Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INS...

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Cilacap. (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi bertujuan untuk : a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor; b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi investasi; c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; d. menciptakan lapangan kerja; e. mendorong meningkatnya investasi; dan f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Koreksi

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip : a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Koreksi

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi; b. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi; c. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi; d. tim verifikasi dan penilaian; e. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi; dan f. pelaporan dan evaluasi;

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan kegiatan Usaha di sektor-sektor sebagai berikut : a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. perindustrian; d. perdagangan; e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; f. kesehatan, obat dan makanan; g. pariwisata; h. pendidikan dan kebudayaan; i. lingkungan hidup dan kehutanan; j. transportasi; dan k. ketenagakerjaan. (2) Selain Masyarakat dan/atau Investor menjalankan kegiatan Usaha di sektor-sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. melakukan pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. melakukan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi; k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; l. industri yang menggunakan barang modal, mesin peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor.

Pasal 6

Koreksi

(1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk : a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah; dan/atau b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk rincian pemberian insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Koreksi

(1) Bentuk pemberian kemudahan investasi dapat diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk : a. penyediaan data dan informasi peluang investasi; b. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;dan d. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk rincian pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah. (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan, jangka waktu insentif, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 9

Koreksi

(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diajukan oleh masyarakat perorangan dan/atau pimpinan perusahaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Daerah. (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dengan tata cara : a. bagi Masyarakat dan/atau Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa INDONESIA, dengan melampirkan : 1) bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan; 2) profil perusahaan, yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta salinan dokumen legalitas perusahaan; 3) data tentang modal usaha; 4) data tenaga kerja, yang paling sedikit memuat jumlah tenaga kerja, rincian tenaga kerja berdasarkan daerah asal, serta rincian pendapatan tenaga kerja per bulan; 5) data bahan baku, barang modal, mesin, dan peralatan yang digunakan berdasarkan informasi produsen; 6) data rincian jaringan-jaringan bisnis yang terkait, baik pada sisi hulu (suplier) dan juga hilir (distributor); 7) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang program CSR yang dilakukan perusahaan secara periodik; 8) dokumen rencana dan/atau realisasi kegiatan produksi yang dicapai perusahaan secara periodik; 9) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang data dan wilayah penjualan produk yang dicapai perusahaan secara periodik; 10) laporan realisasi penerapan dokumen persetujuan lingkungan perusahaan; 11) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang dukungan perusahaan dalam penyediaan sarana prasarana sosial- umum masyarakat; 12) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang proses alih teknologi kepada pemerintah daerah dan/atau masyarakat; 13) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi; dan 14) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang program kemitraan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, atau koperasi. b. Bagi Masyarakat dan/atau Investor Lama yang telah beroperasi, yang akan melakukan perluasan usahanya (Investor Perluasan), pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa INDONESIA, dengan melampirkan : 1) bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan; 2) dokumen rencana perluasan usaha yang paling sedikit berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas; 3) laporan kinerja dan perkembangan perusahaan; 4) LKPM terakhir; 5) profil perusahaan, yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta salinan dokumen legalitas perusahaan; 6) data tentang modal usaha; 7) data tenaga kerja, yang paling sedikit memuat jumlah tenaga kerja, rincian tenaga kerja berdasarkan daerah asal, serta rincian pendapatan tenaga kerja per bulan; 8) data bahan baku, barang modal, mesin, dan peralatan yang digunakan berdasarkan informasi produsen; 9) data rincian jaringan-jaringan bisnis yang terkait, baik pada sisi hulu (suplier) dan juga hilir (distributor); 10) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang program CSR yang dilakukan perusahaan secara periodik; 11) dokumen rencana dan/atau realisasi kegiatan produksi yang dicapai perusahaan secara periodik; 12) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang data dan wilayah penjualan produk yang dicapai perusahaan secara periodik; 13) laporan realisasi penerapan dokumen persetujuan lingkungan perusahaan; 14) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang dukungan perusahaan dalam penyediaan sarana prasarana sosial- umum masyarakat; 15) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang proses alih teknologi kepada pemerintah daerah dan/atau masyarakat; 16) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang kegiatan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi; dan 17) dokumen rencana dan/atau realisasi tentang program kemitraan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, atau koperasi. (3) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait. (4) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis dan format dokumen permohonan insentif dan kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Koreksi

(1) Bupati dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau lnvestor dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal. (2) Guna mendukung dan memperlancar pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi dan Penilaian. (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, organisasi profesi dan akademisi. (4) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut : a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. melakukan penilaian terhadap kriteria secara terukur; c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; d. MENETAPKAN urutan Investor yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan skor hasil penghitungan matrik penilaian; e. MENETAPKAN bentuk, besaran, dan jangka waktu pemberian insentif yang akan diberikan; f. MENETAPKAN bentuk dan jangka waktu pemberian kemudahan investasi yang akan diberikan; g. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 12

