Koreksi Pasal 7

(1) Gubernur yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. (2) Gubernur yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil pemungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.