PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

PERMEN Nomor 18 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi lingkup Kementerian yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dan/atau tugas yang menjadi lingkup kewenangan Menteri kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 2. Tugas Pembantuan lingkup Kementerian yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan adalah penugasan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi lingkup kewenangan Menteri kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota. 3. Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri berdasarkan asas Dekonsentrasi. 6. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah provinsi. 7. Bupati adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten. 8. Wali kota adalah kepala pemerintahan daerah kota. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Pusat. 10. Perangkat GWPP adalah Perangkat Daerah provinsi yang memiliki tugas membantu GWPP dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil Pemerintah Pusat. 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 15. Program kementerian/lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/ lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan. 16. Kegiatan kementerian/lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan. 17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 19. Sekretaris Jenderal adalah jabatan pimpinan tinggi madya pada Kementerian. 20. Unit Kerja Eselon I adalah unit kerja pada Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB II

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi: a. pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap: 1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan 2. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota. b. pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk peninjauan, pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dekonsentrasi dilaksanakan melalui Kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

Pasal 4

Pasal 5

Tugas dan wewenang yang dilimpahkan Menteri kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi untuk tahun anggaran 2024 meliputi: a. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; b. menerima pertanggungjawaban Bupati/Wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri; c. melakukan pemantauan dan evaluasi kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; d. melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; e. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; f. melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota; g. melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; h. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; j. memberikan rekomendasi atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; k. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota; l. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan m. melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Pasal 6

Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui Kegiatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar.

BAB Kesatu

Dekonsentrasi

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Dekonsentrasi dilaksanakan melalui Kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

Koreksi

Perencanaan Program, Kegiatan, dan anggaran pelaksanaan tugas dan wewenang kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi, dan penugasan penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan melalui mekanisme Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kriteria penentuan besaran alokasi anggaran tugas dan wewenang yang dilimpahkan Menteri kepada GWPP dengan mekanisme Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: a. jumlah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; b. hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP pada tahun sebelumnya; c. keterjangkauan kabupaten/kota dan pertimbangan provinsi kepulauan; d. intensitas ruang lingkup tugas dan wewenang yang dilimpahkan; dan/atau e. jumlah tahapan penyelesaian masing-masing tugas dan wewenang yang dilimpahkan. (2) Kriteria penentuan besaran alokasi anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Menteri kepada GWPP dengan mekanisme Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Kriteria pengalokasian anggaran ke daerah untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan Menteri kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota dengan mekanisme Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas: a. capaian kinerja Urusan Pemerintahan; b. lokasi geografis dan tingkat konektivitas daerah; c. kondisi sarana prasarana yang tersedia; d. jenis teknologi yang digunakan dalam Kegiatan Tugas Pembantuan; e. kapasitas fiskal daerah; dan/atau f. kriteria khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

(1) Program, Kegiatan, lokasi, dan besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai penetapan lokasi dan alokasi, dan Keputusan Menteri mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi. (2) Program, Kegiatan, lokasi, dan besaran alokasi anggaran Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai penetapan lokasi dan alokasi, dan Keputusan Menteri mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan nasional. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak daftar isian pelaksanaan anggaran ditetapkan. (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada GWPP, Bupati/Wali kota, kepala Perangkat Daerah provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi, dan kepala Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 10

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan/atau prioritas penggunaan anggaran pada Kementerian, Program, Kegiatan dan alokasi anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan perubahan rencana kerja dan anggaran Kementerian.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian dengan pimpinan Unit Kerja Eselon I, dengan GWPP sebagai pelaksana Dekonsentrasi, dan dengan Gubernur, serta Bupati/Wali kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kebijakan umum dan teknis, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (3) Pengoordinasian Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan GWPP melalui Perangkat GWPP. (4) Pengoordinasian Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Gubernur, Bupati/Wali kota melalui kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

GWPP MENETAPKAN Perangkat GWPP melalui Keputusan Gubernur untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 13

Gubernur dan Bupati/Wali kota MENETAPKAN Perangkat Daerah provinsi melalui Keputusan Gubernur, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota melalui Keputusan Bupati/Wali kota untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

GWPP melalui Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan Gubernur dan Bupati/Wali kota melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Pasal 15

(1) Kuasa pengguna anggaran Dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Kuasa pengguna anggaran Tugas Pembantuan ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan/atau Keputusan Bupati/Wali kota. (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama ditetapkan 3 (tiga) minggu sejak dimulainya tahun anggaran. (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 16

(1) Setiap barang yang diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara. (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pemerintah daerah pelaksana penerima dana Tugas Pembantuan Kementerian melalui mekanisme hibah dan dituangkan dalam berita acara. (3) Pelaksanaan hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tugas dan wewenang yang dilimpahkan Menteri kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan Urusan Pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. melantik Bupati/Wali kota; d. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; e. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; f. menerima pertanggungjawaban Bupati/Wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri; g. memberikan rekomendasi pemberhentian Bupati/Wali kota kepada Menteri atas laporan dari DPRD kabupaten/kota; h. memberikan rekomendasi penjabat Bupati/Wali kota kepada Menteri apabila Bupati/Wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil Bupati/Wali kota; i. memberikan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota; j. menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota; k. memberikan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota; l. memberikan rekomendasi penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi untuk persetujuan Menteri dan persetujuan penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk Bupati/Wali kota; m. memberikan rekomendasi pengangkatan dan/atau pelantikan kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh Bupati/Wali kota; n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; o. melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; p. memberikan rekomendasi pembatalan peraturan Bupati/Wali kota; q. memberikan rekomendasi persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; r. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; s. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; t. melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota; u. memberikan rekomendasi peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan; v. memberikan rekomendasi pembatalan keputusan Bupati/Wali kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan; w. memberikan nomor register terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/Wali kota; x. menyampaikan laporan peraturan daerah kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri; y. melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; z. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; aa. melakukan pemberdayaan dan fasilitasi daerah kabupaten/kota; ab. memfasilitasi khusus kepada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya; ac. melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah; ad. melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; ae. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD; af. memberikan rekomendasi atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; ag. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota; ah. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; ai. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; aj. mengoordinasikan teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi; ak. memberikan penghargaan atau pengenaan sanksi kepada Bupati/Wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; al. melakukan pemantauan, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; am. melakukan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; an. melakukan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota berdasarkan laporan DPRD atas tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi; ao. melakukan pengenaan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan peraturan daerah yang telah dibatalkan; ap. melakukan pengenaan sanksi kepada Bupati/Wali kota yang tidak menyebarluaskan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan; aq. melakukan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik; ar. melakukan pengenaan sanksi administratif kepada Bupati/Wali kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan; as. melakukan pengenaan sanksi administratif kepada Bupati/Wali kota yang tidak melaksanakan Program strategis nasional; dan at. melakukan pengenaan sanksi administratif kepada Bupati/Wali kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. (2) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GWPP juga melaksanakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Menteri. (3) Jumlah tugas dan wewenang, lokasi dan besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi yang dilimpahkan Menteri kepada GWPP, serta penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan oleh Menteri dengan mekanisme Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara setiap tahun.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22