PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Aplikasi Keuangan pada Kementerian Luar Negeri

PERMEN Nomor 8 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem SIMKEU yang selanjutnya disebut SIMKEU adalah aplikasi keuangan yang dibangun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satuan kerja perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri. 2. Sistem Nota Hasil Verifikasi yang selanjutnya disebut NHV adalah aplikasi keuangan yang dibangun kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk menyusun dan menyampaikan catatan hasil verifikasi dari biro keuangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atas pertanggungjawaban keuangan bulanan satuan kerja Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA maupun jawaban Nota Hasil Verifikasi dari satuan kerja perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA kepada biro keuangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 4. Kementerian/Lembaga Teknis adalah kementerian negara/lembaga non kementerian negara yang memiliki atase teknis/staf teknis di luar negeri. 5. Biro Keuangan adalah satuan kerja yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran, verifikasi anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan. 6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 8. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional perserikatan bangsa-bangsa dan non-perserikatan bangsa-bangsa. 9. Atase Teknis/Staf Teknis adalah pegawai negeri dari kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian selain Kementerian, yang ditempatkan di Perwakilan diplomatik/konsuler tertentu untuk melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian. 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga teknis. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran negara/lembaga yang bersangkutan pada kementerian negara/lembaga teknis. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu 13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian. 15. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 16. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga pemerintahan non kementerian. 17. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. 18. Interkoneksi adalah proses pertukaran data keuangan Satker Atase Teknis/Staf Teknis yang ada pada SIMKEU dengan SAKTI.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Œ SUGIONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2025 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Ka. Rokum Plt. Sekjen Ka. Rokeu LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI KEUANGAN PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI FORMAT SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kementerian Luar Negeri dan [Nama Instansi] Nomor [Nomor surat perjanjian kerja sama Kementerian Luar Negeri] dan [Nomor surat perjanjian kerja sama instansi ……….] tanggal DD MM YYYY perihal ……………., pada hari ………, tanggal DD, bulan MM, tahun YYYY, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [Nama Personel yang akan Bertugas] Jabatan : [Jabatan Personel yang akan Bertugas] Instansi : [Instansi Asal Personel yang akan Bertugas] NIK : [NIK Personel yang akan Bertugas] Alamat Rumah : [Alamat Personel yang akan Bertugas] Alamat Email : [Alamat Email Aktif untuk aktivasi 2FA] Sehubungan dengan penugasan saya dalam [Nama penugasan], saya menyatakan bersedia untuk: 1. Mendapatkan akun (username/password) dan hak akses koneksi Virtual Private Network (VPN) ke dalam jaringan internal dan pusat data Kementerian Luar Negeri untuk mengakses aplikasi [Nama Aplikasi]. 2. Menjaga kerahasiaan serta tidak membagikan akun tersebut kepada pihak lain. 3. Tidak menggunakan hak akses tersebut pada butir 1, untuk kegiatan selain [Nama penugasan] 4. Menjaga kerahasiaan semua atau setiap bagian dari informasi dan data rahasia Kementerian Luar Negeri, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Tidak mengungkapkan informasi dan data rahasia Kementerian Luar Negeri kepada pihak lain, dan/atau memanfaatkan/menggunakannya untuk maksud apapun di luar tugas dan tanggung jawabnya dalam [Nama penugasan]. 6. Akun (username/password) dan hak akses koneksi Virtual Private Network (VPN) ke dalam jaringan internal dan pusat data Kementerian Luar Negeri berlaku selama masa penugasan saya dalam [Nama penugasan] terhitung mulai DD MM YYYY sampai dengan DD MM YYYY. Apabila terbukti bahwa saya melakukan pelanggaran atas butir-butir di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini tetap berlaku walaupun penugasan saya dalam [Nama penugasan] di Kementerian Luar Negeri sudah berakhir/diakhiri. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Mengetahui Yang Membuat Pernyataan, Atasan Langsung Meterai Rp10.000,- Nama Atasan Langsung Nama Pembuat Pernyataan NIP. NIP. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUGIONO

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Aplikasi Keuangan pada Kementerian Luar Negeri

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16