(1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu. (4) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam MENETAPKAN Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g. (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian. (6) Format dokumen Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor ditentukan berdasarkan bentuk, besaran, dan jangka waktu. (2) Bentuk, besaran, dan jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian banyaknya kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi yang dipenuhi Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Pemenuhan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses kuantifikasi dalam bentuk skor dari pemenuhan masing-masing alternatif indikator di setiap variabel pada kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi berdasarkan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Hasil proses kuantifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan total skor kriteria Skala Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bagi Investor, dengan ketentuan urutan skala prioritas sebagai berikut : a. Skala Prioritas Sangat Rendah, dengan total skor 0 – 9; b. Skala Prioritas Rendah, dengan total skor 10 – 20; c. Skala Prioritas Sedang, dengan total skor 21 – 30; dan d. Skala Prioritas Tinggi, dengan total skor 31– 38. (5) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang masuk kriteria Skala Prioritas Rendah, Skala Prioritas Sedang, dan Skala Prioritas Tinggi. (6) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dengan urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut: a. Skala Prioritas Rendah jangka waktu 1 (satu) tahun; b. Skala Prioritas Sedang jangka waktu 2 (dua) tahun;dan c. Skala Prioritas Tinggi jangka waktu 3 (tiga) tahun. (7) Ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dari masing-masing skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi kategori Investor Baru dan Investor Perluasan berbeda dalam besaran pemberian insentif. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, dan jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Koreksi

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat: a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan; b. pengelolaan usaha; dan c. rencana kegiatan usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (5) Masyarakat dan/atau Investor yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pelaporan terlampaui. (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut : a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja; c. peringatan tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. (7) Masyarakat dan/atau Investor yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. (8) Pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar : a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan investasi; dan b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 17

Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 148) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 30 November 2023 Pj. BUPATI CILACAP, Cap & Ttd AWALUDDIN MUURI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 30 November 2023 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Cap & Ttd SUJITO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 9 - 272/2023) LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI NO. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR 1) ALTERNATIF SKOR 2) 1. Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dampak terhadap pendapatan rata- rata masyarakat a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); 0 b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK; 2 c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK. 4 2. Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Cilacap Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Cilacap a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal; 0 b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh persen) yang berasal dari lokal; 2 c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal; 4 NO. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR 1) ALTERNATIF SKOR 2) 3 Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ Corporate Social Responsbility (CSR) secara rutin di Cilacap. a. Belum ada kontribusi dana CSR; 0 b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/ Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; 1 c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya. 2 4 Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Peningkatan total produksi Investor baik perkiraan maupun nilai realisasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di setiap sektor. a. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya; 0 b. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya; 1 c. Pertumbuhan nilai total produksi Investor meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya. 2 NO. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR 1) ALTERNATIF SKOR 2) 5 Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Investor menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL- UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan KKPR; 0 b. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL dan KKPR namun belum dilaksanakan; 2 c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL dan KKPR serta sudah dilaksanakan. 4 6 Pembangunan Infrastruktur Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat a. Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum; 0 b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD; 1 c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan 2 NO. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR 1) ALTERNATIF SKOR 2) Fasilitas umum dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal. 7 Melakukan alih teknologi Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Cilacap dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh Penanam Modal a. Belum ada alih teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; 0 b. Alih teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD; 1 c. Alih teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal. 2 8 Melakukan Industri Pionir Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki bidang usaha pionir sesuai peraturan perundang- undangan serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah. a. Usaha Investor jenis usaha baru tidak sesuai bidang usaha pionir peraturan perundang- undangan dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD); 0 b. Usaha Investor adalah jenis usaha baru sesuai bidang usaha pionir sesuai peraturan perundang- undangan dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD); 1 NO. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR 1) ALTERNATIF SKOR 2) c. Usaha Investor adalah jenis usaha baru sesuai bidang usaha pionir sesuai peraturan perundang- undangan dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD). 2 9 Melaksanakan penelitian, pengembanga n dan inovasi Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi. a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah; 0 b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah; 1 c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah. 2 10 Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi a. Investor belum melakukan kemitraan; 0 b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi; 1 c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha 2 NO. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR 1) ALTERNATIF SKOR 2) Mikro, Kecil, atau Koperasi. 11 Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri; Memanfaatkan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri; 0 b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus); 1 c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus). 2 12 Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah Badan Usaha/ Investor yang usahanya sesuai dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah. a. Usaha Investor tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); 0 b. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam 1 NO. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR 1) ALTERNATIF SKOR 2) dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD; c. Usaha Investor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD; 2 14 Berorientasi ekspor Investor yang mengembangkan kegiatan usahanya dengan memiliki orientasi ekspor a. Investor yang produk usahanya tidak berorientasi ekspor; 0 b. Investor yang produk usahanya sebagian berorientasi ekspor; 1 c. Investor yang seluruh produk usahanya berorientasi ekspor. 2 Keterangan: 1) Pengukuran indikator penilaian dibagi menjadi 3 alternatif pilihan pada masing- masing kriteria penilaian, didasarkan pada kondisi di Kabupaten Cilacap. 2) Alternatif Skor ditentukan berdasarkan hasil penilaian dengan cara membandingkan antara data/informasi pada dokumen yang diajukan oleh Investor dengan kriteria penilaian pada masing-masing indikator di setiap kriteria penilaian. Pj. BUPATI CILACAP, Cap & ttd AWALUDDIN MUURI

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19