PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang DESA WISATA

PERDA Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi. 6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 8. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain, adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 9. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata. 10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. F01852A410 14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhann kebutuhan wisatawan dan penyelenggara Pariwisata.

BAB Kesatu

Definisi

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PEMETAAN, PENGEMBANGAN POTENSI, DAN PENCANANGAN DESA WISATA

Pasal 3

Koreksi

(1) Gubernur menyelenggarakan pemetaan potensi Desa Wisata berdasarkan hasil identifikasi potensi Desa Wisata di Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, kelurahan dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Potensi Desa Wisata yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Wisata alam, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain pertanian, geologi, hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan Wisata agro; b. Wisata budaya, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan c. Wisata hasil buatan manusia, meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. F01852A410 (3) Pemetaan potensi Desa Wisata sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan menyertakan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 4

(1) Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur melakukan upaya untuk mendorong pengembangan Desa Wisata dalam rangka pengembangan potensi Desa Wisata di Daerah Provinsi. (2) Upaya mendorong pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a. pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pencanangan Desa Wisata; b. pembinaan kepada Kampung Wisata dalam rangka pengembangan Kampung Wisata; c. pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata; dan d. fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata.

Pasal 5

(1) Pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi pemberdayaan masyarakat Pariwisata; b. pendampingan musyawarah desa dalam rangka pencanangan Desa Wisata; c. pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terkait Desa Wisata; dan d. pendampingan penilaian kelas Desa Wisata secara mandiri. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; dan b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. F01852A410

Pasal 6

(1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pendampingan pembentukan kelembagaan non struktural yang bertugas untuk melakukan penilaian dan rekomendasi penetapan kelas Desa Wisata. (2) Pembinaan dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 7

(1) Fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan hurufdapat dilakukan dalam bentuk: a. penyediaan sarana prasarana potensi Desa Wisata; b. pembangunan aksesibilitas, amenitas dan Daya Tarik Wisata yang menjadi potensi Desa Wisata; dan c. perencanaan potensi Daya Tarik Wisata. (2) Pelaksanaan pembinaan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB Kedua

Pengembangan Potensi Desa Wisata

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

Pasal 9

Koreksi

Gubernur menyelenggarakan pemberdayaan Desa Wisata melalui: a. pembinaan tata kelola Desa Wisata; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata tingkat lanjutan; c. pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata; d. peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata; dan e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembinaan tata kelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. F01852A410 a. pemberian arahan Pengelola Desa Wisata, antara lain: 1. arahan 1 (satu) Desa Wisata dikelola oleh 1 (satu) pengelola; 2. arahan penamaan Desa Wisata sesuai kearifan lokal; 3. arahan kelembagaan Pengelola Desa Wisata, berupa badan usaha milik desa, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat adat, atau badan usaha lain; dan 4. arahan susunan kepengurusan Desa Wisata, dalam hal pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat adat. b. pembinaan pengelolaan Desa Wisata, antara lain: 1. perencanaan Desa Wisata; 2. pengorganisasian Desa Wisata; dan 3. pembangunan Desa Wisata. c. pembinaan untuk pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan d. pembinaan untuk pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. (2) Bentuk pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain: a. sosialisasi, seminar, lokakarya; b. pelatihan; c. bimbingan teknis; dan d. pendampingan. (3) Pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pariwisata dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 11

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mencakup: a. sadar Wisata dan sapta pesona; b. penyelenggaraan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan; c. pengelolaan keuangan; d. kualitas dan keahlian pemandu Wisata Desa Wisata; e. pengelolaan akomodasi yang berkualitas; f. penumbuhkembangan ekonomi kreatif; g. pembuatan paket Wisata; h. promosi; dan i. jaringan kemitraan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. F01852A410 (2) Bentuk pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. sosialisasi, seminar, lokakarya b. pelatihan; c. bimbingan teknis; d. pendampingan; dan e. perlombaan Desa Wisata. (3) Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 12

(1) Pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi: a. fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata; b. fasilitasi pengajuan sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan, kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan c. fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas Daya Tarik Wisata. (2) Fasilitasi perencanaan Daya Tarik Wisata Desa Wisata dan fasilitasi sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan dalam bentuk pendampingan. (3) Fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan atau hibah. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan atau hibah sebagaimaan dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri. (5) Pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata. (6) Dalam melaksanakan pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat melibatkan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

(1) Fasilitasi peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dalam bentuk: a. penyediaan informasi Desa Wisata di setiap pusat informasi Pariwisata Daerah Provinsi; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. F01852A410 b. penyajian informasi Desa Wisata pada media cetak dan media elektronik/digital; c. keikutsertaan pameran dalam negeri dan luar negeri; dan d. keikutsertaan dalam pementasan seni dan budaya di dalam negeri dan luar negeri. (2) Fasilitasi promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 14

(1) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf e, meliputi: a. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antar pengelola Desa Wisata; dan b. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara Pengelola Desa Wisata dengan pengusaha Pariwisata dan/atau pihak lainnya. (2) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk: a. keikutsertaan dalam pameran Pariwisata tingkat provinsi dan nasional; b. temu usaha; dan c. sarasehan Desa Wisata. (3) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka: a. pengembangan usaha Desa Wisata; dan b. akses permodalan. (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang DESA WISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

BAB XIII

Pasal 26

Pasal 27