PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-8-mbu-05-2021 Tahun 2021 tentang PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERBAN Nomor per-8-mbu-05-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka dan dapat diikuti oleh setiap PNS di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan/atau dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah ataupun melalui proses rotasi/mutasi dan/atau oleh setiap Non-PNS di luar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada kementerian yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang selanjutnya disebut JPT Madya, adalah jabatan yang meliputi sekretaris kementerian, deputi, staf ahli Menteri, dan jabatan lain yang setara eselon I. 7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang selanjutnya disebut JPT Pratama, adalah jabatan yang meliputi kepala biro, asisten deputi, inspektur, dan jabatan lain yang setara eselon II. 8. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka dan dapat diikuti oleh setiap PNS di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan/atau dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah ataupun melalui proses rotasi/mutasi dan/atau oleh setiap Non-PNS di luar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada kementerian yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang selanjutnya disebut JPT Madya, adalah jabatan yang meliputi sekretaris kementerian, deputi, staf ahli Menteri, dan jabatan lain yang setara eselon I. 7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang selanjutnya disebut JPT Pratama, adalah jabatan yang meliputi kepala biro, asisten deputi, inspektur, dan jabatan lain yang setara eselon II. 8. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

BAB II

PERSYARATAN PENGISIAN JPT MADYA UNTUK CALON YANG BERASAL DARI PNS

Pasal 5

Koreksi

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, PNS harus memenuhi persyaratan umum, yaitu: a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; b. berstatus sebagai PNS; c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik; d. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka; e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin yang terkait dengan kejahatan jabatan; dan g. telah menyerahkan SPT Tahunan dan LHKPN terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, PNS harus memiliki pangkat terakhir paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c) pada saat melamar.

Pasal 7

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, PNS harus memiliki pendidikan paling rendah strata- II/pascasarjana (S2).

Pasal 8

(1) Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, PNS harus memenuhi standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis/bidang yang berlaku di Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar. (2) Standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis/bidang yang berlaku di Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk Pengisian JPT Madya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, PNS harus memenuhi persyaratan rekam jejak jabatan, yaitu: a. sedang/pernah menduduki JPT Madya/Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama, atau sedang/pernah menduduki JPT Pratama dengan masa jabatan paling sedikit selama 2 (dua) tahun; dan b. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dilamar dengan akumulasi masa jabatan paling sedikit selama 7 (tujuh) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka; (2) Persyaratan masa jabatan dan pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat kurang dari ketentuan tersebut, apabila calon yang bersangkutan akan mengikuti seleksi atas penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara; (3) Khusus untuk pengisian jabatan pada level Eselon I.a, dipersyaratkan untuk memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai direksi atau dewan komisaris/dewan pengawas pada badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/joint venture/perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas, dengan akumulasi masa jabatan paling sedikit selama 5 (lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.

BAB III

PERSYARATAN PENGISIAN JPT MADYA BAGI CALON YANG BERASAL DARI NON-PNS

Pasal 10

Koreksi

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, non-PNS harus memenuhi persyaratan umum, yaitu: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik; d. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka; e. dalam hal yang bersangkutan bekerja pada perusahaan/lembaga pendidikan/lembaga negara/ lembaga kesehatan/lembaga lainnya, semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik atau istilah lain yang setara dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin; g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; i. telah menyerahkan SPT Tahunan terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis (pengurus organisasi sayap partai) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan k. tidak menjadi anggota/pengurus organisasi dan ormas yang dilarang oleh pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 11

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, non-PNS harus memenuhi persyaratan pendidikan, yaitu: a. memiliki pendidikan paling rendah strata-Il/pascasarjana (S2); dan b. telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan/ pengembangan kompetensi bertaraf internasional paling sedikit 3 (tiga) kali.

Pasal 12

(1) Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, non-PNS harus memenuhi standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis/bidang yang berlaku di Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar. (2) Standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis/bidang yang berlaku di Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk Pengisian JPT Madya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Madya, non-PNS harus memenuhi persyaratan rekam jejak jabatan, yaitu: a. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS/prajurit Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA/direksi/dewan komisaris/dewan pengawas/pegawai perusahaan; b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dilamar dengan akumulasi masa kerja paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka; dan c. khusus untuk pengisian pada level Eselon I.a, dipersyaratkan untuk memiliki pengalaman dalam hal pengelolaan perusahaan dan berada dalam posisi manajemen level strategis/pengambil keputusan pada badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/joint venture/perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas/swasta dengan total pendapatan paling sedikit sejumlah Rp 1 triliun atau total aset paling sedikit sejumlah Rp 5 triliun paling kurang pada tahun buku terakhir saat pengumuman seleksi terbuka.

BAB IV

PERSYARATAN PENGISIAN JPT PRATAMA

Pasal 14

Koreksi

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama, PNS harus memenuhi persyaratan umum, yaitu: a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; b. berstatus sebagai PNS; c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka; e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin yang terkait dengan kejahatan jabatan; dan g. telah menyerahkan SPT Tahunan dan LHKASN/LHKPN terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama, PNS harus memiliki pangkat terakhir paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) pada saat melamar.

Pasal 16

Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama, PNS harus memiliki pendidikan paling rendah Diploma-IV (D-IV) atau Strata-I/Sarjana (S1).

Pasal 17

(1) Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama, PNS harus memenuhi standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis/bidang yang berlaku di Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar. (2) Standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis/bidang yang berlaku di Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk Pengisian JPT Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Untuk dapat mengikuti seleksi Pengisian JPT Pratama, PNS harus memenuhi persyaratan rekam jejak jabatan, yaitu: a. sedang/pernah menduduki JPT Pratama/Jabatan Fungsional Ahli Utama, atau sedang/pernah menduduki Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya dengan masa jabatan paling sedikit selama 2 (dua) tahun; b. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dilamar dengan akumulasi masa jabatan paling sedikit selama 5 (lima) tahun; dan c. memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai direksi atau dewan komisaris/dewan pengawas pada badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/joint venture/perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikecualikan untuk lowongan pada JPT Pratama di lingkungan sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, JPT Pratama Inspektorat, JPT Pratama data dan teknologi informasi, dan JPT Pratama hukum dan perundang-undangan. (3) Persyaratan masa jabatan dan pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat kurang dari ketentuan tersebut, apabila calon yang bersangkutan mengikuti seleksi atas penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Badan Nomor per-8-mbu-05-2021 Tahun 2021 tentang PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20