bertugas: a. mencatat semua mutasi, baik penerimaan atau pengeluaran BMN dalam ruangan ke dalam buku daftar barang ruangan; b. melaporkan mutasi BMN dalam ruangan kepada UAKPB; c. melaporkan BMN yang sudah tidak digunakan untuk dikembalikan kepada UAKPB; dan d. melakukan pengecekan terhadap kondisi BMN yang berada di ruangan unit kerja masing-masing.

Pasal 8

Petugas Pengelola Barang Persediaan bertugas: a. menerima dan mendistribusikan barang Persediaan; b. mencatat semua mutasi, baik penerimaan atau pengeluaran barang Persediaan; c. melakukan opname fisik barang Persediaan tiap semester; d. menyusun dan menyampaikan laporan Persediaan kepada UAKPB; e. melakukan pengarsipan seluruh dokumen terkait Penatausahaan barang Persediaan; dan f. melakukan pengamanan fisik barang Persediaan.

Pasal 9

Setiap pegawai berwenang dan bertanggung jawab: a. menggunakan, merawat, dan mengamankan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan b. melaporkan barang yang sudah tidak digunakan, rusak, dan/atau hilang kepada Penanggung Jawab Ruangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN ditetapkan oleh Menteri.

BAB XI

PENGHAPUSAN

Pasal 81

Koreksi

Penghapusan BMN meliputi: a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan b. Penghapusan BMN dari Daftar BMN.

Pasal 82

Koreksi

(1) Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: a. penyerahan kepada Pengelola Barang; b. pengalihan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain; c. Pemindahtanganan; d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; e. menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Pemusnahan; atau g. sebab-sebab lain. (2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BMN yang dihapuskan karena: a. pengalihan status Penggunaan; b. Pemindahtanganan; atau c. Pemusnahan. (4) Pelaksanaan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 83

(1) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g merupakan sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan antara lain: a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair; b. mati untuk hewan, ikan, dan tanaman; c. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan; d. harus dihapuskan untuk Aset Tetap renovasi atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan; e. harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar; f. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP, BSG atau BGS, atau kerjasama penyediaan infrastruktur setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah; g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; dan/atau h. sebagai akibat dari Keadaan Kahar. (2) Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk BMN berupa aset tak berwujud antara lain karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir.

Pasal 84

(1) Penghapusan BMN dari Daftar BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. (2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 85

Ketentuan mengenai tata cara Penghapusan BMN ditetapkan oleh Menteri.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

Pasal 93

Koreksi

(1) Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan terhadap: a. BMN; b. pelaksanaan pengelolaan BMN; dan c. pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan BMN. (2) Pengawasan dan pengendalian BMN dilaksanakan oleh pengguna/pembantu Pengguna Barang eselon I/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk: a. pemantauan; dan b. penertiban, sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemantauan dan penertiban BMN yang dilakukan oleh Pengguna Barang/pembantu Pengguna Barang eselon I/Kuasa Pengguna Barang dilakukan untuk: a. mengamati pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN yang berada dalam wilayah kerja/penguasaannya; dan b. menilai kesesuaian antara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit/pengawasan atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengguna Barang/pembantu Pengguna Barang eselon I/Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 94

(1) Kuasa Pengguna Barang dan pembantu Pengguna Barang eselon I menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan konsolidasian laporan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. laporan atas pelaksanaan pemantauan; b. laporan atas pelaksanaan penertiban; dan c. laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kecuali bagi Kuasa Pengguna Barang. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. laporan semesteran; dan b. laporan tahunan. (5) Laporan pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan: a. Perencanaan Kebutuhan BMN; b. tindak lanjut pengelolaan BMN; c. perhitungan Penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN; dan d. perbaikan tata kelola BMN.

(1) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengguna Barang juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang meliputi: a. penetapan status Penggunaan BMN; b. pemberian persetujuan Penggunaan sementara BMN; c. pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN kecuali terhadap BMN yang memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat; d. pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN; dan e. pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN. (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Kewenangan dan tanggung jawab pada penetapan status Penggunaan BMN dan pemberian persetujuan Penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Kewenangan dan tanggung jawab pada pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN yang meliputi Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. bongkaran BMN karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. (5) Kewenangan dan tanggung jawab pada pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN yang meliputi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; b. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. bongkaran BMN karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. (6) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. BMN yang dari awal Pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; b. BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; c. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; dan d. BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (7) Kewenangan dan tanggung jawab pada pemberian Persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap: a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. bongkaran BMN karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. (8) Kewenangan dan tanggung jawab pada pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap: a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; dan c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sebagai akibat dari sebab lain yang merupakan sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan. (10) Penyebab Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan, ikan, tanaman dan sebagai akibat dari Keadaan Kahar.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Transmigrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

BAB IV

Pasal 18

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

BAB IX

BAB X

Pasal 79

Pasal 80

BAB XI

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

BAB XII

BAB XIII

Pasal 93

Pasal 94

BAB XIV

Pasal 95

BAB XV

Pasal 96

BAB XVI

Pasal 97