Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pe...

Pasal 2

Tata cara penerbitan dan pencabutan SIP2MI berlaku kepada P3MI yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran.

Pasal 3

Koreksi

(1) P3MI yang akan melaksanakan penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA wajib memiliki SIP2MI. (2) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri/Kepala. (3) Menteri/Kepala dapat mendelegasikan penerbitan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Menteri/Kepala kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Koreksi

Menteri/Kepala menerbitkan SIP2MI berdasarkan pengajuan dari P3MI sesuai dengan jumlah permintaan Pekerja Migran INDONESIA dari Pemberi Kerja berbadan hukum atau Mitra Usaha yang tercantum dalam Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, P3MI mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri/Kepala melalui Sisko P2MI. (2) Pengajuan permohonan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus atau bertahap. (3) Pengajuan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara P3MI mengajukan jumlah keseluruhan permintaan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA. (4) Pengajuan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara P3MI mengajukan sebagian permintaan Pekerja Migran INDONESIA diakumulasi dengan jumlah keseluruhan permintaan Pekerja Migran INDONESIA dalam Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA. (5) Pengajuan secara bertahap dapat diajukan apabila Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA masih berlaku. – 6 –

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara menyampaikan surat permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan; b. Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA; c. rancangan Perjanjian Kerja; dan d. rancangan Perjanjian Penempatan. (2) Pengajuan permohonan SIP2MI untuk Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan dilakukan dengan cara mengunggah dokumen persyaratan berupa: a. perjanjian keagenan antara P3MI dengan Pemberi kerja atau Prinsipal; dan b. rancangan Perjanjian Penempatan. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu diverifikasi Pejabat yang Berwenang atau KDEI melalui sistem yang terintegrasi. (4) Dalam hal di negara tujuan penempatan tidak terdapat Perwakilan Republik INDONESIA, verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang pada Perwakilan Republik INDONESIA yang merangkap untuk negara tujuan penempatan. (5) Ketentuan mengenai verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala. (6) Format surat permohonan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Menteri/Kepala menerbitkan SIP2MI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. (2) SIP2MI diberikan penomoran otomatis secara daring melalui Sisko P2MI. (3) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nomor dan tanggal pengesahan Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA; b. nama P3MI, nomor SIP3MI, nama, jenis kelamin, dan jabatan penanggung jawab P3MI; c. nama Mitra Usaha, Pemberi Kerja, atau Prinsipal; d. negara tujuan penempatan; e. jumlah permintaan Calon Pekerja Migran INDONESIA, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran; f. jenis pekerjaan/jabatan yang akan direkrut; dan g. jangka waktu berlakunya SIP2MI. – 7 – (4) Format SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

SIP2MI berlaku secara nasional.

Pasal 9

Dalam hal P3MI dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, SIP2MI tidak dapat diterbitkan.

Pasal 10

SIP2MI disampaikan secara daring kepada P3MI melalui Sisko P2MI dan dapat diakses oleh: a. Perwakilan Republik INDONESIA atau KDEI; b. Dinas Daerah Provinsi; c. Dinas Daerah Kabupaten/Kota; d. UPT KP2MI/BP2MI; e. LTSA Pekerja Migran INDONESIA; f. pemerintah desa; dan g. kementerian/lembaga.

Pasal 11

Penerbitan SIP2MI tidak dikenai biaya.

Pasal 12

(1) SIP2MI berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal jangka waktu SIP2MI telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun masih ada sisa kuota dalam surat permintaan Pekerja Migran INDONESIA yang masih berlaku, P3MI dapat mengajukan permohonan SIP2MI kembali. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Format SIP2MI Perpanjangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) P3MI yang telah memiliki SIP2MI dilarang mengalihkan dan memindahtangankan kepada P3MI lainnya. (2) Bagi P3MI yang memindahtangankan SIP2MI kepada P3MI lainnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. – 8 –

Pasal 14

Koreksi

(1) SIP2MI dicabut dalam hal: a. P3MI dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIP3MI; atau b. P3MI yang bekerja sama dengan Pemberi Kerja berbadan hukum dan/atau Mitra Usaha yang masuk dalam daftar bermasalah dan direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang. (2) Pencabutan SIP2MI dapat dilakukan berdasarkan: a. evaluasi oleh Kementrian/BP2MI; atau b. usulan dari Perwakilan Republik INDONESIA/KDEI, kementerian/lembaga, Dinas Daerah Provinsi, atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota. (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara daring kepada P3MI melalui Sisko P2MI dengan tembusan kepada: a. Perwakilan Republik INDONESIA/KDEI b. Dinas Daerah Provinsi; c. Dinas Daerah Kabupaten/Kota; d. UPT KP2MI/BP2MI; e. LTSA Pekerja Migran INDONESIA; f. pemerintah desa; dan g. kementerian/lembaga terkait.

