PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Operator Pesawat Uap

PERMEN Nomor 4 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pesawat Uap adalah suatu ketel uap dan setiap pesawat lainnya yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH secara langsung atau tidak langsung dihubungkan dengan suatu ketel uap dan diperuntukkan guna bekerja di bawah tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara biasa. 2. Operator Pesawat Uap adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melayani dan mengoperasikan Pesawat Uap. 3. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. 4. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di INDONESIA mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah INDONESIA. 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 6. Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Pesawat Uap. 7. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. 9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH LISENSI K3

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas I dan Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas II, pemakai mengunggah dokumen persyaratan secara daring kepada Direktur Jenderal yang meliputi: a. surat permohonan; b. surat keterangan berpengalaman kerja membantu pelayanan dan pengoperasian Pesawat Uap yang diterbitkan oleh Perusahaan, Pengurus tempat bekerja, atau pemakai perorangan khusus untuk keperluan rumah tangga, atau ijazah pendidikan terakhir; c. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter; d. kartu tanda penduduk; e. Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan f. pas foto dengan latar belakang warna merah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan Iengkap, Direktur Jenderal menerbitkan Lisensi K3 paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 10

(1) Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas I dan Lisensi K3 Operator Pesawat Uap kelas II berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (2) Permohonan perpanjangan Lisensi K3 Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemakai dengan mengunggah dokumen persyaratan secara daring kepada Direktur Jenderal yang meliputi: a. surat permohonan; b. Lisensi K3 yang akan diperpanjang; c. surat keterangan bekerja di Perusahaan yang sama, kecuali pemakai perorangan khusus untuk keperluan rumah tangga; d. surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter; e. kartu tanda penduduk; f. Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan g. pas foto dengan latar belakang warna merah. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Lisensi K3 berakhir.

Pasal 11

(1) Dalam hal SKKNI Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum ditetapkan, Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 ayat (2) huruf d, dapat menggunakan surat keterangan pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Surat keterangan pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pembinaan K3. (3) Pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan materi pembinaan K3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Lisensi K3 hanya berlaku selama Operator Pesawat Uap bekerja di Perusahaan yang mengajukan permohonan, kecuali pemakai perorangan khusus untuk keperluan rumah tangga yang melayani dan mengoperasikan Pesawat Uap sendiri. (2) Dalam hal Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah tempat kerja sebelum berakhir masa berlakunya Lisensi K3, dapat dilakukan perubahan Lisensi K3 melalui permohonan dari tempat kerja yang baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 dan melampirkan surat keterangan pindah kerja yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebelumnya.

