PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon. 2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 4. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan Perubahan Iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change). 5. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 6. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. 7. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon. 8. Batas Atas Emisi GRK adalah tingkat Emisi GRK paling tinggi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu. 9. Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi GRK yang ditentukan. 10. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan. 11. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan produksi, atau Kawasan Hutan konservasi sesuai dengan fungsinya. 12. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya. 13. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut Offset Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain. 14. Baseline Business as Usual Emisi GRK yang selanjutnya disebut Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi. 15. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam rangka memperoleh Sertifikat Pengurangan Emisi GRK. 16. Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi yang selanjutnya disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai Batas Atas Emisi GRK pada sub sektor atau sub sub sektor. 17. PTBAE bagi Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut PTBAE-PU adalah penetapan Batas Atas Emisi GRK bagi Pelaku Usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penaatan tertentu bagi setiap Pelaku Usaha. 18. Validasi adalah proses sistematis dan terdokumentasi oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan untuk memastikan bahwa rancangan pelaksanaan kegiatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 19. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran dan penjaminan kualitas data aksi dan sumber daya yang disampaikan oleh penanggung jawab aksi ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. 20. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon di INDONESIA. 21. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bukti pengurangan emisi oleh Pelaku Usaha dan/atau pelaku kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode registrasi. 22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

BAB II

PELAKSANAAN PERDAGANGAN EMISI DAN OFFSET EMISI GRK SEKTOR KEHUTANAN

Pasal 5

Koreksi

Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui mekanisme: a. Perdagangan Emisi; dan b. Offset Emisi GRK.

Pasal 6

Koreksi

Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap: a. Kawasan Hutan produksi tetap, Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi dan blok pemanfaatan Kawasan Hutan lindung yang telah dibebani PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan; b. Kawasan Hutan produksi tetap, Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi, dan blok pemanfaatan Kawasan Hutan lindung yang belum dibebani PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan; c. blok Kawasan Hutan lindung lainnya; d. kawasan gambut dan mangrove yang berada di dalam Kawasan Hutan; e. kawasan gambut dan mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan; f. Kawasan Hutan konservasi; g. hutan adat; h. hutan hak; dan i. hutan negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan.

Pasal 7

Pasal 8

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaksana Perdagangan Karbon juga harus memenuhi ketentuan: a. pemegang PBPH, hak pengelolaan, dan pemilik hutan hak milik harus memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari, sertifikat legalitas hasil hutan, atau deklarasi hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutaan Sosial paling rendah memperoleh klasifikasi silver dalam penyelenggaraan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. masyarakat hukum adat, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan masyarakat pemilik hutan hak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Offset Emisi GRK harus mendapat pendampingan atau mitra yang memiliki pengalaman atau keahlian terkait pengukuran karbon, perencanaan dan pelaksanaan proyek atau mengakses pasar karbon.

Pasal 9

Kegiatan pengurangan emisi, penyerapan karbon, dan/atau penyimpanan karbon dalam Perdagangan Karbon sektor Kehutanan di Kawasan Hutan produksi dan blok pemanfaatan di Kawasan Hutan lindung, dan kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perdagangan Emisi sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui: a. penyusunan dan penetapan peta jalan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan; b. penetapan penyediaan cadangan pengurangan emisi (buffer); c. penetapan PTBAE pengelolaan gambut pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove; d. penentuan PTBAE-PU; e. penetapan kuota pengelolaan gambut pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove; f. pengukuran emisi aktual; g. penyampaian laporan PTBAE-PU; h. Verifikasi laporan PTBAE-PU; i. laporan hasil Verifikasi; dan j. pelaksanaan: 1. Perdagangan Emisi dalam negeri dan/atau sesama pemilik PTBAE-PU; atau 2. penyimpanan, terhadap sisa Batas Atas Emisi GRK dan/atau kuota Emisi GRK yg tidak digunakan.

Pasal 11

Offset Emisi GRK sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui: a. penyusunan dan penetapan peta jalan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan; b. penetapan penyediaan cadangan pengurangan emisi (buffer); c. penetapan Baseline Emisi GRK sektor Kehutanan; d. penetapan target pengurangan emisi sektor Kehutanan; e. penyusunan DRAM; f. Validasi DRAM; g. laporan hasil Validasi DRAM; h. laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; i. Verifikasi laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; j. penyusunan laporan hasil Verifikasi pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; k. pembentukan dan penelaahan oleh tim MRV; dan l. penerbitan SPE-GRK.

Pasal 12

(1) Penyediaan cadangan pengurangan emisi (buffer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf a dilakukan untuk: a. Perdagangan Emisi yang memiliki SPE-GRK; b. Offset Emisi GRK dalam negeri: c. Offset Emisi GRK luar negeri; dan d. Offset Emisi GRK luar negeri di luar ruang lingkup NDC. (2) Besaran penyediaan cadangan pengurangan emisi (buffer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jalan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan. (3) Peta jalan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan kegiatan Perdagangan Emisi sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Offset Emisi GRK sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai ekonomi karbon. (2) Pelaksanaan tugas Menteri selaku penanggung jawab sektor dalam Perdagangan Emisi sektor Kehutanan dan Offset Emisi GRK sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi madya terkait.

Pasal 14

(1) Pelaksana Offset Emisi GRK di Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatannya selain menyusun DRAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, wajib menyusun rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di dalam dokumen perencanaan usaha pemanfaatan hutan. (2) Tata cara, proses pengajuan atau usulan, penilaian dan pengesahan dokumen perencanaan usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pelaksana Offset Emisi GRK di Kawasan Hutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Untuk meningkatkan kinerja Pelaku Usaha, Menteri MENETAPKAN jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan Karbon luar negeri terhadap kelebihan atas capaian target NDC yang dapat diperdagangkan keluar negeri. (2) Pelaksanaan tugas Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi madya terkait. (3) Penetapan jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. rata-rata tahunan capaian target pengurangan Emisi GRK dan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan Pelaku Usaha dalam jangka waktu tertentu menunjukkan di atas target NDC sub sub sektor; b. terdapat Pelaku Usaha yang tidak mencapai target pengurangan emisi atau penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan periode penetapan target NDC. (4) Rata-rata tahunan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperoleh dari: a. laporan kinerja pengurangan Emisi GRK atau penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan pada periode penaatan; b. data inventarisasi GRK pada sub sektor dan sub sub sektor; c. trajektori tahunan capaian target pengurangan Emisi GRK periode penetapan target NDC; dan/atau d. data pendukung lainnya. (5) Besaran jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Pelaku Usaha dengan ketentuan: a. diperoleh dari selisih capaian kinerja Pelaku Usaha terhadap target NDC sub sub sektor; b. diberikan kepada Pelaku Usaha yang mencapai target pengurangan emisi atau penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan; dan/atau c. dibagikan secara proposional. (6) Penentuan besaran jumlah tertinggi yang dapat dilakukan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Perdagangan Karbon tidak dapat dilakukan dengan ketentuan: a. yang telah dilakukan Pembayaran Berbasis Kinerja tidak dapat diajukan dalam mekanisme Perdagangan Karbon dalam masa periode Pembayaran Berbasis Kinerja; atau b. yang sudah ada dokumen perjanjian kerja sama Intemasional atau komitmen tertulis lainnya yang dipersamakan terkait Pembayaran Berbasis Kinerja pengurangan emisi.

BAB IV

LAPORAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 20

Koreksi

Pelaksanaan laporan, evaluasi, dan pembinaan dalam Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Khusus Pelaku Usaha Perdagangan Karbon pada hutan lindung dan hutan produksi yang dilakukan oleh pemegang PBPH wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara periodik setiap bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada kepala dinas kehutanan provinsi, kepala kesatuan pengelolaan hutan, dan kepala balai. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SRN PPI dan sistem informasi yang dikelola oleh direktorat jenderal pengelolaan hutan lestari. (4) Dalam hal sistem terdapat kendala, laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara luar jaringan. (5) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi dasar Menteri melakukan evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. realisasi pembangunan sarana prasarana usaha Perdagangan Karbon; b. kebenaran metodologi usaha Perdagangan Karbon; c. kebenaran perhitungan potensi karbon dari usaha Perdagangan Karbon; dan d. penggunaan dokumen dan persyaratan usaha Perdagangan Karbon. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan tim evaluasi kinerja Pelaku Usaha Perdagangan Karbon untuk memeriksa kesesuaian laporan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan pemeriksaan lapangan. (5) Hasil evaluasi kinerja Pelaku Usaha Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar tindak lanjut pembinaan. (6) Evaluasi kinerja Pelaku Usaha Perdagangan Karbon dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang Kehutanan baik secara sendiri maupun bersama-sama. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemberian pedoman/petunjuk teknis; b. pelatihan; c. arahan; d. bimbingan teknis; dan/atau e. supervisi.

Pasal 24

(1) Pemerintah memfasilitasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan ayat (8) untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan Perdagangan Karbon sektor Kehutanan. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam tahapan: a. perencanaan kegiatan; b. pelaksanaan kegiatan; dan/atau c. pelaporan kegiatan.

(1) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan b. dilaksanakan oleh pemegang PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan. (2) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan b. dilaksanakan setelah mendapatkan PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan. (3) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan tehadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK dengan memperhitungkan stok karbon; dan b. dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri. (4) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Perdagangan Emisi atau Offset Emisi GRK; dan b. dilaksanakan setelah mendapatkan PBPH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, atau hak pengelolaan. (5) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Perdagangan Emisi atau Offset Emisi GRK; dan b. dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari gubernur, bupati/wali kota, atau menteri/kepala lembaga sesuai kewenangannya. (6) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK dengan memperhitungkan stok karbon; b. harus mendapat persetujuan dari: 1. bupati/wali kota, untuk taman hutan raya yang berada di dalam kabupaten/kota; 2. gubernur, untuk taman hutan raya yang berada di lintas kabupaten; atau 3. Menteri, untuk kawasan konservasi selain taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua); dan c. dilakukan oleh Pelaku Usaha; (7) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan b. dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Offset Emisi GRK. (8) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan b. dilaksanakan oleh masyarakat pemilik hutan hak yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Offset Emisi GRK. (9) Perdagangan Karbon sektor Kehutanan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan dengan ketentuan: a. menerapkan mekanisme Offset Emisi GRK; dan b. dilaksanakan setelah mendapat penetapan lokasi dan/atau persetujuan dari gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26