PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

PERMEN Nomor 5 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Sekretariat KPI Pusat terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bagian Pengembangan Sistem Siaran; c. Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan dan produk hukum KPI Pusat, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyiapan urusan keuangan; c. penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan dan produk hukum KPI Pusat; d. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana; e. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan; f. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara; g. penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan, perpustakaan, dan kerja sama; h. penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan i. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Protokol; b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

(1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, organisasi dan tata laksana, manajemen risiko dan kepatuhan internal, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, serta keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi anggota KPI Pusat dan Sekretariat KPI Pusat. (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyiapan pelaksanaan pelayanan urusan dalam, kendaraan, keamanan, dan kebersihan, serta penyiapan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.

Pasal 10

Subbagian masing-masing terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 11

Bagian Pengembangan Sistem Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana pengembangan kebijakan, analisis data dan informasi sistem penyiaran, serta pemetaan isu sistem penyiaran.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Pengembangan Sistem Siaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rencana pengembangan kebijakan sistem siaran; b. penyiapan bahan analisis data dan informasi sistem siaran; c. pengelolaan sistem data dan informasi penyiaran; d. penyiapan bahan pemetaan isu sistem penyiaran; dan e. pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

Pasal 13

Bagian Pengembangan Sistem Siaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengawasan, penanganan pengaduan, dan penyiapan penjatuhan sanksi terhadap isi siaran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengawasan isi siaran; b. penyiapan bahan penanganan pengaduan isi siaran; dan c. penyiapan bahan penjatuhan sanksi terhadap isi siaran.

Pasal 16

Bagian Fasilitasi Pengawasan Isi Siaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

Sekretaris KPI Pusat dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 21

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

(1) Sekretaris KPI Pusat menyampaikan laporan kepada Ketua KPI Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretaris KPI Pusat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Sekretariat KPI Pusat menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat KPI Pusat.

Pasal 24

(1) Setiap unsur di lingkungan Sekretariat KPI Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat KPI Pusat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.