Pasal 13

(1) Lisensi K3 Operator Pesawat Uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut apabila yang bersangkutan terbukti: a. melakukan tugasnya tidak sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; b. melakukan kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja; c. tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan; dan/atau d. tidak melakukan perubahan Lisensi K3 apabila pindah Perusahaan. (2) Pencabutan Lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ... Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG OPERATOR PESAWAT UAP 1. KUALIFIKASI KELAS OPERATOR DAN JUMLAH OPERATOR PESAWAT UAP SESUAI JENIS DAN KAPASITAS PESAWAT UAP A. Pemakai yang menggunakan satu atau beberapa ketel uap dengan ruangan terpisah Keterangan: 1. s.d. adalah sampai dengan 2. T/j adalah ton per jam B. Pemakai yang menggunakan beberapa ketel uap dengan pemasangan paralel pada satu ruangan tidak terpisah. Kapasitas setiap ketel uap (Q) Kualifikasi kelas operator dan Jumlah operator pada setiap ruangan Operator kelas II Operator kelas I <10 T/j EQ ˂ 20 T/j Jumlah ketel uap 2 - EQ ˃ 20 T/j Jumlah ketel uap 2 1 orang ≥10 T/j 10 T/j ≤ EQ ˂ 20 T/j Jumlah ketel uap 2 Jumlah ketel uap 2 20 T/j ≤ EQ ˂ 40 T/j Jumlah ketel uap Jumlah ketel uap 2 40 T/j ≤ EQ ˂ 60 T/j 2 x Jumlah ketel uap Jumlah ketel uap 2 60 T/j ≤ EQ ˂ 80 T/j 3 x Jumlah ketel uap Jumlah ketel uap 2 ≥80 T/j 3 x Jumlah ketel uap Jumlah ketel uap Keterangan: 1. Apabila hasil pembagian jumlah ketel uap mendapatkan angka pecahan maka jumlah operator harus dibulatkan ke atas. 2. EQ = Jumlah kapasitas uap seluruh ketel uap yang ada dalam ruang yang bersangkutan. Kapasitas Uap Kualifikasi kelas operator dan jumlah operator untuk satu ketel uap Operator kelas II Operator kelas I ≤10 T/j >10 T/j s.d. <20 T/j ≥20 T/j s.d. <40 T/j ≥40 T/j s.d. <60 T/j ≥60 T/j s.d. <80 T/j ≥80 T/j 1 orang - 1 orang 2 orang 3 orang 3 orang - 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang C. Pemakai yang menggunakan beberapa ketel uap yang dipasang paralel pada satu ruangan tidak terpisah dengan menggunakan sistem kontrol otomatis yang berhubungan langsung. Keterangan: 1. Q = jumlah kapasitas uap untuk satu ketel uap yang memiliki tempat yang terpisah dan tidak terpisah. 2. EQ = jumlah kapasitas uap seluruh ketel uap yang ada dalam ruang yang bersangkutan 3. Sistem kontrol otomatis adalah pengendalian yang dilakukan oleh mesin-mesin/peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya di bawah pengawasan operator. D. Kualifikasi Operator Pesawat Uap untuk peralatan sterilizer, pemanas minyak (oil heater dan peralatan lain yang sejenis) MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASSIERLI Kapasitas setiap ketel uap (Q) <10 T/j Kualifikasi kelas operator dan jumlah operator pada setiap ruangan Operator kelas II EQ <40 T/j 40 T/j ≤ EQ ˂ 80 T/j EQ ≥80 T/j 1 orang 2 orang 3 orang Pesawat Uap selain Ketel Uap Kualifikasi kelas operator dan jumlah operator pada setiap ruangan Operator kelas II Sterilizer Pemanas Minyak (Oil Heater) Peralatan lain sejenis 1 orang 1 orang 1 orang LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG OPERATOR PESAWAT UAP MATERI PEMBINAAN K3 OPERATOR PESAWAT UAP NO MATERI JPL KELAS I KELAS II I KELOMPOK DASAR 1. Kebijakan K3 dan dasar-dasar K3 2 2 2. Peraturan perundang-undangan Pesawat Uap 6 6 a. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1970 b. UNDANG-UNDANG Uap Tahun 1930 c. Peraturan Uap Tahun 1930 II KELOMPOK INTI 1. Jenis Pesawat Uap dan cara bekerjanya 2 2 2. Fungsi Appendages/perlengkapan Pesawat Uap 4 4 3. Air pengisi ketel uap dan cara pengolahannya 4 4 4. Sebab-sebab peledakan Pesawat Uap 2 2 5. Cara pengoperasian Pesawat Uap 6 4 6. Persiapan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Uap 2 2 7. Troubleshooting 4 2 8. Pengetahuan tentang bahan bakar dan pembakaran 2 2 9. Analisis kecelakaan peledakan 4 - III KELOMPOK PENUNJANG 1. Pengetahuan instalasi listrik untuk ketel uap 2 - 2. Pengetahuan bahan 2 - 3. Peninjauan konstruksi Pesawat Uap 2 - 4. Pemeriksaan secara tidak merusak 2 - 5. Cara inspeksi dan reparasi Pesawat Uap 4 - IV EVALUASI 1. Teori 5 5 2. Praktek 5 5 JUMLAH TOTAL JAM PELAJARAN 60 40 Keterangan: 1. Kelas I Durasi pelaksanaan pembinaan 60 (enam puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Kelas II Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASSIERLI

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Operator Pesawat Uap

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

Pasal 21