PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-17 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

PERMEN Nomor pm-17 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa; c. Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban; d. Seksi Kesyahbandaran; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan. (3) Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan. (4) Seksi Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

Pasal 7

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertindak selaku Syahbandar sebagai penyelenggara fungsi koordinasi tertinggi di pelabuhan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 14

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 15

(1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan laporan kinerja kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan, peta jabatan serta uraian tugas dan fungsi terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.