PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2025 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA

PERMEN Nomor 43 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian. 3. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 6. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. 7. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia Pengelola PBJ yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia. 9. Pejabat Pengadaan adalah Pengelola PBJ yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 10. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 12. Satuan Pelaksana adalah unit non struktural yang berkedudukan di bawah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk menyelenggarakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu. 13. Tim Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah kelompok sumber daya manusia Pengelola PBJ, pejabat manajerial dan/atau non manajerial yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengadaan Barang/Jasa. 14. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 15. Pelaku Pengadaan adalah Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PA, KPA, PPK, Penyelenggara Swakelola yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dan penugasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 18. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian. 19. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI UKPBJ

Pasal 2

Koreksi

(1) Perangkat Organisasi UKPBJ terdiri atas: a. Kepala UKPBJ; b. Sekretaris UKPBJ; c. Tim Kerja; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. (2) UKPBJ merupakan unit kerja struktural yang dipimpin oleh Kepala UKPBJ. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa. (4) Sekretaris UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa. (5) Kepala UKPBJ dan Sekretaris UKPBJ harus memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa. (6) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Ketua yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ. (7) Tim Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ melalui Sekretaris UKPBJ. (8) Kelompok jabatan fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan jabatan fungsional lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan jabatan pelaksana.

Pasal 3

(1) UKPBJ berkedudukan pada Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Jenderal. (2) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa. (3) UKPBJ menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. Pengelolaan LPSE dan data informasi Pengadaan Barang/Jasa; c. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA, KPA, dan PPK.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi: a. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan/atau g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi: a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi: a. pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ; b. pembinaan pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel, dan pengembangan sistem insentif; d. pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; e. pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan/atau f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi: a. proses Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa; b. penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau c. substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di wilayah, Sekretaris Jenderal dapat membentuk dan MENETAPKAN Satuan Pelaksana. (2) Pembentukan dan penetapan Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan penugasan pengelola PBJ dan personil pendukung lainnya oleh Kepala UKPBJ. (3) Dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, Kepala UKPBJ MENETAPKAN seorang koordinator satuan pelaksana PBJ yang berasal dari pengelola PBJ. (4) Satuan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ melalui Sekretaris.

BAB III

TATA KELOLA DAN TATA KERJA

Pasal 9

Koreksi

(1) UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan satuan kerja, instansi pemerintah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. (3) Tata Kelola dan Tata Kerja UKPBJ bertujuan: a. mewujudkan ketertiban dan keteraturan Tata Kelola dan Tata Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ; b. mengoptimalkan tugas dan fungsi UKPBJ guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan; dan c. meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dalam rangka kerja sama dan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

(1) Kepala UKPBJ melalui Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan PA untuk : a. penyusunan strategi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; b. menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa; c. mendapatkan persetujuan penetapan pemenang pemilihan Pengadaan Barang/Jasa; dan d. mengusulkan pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai tim KPBU. (2) Persetujuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan: a. Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

(1) KPA dapat melimpahkan seluruh/sebagian kewenangan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPK melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada satuan kerja/program kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada KPA secara berkala dengan ditembuskan kepada Kepala UKPBJ. (3) KPA harus melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi kewenangannya kepada PA melalui Kepala UKPBJ dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan KPA untuk: a. merekomendasikan penugasan Pengelola PBJ sebagai Pejabat Pengadaan/PPK/Tim Teknis/Tim Pendukung/Penyelenggara Swakelola kepada KPA dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, dan beban kerja Pengelola PBJ; b. melakukan pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan permohonan dari KPA; c. memberikan konsultasi, bimbingan teknis kepada Pelaku Pengadaan di seluruh satuan kerja; dan d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa pada seluruh satuan kerja berdasarkan data melalui sistem informasi yang sudah tersedia.

Pasal 13

Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PPK untuk: a. mempersiapkan proses pengadaan yang dilakukan secara swakelola atau melalui penyedia; b. meminta laporan rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem informasi yang telah tersedia; dan c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa pada seluruh satuan kerja berdasarkan data.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2025 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28