PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng. 3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 7. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. jdih.bulelengkab.go.id 9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). 12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 17. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 19. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 22. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang. 23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah. 24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan jdih.bulelengkab.go.id Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 25. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah telahaan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatannya yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 27. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

Pasal 39

Koreksi

(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui Sistem OSS, terdiri dari: a. subsistem pelayanan informasi; b. subsistem Perizinan Berusaha; dan c. subsistem Pengawasan. (2) Subsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan Sistem OSS.

Pasal 40

Koreksi

Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses, diantaranya memuat: a. KBLI berdasarkan tingkat risiko; b. RTR; c. ketentuan persyaratan penanaman modal; d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin; e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; f. ketentuan insentif dan fasillitas penanaman modal; g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan; h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ); i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

Pasal 41

(1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha: a. pendaftaran akun/hak akses; b. Risiko rendah berupa NIB; c. Risiko menengah rendah terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Sertifikat Standar d. Risiko menengah tinggi terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Sertifikat Standar e. Risiko tinggi terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Izin jdih.bulelengkab.go.id (3) Subsistem Perizinan Berusaha di Daerah diakses menggunakan hak akses oleh: a. Pelaku Usaha; dan b. DPMPTSP. (4) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk: a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan; b. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; c. menyampaikan pengaduan; dan/atau d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha. (5) Hak akses kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Kepala DPMPTSP sebagai pengelola hak akses untuk: a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha. (6) Kepala DPMPTSP sebagai pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam rangka pelaksanaan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat memberikan hak akses turunan dan kebutuhan yang diperlukan kepada Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 42

Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mulai dari pengajuan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan; b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha; c. perangkat kerja Pengawasan; d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan f. pembinaan dan sanksi. (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS; b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan; c. surat pemberitahuan kunjungan; d. berita acara pemeriksaan; jdih.bulelengkab.go.id e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan. (4) Subsistem Pengawasan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh: a. Pelaku Usaha; dan b. DPMPTSP.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 44

Koreksi

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi: a. hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa; dan c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Pasal 45

Koreksi

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 46

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verifikasi Perizinan Berusaha; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 47

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

BAB IV

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB V

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB VI

BAB VII

Pasal 64

BAB VIII

Pasal 65

BAB IX

Pasal 66

BAB X

Pasal 67

BAB XI

Pasal 68

Pasal 69

BAB XII

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72