PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

PERDA Nomor 10 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai obyek dan potensi pendapatan daerah. 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat. 7. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

Koreksi

LLPADS merupakan penerimaan selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rincian jenis objek LLPADS. (3) Rincian jenis objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dilarang : a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam UNDANG-UNDANG; dan b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 7

(1) Gubernur yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. (2) Gubernur yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil pemungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 8

(1) Subjek LLPADS merupakan orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Subjek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib LLPADS dalam hal memiliki kewajiban membayar LLPADS. (3) Dalam hal wajib LLPADS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB III

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah MENETAPKAN objek dan rincian jenis objek LLPADS dan besaran penerimaan LLPADS. (2) Pengelolaan penerimaan LLPADS dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan/BMD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

(1) LLPADS yang bersifat dapat diperkirakan sebelumnya, dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan di SKPKD atau SKPD. (2) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima sebelum Perubahan APBD, dianggarkan sesuai realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. (3) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima setelah Perubahan APBD dicatat dalam Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan Daerah.

Pasal 12

(1) Penerimaan LLPADS meliputi wilayah Daerah atau daerah lain dimana objek LLPADS berada. (2) Penerimaan masing-masing objek LLPADS disesuaikan dengan rincian jenis obyek LLPADS. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat mengenai: a. rincian jenis objek; b. besaran/formula tarif; c. penerimaan; dan d. penyetoran.

Pasal 13

(1) Penerimaan LLPADS dilakukan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada masing-masing SKPD atau langsung melalui kas umum Daerah. (2) Penerimaan LLPADS melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke kas umum Daerah paling lambat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima LLPADS. (3) Wajib LLPADS yang telah menyetor pembayaran berhak menerima tanda bukti setoran yang diterbitkan dan disahkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 14

(1) Penyetoran penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan bagi Badan Layanan Umum Daerah. (2) Penerimaan dan penyetoran LLPADS bagi Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap penerimaan LLPADS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 16

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib melaporkan secara administrasi atas pengelolaan penerimaan LLPADS yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada BUD.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20