Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Kepala BNPP, adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN. 3. Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Sekretariat BNPP, adalah Sekretariat Tetap BNPP yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri. 4. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Sekretaris BNPP adalah pimpinan Sekretariat BNPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPP. 5. Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Pokli BNPP, adalah kalangan profesional, ahli dibidangnya yang mendukung kedudukan, kelancaran tugas dan fungsi BNPP.

(1) Pokli BNPP berkedudukan sebagai kelompok profesional pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP yang bertanggungjawab kepada Kepala BNPP. (2) Anggota Pokli BNPP dalam pelaksanaan kegiatan secara keprotokoleran disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

(1) Pokli BNPP mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (2) Pokli BNPP dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan: a. pengkajian strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. pemberian saran, pendapat kepada Kepala BNPP, diminta atau tidak diminta; dan c. penyusunan rekomendasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

(1) Fungsi Pokli BNPP merupakan mitra kerja Kepala BNPP dalam MENETAPKAN kebijakan-kebijakan strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (2) Pokli BNPP sebagai mitra kerja Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendorong terwujudnya visi dan misi BNPP serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Anggota Pokli BNPP berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Persyaratan calon Anggota Pokli BNPP meliputi: a. pendidikan minimal S1; b. sehat jasmani dan rohani; c. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. pernah menduduki jabatan paling rendah eselon II atau pimpinan tinggi pratama bagi yang berlatar belakang pejabat struktural atau pejabat negara lainnya; g. memiliki keahlian yang terkait dengan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan h. memiliki pengalaman di bidang yang terkait dengan keahliannya paling kurang: 1) 5 (lima) tahun untuk pendidikan S1; 2) 3 (tiga) tahun untuk pendidikan S2; 3) 1 (satu) tahun untuk pendidikan S3; atau 4) pejabat negara.

(1) Pokli BNPP memilih Koordinator Pokli BNPP melalui rapat pleno Anggota Pokli BNPP secara demokratis dan musyawarah mufakat. (2) Koordinator Pokli BNPP terpilih menyampaikan hasil rapat pleno Anggota Pokli BNPP beserta berita acara hasil rapat pleno Anggota Pokli BNPP kepada Sekretaris BNPP. (3) Sekretaris BNPP menyampaikan hasil rapat pleno Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BNPP. (4) Koordinator Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

(1) Anggota Pokli BNPP wajib hadir paling sedikit dua hari dalam satu minggu dan kehadiran lain sesuai surat undangan. (2) Penentuan hari kehadiran Anggota Pokli BNPP secara tetap ditentukan oleh Pokli BNPP melalui musyawarah mufakat. (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BNPP dan dilaporkan secara tertulis kepada Sekretaris dan para Deputi di Lingkungan BNPP. (4) Pencatatan kehadiran Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui isian daftar hadir.

(1) Anggota Pokli BNPP didayagunakan untuk seluruh kegiatan kesekretariatan dan kedeputian di Lingkungan BNPP. (2) Anggota Pokli BNPP dapat diikutsertakan dalam tim perundingan perbatasan antar negara. (3) Pokli BNPP dapat dikelompokkan sesuai dengan lingkup tugas BNPP. (4) Pengelompokan Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP; b. Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; c. Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan d. Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. (5) Anggota Pokli BNPP dapat didayagunakan sebagai pengarah dan/atau narasumber dalam setiap kegiatan Sekretariat BNPP.

(1) Anggota Pokli BNPP menerima honorarium dan fasilitas setara jabatan pimpinan tinggi madya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Honorarium Anggota Pokli BNPP diberikan setiap bulan.

(1) Kepala BNPP menilai kinerja Anggota Pokli BNPP. (2) Dalam melakukan penilaian kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNPP dibantu oleh Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP. (3) Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Sekretaris BNPP sebagai Ketua merangkap anggota; dan b. Para Deputi di Lingkungan BNPP sebagai anggota. (4) Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP. (5) Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

(1) Anggota Pokli BNPP berhenti, apabila: a. meninggal dunia. b. berakhir masa tugasnya. c. mengundurkan diri. d. diberhentikan. (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila: a. tidak melaksanakan tugas. b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Pokli BNPP. c. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana.