PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut Melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi

PERMEN Nomor 19 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi yang selanjutnya disebut SEHATI adalah sistem elektronik pelayanan publik perhubungan laut terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 2. Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut yang selanjutnya disebut Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara atau penduduk, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 4. Pengelola SEHATI adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola, melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional SEHATI. 5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci pengguna untuk dapat mengakses SEHATI. 7. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna untuk melakukan interaksi SEHATI. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 13. Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal adalah unit kerja kantor pusat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB II

PELAYANAN PUBLIK MELALUI SEHATI

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelayanan Publik secara elektronik melalui SEHATI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas layanan: a. penetapan/persetujuan/rekomendasi; b. penerbitan sertifikat; dan/atau c. penerbitan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa transportasi laut. (2) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Publik secara elektronik melalui SEHATI juga terintegrasi dengan layanan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang dikelola oleh Lembaga OSS.

Pasal 7

Koreksi

(1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikelompokan atas bidang: a. lalu lintas dan angkutan laut; b. kepelabuhanan; c. perkapalan dan kepelautan; d. kenavigasian; dan e. kesatuan penjagaan laut dan pantai. (2) Pelaksanaan penerbitan Pelayanan Publik secara elektronik melalui SEHATI berupa penetapan/persetujuan/ rekomendasi dan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Pelaksanaan penerbitan Pelayanan Publik secara elektronik melalui SEHATI berupa penerbitan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui bendahara penerimaan.

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pelayanan Publik secara elektronik melalui SEHATI 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu. (2) Permohonan Pelayanan Publik secara elektronik melalui SEHATI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian, evaluasi, dan verifikasi oleh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Penelitian, evaluasi, dan verifikasi oleh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja dan jam kerja, berupa penelitian, evaluasi, dan verifikasi terhadap: a. perizinan berusaha; b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; c. penetapan/persetujuan/rekomendasi; dan d. penerbitan sertifikat. (4) Penerbitan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Pasal 9

Petunjuk teknis dan tata kelola Pelayanan Publik secara elektronik melalui SEHATI ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengguna SEHATI yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai dengan tahapan: a. teguran tertulis; b. pembekuan hak akses; dan c. pencabutan hak akses. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan 1 (satu) kali. (4) Pengguna SEHATI yang mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran tertulis disampaikan untuk melaksanakan perbaikan. (5) Dalam hal jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan tidak melaksanakan rencana perbaikan, pengguna SEHATI dikenai sanksi pembekuan hak akses. (6) Pembekuan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak pembekuan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan. (7) Dalam hal jangka waktu pembekuan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan tidak melaksanakan rencana perbaikan, pengguna SEHATI dikenai sanksi pencabutan Hak Akses. (8) Pemulihan Hak Akses yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pembekuan Hak Akses dapat dilakukan tanpa teguran tertulis setelah Pengelola SEHATI: a. menerima laporan atau menemukan indikasi penyalahgunaan Hak Akses; atau b. menerima laporan atau menemukan indikasi pemalsuan surat dan/atau dokumen. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola SEHATI melakukan verifikasi dan investigasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pelaporan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengguna SEHATI tidak terbukti menyalahgunakan Hak Akses atau menyampaikan surat dan/atau dokumen palsu, Pengelola SEHATI harus segera memulihkan Hak Akses yang dibekukan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengguna SEHATI terbukti menyalahgunakan Hak Akses atau menyampaikan surat dan/atau dokumen palsu, Pengelola SEHATI mencabut Hak Akses.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jasa Transportasi Laut Melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19