PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-36 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN

PERMEN Nomor pm-36 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Teknik Perkeretaapian merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. (2) Balai Teknik Perkeretaapian dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; d. Seksi Prasarana Perkeretaapian; e. Seksi Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Koreksi

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian. (3) Seksi Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi prasarana perkeretaapian, pemeliharaan prasarana perkeretaapian milik negara, serta pemantauan dan evaluasi perlintasan sebidang sementara, dan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain. (4) Seksi Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, serta sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian. (5) Bagan susunan organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian; d. Seksi Prasarana Perkeretaapian; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Lalu Lintas, Sarana, dan Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian, pemantauan, evaluasi dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, serta sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian. (3) Seksi Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi prasarana perkeretaapian, pemeliharaan prasarana perkeretaapian milik negara, serta pemantauan, evaluasi perlintasan sebidang sementara, perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain. (4) Bagan susunan organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 7 huruf e, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas Balai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Teknik Perkeretaapian menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Balai Teknik Perkeretaapian menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 13

(1) Kepala Balai Teknik Perkeretaapian menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian fungsi dan tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Koreksi

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus mengusulkan rumusan jabatan, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk ditetapkan oleh menteri.

Pasal 23

(1) Untuk menjangkau pelayanan wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian, dibentuk Satuan Pelayanan. (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Satuan Pelayanan. (3) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 24

Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, prasarana, perkeretaapian, dan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian serta keselamatan perkeretaapian.

Pasal 25

Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dan pelaksana dilakukan oleh Kepala unit organisasi yang melaksanakan fungsi sumber daya manusia pada Balai Teknik Perkeretaapian yang membawahinya.

Pasal 26

(1) Dalam hal percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan mengoptimalkan pelayanan di wilayah kerja, Balai Teknik Perkeretaapian dapat mengusulkan Satuan Pelayanan baru kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Perkeretaapian dapat MENETAPKAN pembentukan Satuan Pelayanan baru. (3) Pembentukan Satuan Pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan perubahan Peratuan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 27

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Menteri Nomor pm-36 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31