Pasal 15

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Penempatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan dan pencabutan SIP2MI. (2) Direktur Jenderal Penempatan melaporkan penerbitan dan pencabutan SIP2MI kepada Menteri/Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SIP2MI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SIP2MI berakhir. – 9 –

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 426), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. – 10 – Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2025 MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Œ ABDUL KADIR KARDING Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж – 11 – LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA .........., ............. 20 Nomor : Lampiran : 1(satu) berkas Perihal : Permohonan Penerbitan SIP2MI Kepada Yth. Direktur Jenderal Penempatan di- Jakarta Berdasarkan pengesahan Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA dari Pengguna Nomor : .................... tanggal .........., bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diterbitkan SIP2MI untuk penempatan ke : Negara : ................ Mitra Usaha/Pemberi Kerja : ................ Jumlah Permintaan : ................ orang Dengan rincian sebagai berikut : No. Jabatan Jenis Kelamin Jumlah L P L & P Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. PT. .............................. Direktur Utama, ................................ MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL KADIR KARDING – 12 – LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMAT SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Jakarta, ................ 20 Nomor : Lampiran : - Perihal : SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Kepada Yth. Direktur Utama PT. ....................................... Jl. ......................................... Menunjuk surat Saudara nomor ................., tanggal ................ tentang Permohonan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA (SIP2MI) dan melaksanakan amanat Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, maka: Nama Perusahaan : PT. ................................................... Nomor SIP3MI : .......................................................... Nama Penanggung Jawab : .......................................................... Jabatan Penanggung Jawab : .......................................................... Mitra Usaha/Pemberi Kerja : .......................................................... Nomor dan Tanggal Pengesahan Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA : .......................................................... Negara Tujuan Penempatan : .......................................................... Jumlah Permintaan : .......... orang Diberikan izin untuk melakukan perekrutan di seluruh wilayah INDONESIA dengan rincian sebagai berikut : No. Jabatan Jenis Kelamin Jumlah L P L & P Masa Berlaku : ................. s.d ................. Selanjutnya dapat digunakan untuk: merekrut Calon Pekerja Migran INDONESIA di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan; Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Direktur Jenderal Penempatan (…………..) Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pelindungan; 2. Kepala Dinas Provinsi; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 4. Kepala UPT KP2MI/BP2MI; 5. Pertinggal. MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL KADIR KARDING KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 17770 Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 website.www.bp2mi.go.id – 13 – LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMAT SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERPANJANGAN Nomor : B. / SIP2MI/PEN-....../ .... / 20.... Lampiran : - Perihal : SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERPANJANGAN Kepada Yth Direktur Utama PT. .............................. Jl. ................................... Menunjuk Surat Saudara Nomor ......Tanggal ...... tentang permohonan perpanjangan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA maka: Nama Perusahaan : PT. ................................................. SIP3MI : ....................................................... Nama Penanggung Jawab : ....................................................... Mitra Usaha/Agency : ....................................................... Nomor dan Tanggal Pengesahan Surat Permintaan Pekerja Migran INDONESIA : ....................................................... Negara Tujuan Penempatan : ....................................................... Jumlah Permintaan : ......... orang Jumlah yang telah diproses : ......... orang Diberikan perpanjangan izin untuk melakukan perekrutan di wilayah ............ ; ................ ; ............. dengan rincian sebagai berikut : No Jabatan Jenis Kelamin Jumlah L P L & P Masa Berlaku : .............................. s/d ............................... Selanjutnya dapat melakukan registrasi Calon Pekerja Migran INDONESIA di Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan memohon Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA (SIP2MI) yang baru sesuai dengan jumlah permintaan yang belum terpenuhi apabila masa berlaku yang tertera diatas telah terlewati. Direktur Jenderal Penempatan (…..………..) Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pelindungan; 2. Kepala Dinas Provinsi; 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; 4. Kepala UPT KP2MI/BP2MI; 5. Pertinggal. MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL KADIR KARDING KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 17770 Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 website.www.bp2mi.go.id

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18