PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYATSYARIAH PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

PERBAN Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala dan Laporan lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan keuangan tahunan. (3) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Laporan terintegrasi; dan b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank. (4) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap Laporan yang harus disampaikan. (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. (6) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan MENETAPKAN besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan. (7) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank. (8) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan cara melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3

(1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan: a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau b. Laporan keuangan tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam rapat umum pemegang saham atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham. (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Bank yang Laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Bank yang Laporan keuangannya tidak wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. (4) Dalam hal Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaudit oleh akuntan publik maka Laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Pasal 4

Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 5

(1) Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi.

Pasal 6

Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB Kesatu

Laporan Berkala dan Laporan Lainnya

Pasal 2

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala dan Laporan lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan keuangan tahunan. (3) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Laporan terintegrasi; dan b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank. (4) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap Laporan yang harus disampaikan. (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. (6) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan MENETAPKAN besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan. (7) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank. (8) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan cara melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3

(1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan: a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau b. Laporan keuangan tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam rapat umum pemegang saham atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham. (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Bank yang Laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Bank yang Laporan keuangannya tidak wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. (4) Dalam hal Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaudit oleh akuntan publik maka Laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Pasal 4

Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 5

(1) Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 9

(1) Bank menyampaikan Laporan secara daring melalui: a. Sistem e-Laporan; atau b. Portal Pelaporan Terintegrasi. (2) Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian: a. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b. (3) Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a. (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan bukti penyampaian Laporan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui Sistem e-Laporan. (5) Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah dan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

(1) Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan Laporan melalui Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. (2) Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan. (3) Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang. (4) Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank. (5) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Sistem e- Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bank wajib menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital. (2) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Portal Pelaporan Terintegrasi sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak memperoleh data Bank dari otoritas perbankan lainnya, Bank wajib menyampaikan: a. Laporan melalui Sistem e-Laporan; atau b. Laporan dalam bentuk salinan digital. (3) Selain menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Bank wajib menyertakan Laporan dalam bentuk hasil cetak komputer sepanjang terdapat permintaan dari Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.

Pasal 12

(1) Batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). (2) Dalam kondisi tertentu Lembaga Penjamin Simpanan dapat MENETAPKAN perubahan batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila: a. penyampaian Laporan melalui Sistem e-Laporan atau penyampaian secara langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal tanda terima dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. pengiriman Laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan jasa pos atau kurir melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Bank atau pejabat Bank yang berwenang. (2) Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank wajib menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud.

Pasal 14

Format, tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.