PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank

PERBAN Nomor 4 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 3. Nasabah adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 5. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 7. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah jenis Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 8. Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau Single Customer View yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait Simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai Simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan. 9. Data SCV adalah data yang mencakup total Simpanan yang dijamin per Nasabah yang terdiri atas data detail SCV per Nasabah, data SCV per Nasabah, dan data ringkas SCV per Bank. 10. Bank Dalam Penyehatan adalah Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 11. Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang: a. mengalami kesulitan keuangan; b. membahayakan kelangsungan usahanya; dan c. tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya. 12. Bank Perantara adalah Bank Umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 13. Portal Pelaporan Terintegrasi adalah portal pelaporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan. 14. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK

Pasal 4

Koreksi

(1) Bank wajib memiliki dan memelihara: a. data detail SCV per Nasabah; b. data SCV per Nasabah; dan c. data ringkas SCV per Bank. (2) Data detail SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data rinci Nasabah yang memuat paling sedikit: a. kepemilikan atas Simpanan, pinjaman, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Simpanan atau pinjaman; dan b. nilai Simpanan yang dikategorikan sesuai ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Simpanan Nasabah yang bersangkutan. (3) Data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang memuat paling sedikit nilai total Simpanan per Nasabah yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang memuat paling sedikit: a. data mengenai total jumlah Nasabah; dan b. Simpanan, sesuai dengan kategori data SCV per Nasabah. (5) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. (6) Bank wajib memelihara data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1) Bank wajib membuat surat pernyataan mengenai kepemilikan, pemeliharaan, dan kebenaran data yang ditandatangani oleh direksi Bank untuk data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, direksi dapat menunjuk pejabat eksekutif untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik, dan disampaikan melalui media yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Bank wajib menyampaikan secara berkala: a. laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; dan b. laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c. (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta laporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sewaktu-waktu.

Pasal 7

Koreksi

Format mengenai pelaporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 8

(1) Kewajiban penyampaian laporan Data SCV oleh BPR dan BPRS ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan secara bertahap dengan mempertimbangkan total aset BPR dan BPRS. (2) BPR dan BPRS yang wajib menyampaikan laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap pertama merupakan kelompok BPR dan BPRS dengan total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). (3) Penentuan kelompok BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan keuangan posisi Desember 2023 yang diterima melalui Portal Pelaporan Terintegrasi. (4) Dalam hal terdapat BPR dan BPRS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan keuangan posisi Desember tahun berikutnya yang diterima melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Data SCV. (5) Penyampaian laporan Data SCV bagi BPR dan BPRS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimulai paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Penyampaian laporan Data SCV untuk kelompok BPR dan BPRS tahap selanjutnya dimulai paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

(1) Bagi Bank Umum yang baru memperoleh izin usaha, kewajiban penyampaian laporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank melakukan kegiatan operasional. (2) Dalam hal Bank melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya, penyampaian laporan Data SCV dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui izin penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya. (3) Dalam hal salah satu atau semua Bank yang melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya, telah menyampaikan laporan Data SCV sebelumnya, masing- masing Bank tetap menyampaikan laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya. (4) Dalam hal Bank merupakan Bank Perantara, kewajiban penyampaian laporan Data SCV dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank pertama kali memulai kegiatan operasional.

Pasal 10

Dalam hal setelah penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, dan perubahan prinsip kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS yang menyebabkan jumlah aset BPR dan BPRS masuk dalam kelompok BPR dan BPRS yang wajib menyampaikan laporan Data SCV, BPR dan BPRS menyampaikan laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 11

(1) Laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Dalam hal laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank melalui Portal Pelaporan Terintegrasi atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dimaksud kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Penyampaian laporan Data SCV yang diminta Lembaga Penjamin Simpanan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui media yang diinformasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

(1) Laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan Bank: a. setiap semester untuk posisi per akhir bulan Juni dan Desember untuk Bank dengan status pengawasan normal; atau b. setiap bulan untuk posisi per akhir bulan untuk Bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dan Bank Dalam Resolusi. (2) Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disampaikan Bank setiap bulan untuk posisi per akhir bulan.

Pasal 13

(1) Bank wajib menyampaikan laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a setiap semester paling lambat: a. tanggal 10 Juli untuk posisi per akhir bulan Juni dan tanggal 10 Januari tahun berikutnya untuk posisi per akhir bulan Desember, untuk Bank Umum; atau b. tanggal 15 Juli untuk posisi per akhir bulan Juni dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk posisi per akhir bulan Desember, untuk BPR dan BPRS. (2) Bank wajib menyampaikan laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setiap bulan paling lambat: a. tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk Bank Umum; atau b. tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk BPR dan BPRS. (3) Bank menyampaikan laporan Data SCV sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai permintaan Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian laporan Data SCV pada hari kerja pertama berikutnya. (5) Bank yang terlambat menyampaikan laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.

Pasal 14

Dalam hal: a. terdapat gangguan teknis pada sistem pelaporan otoritas untuk penerimaan laporan Data SCV sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan Data SCV; b. terjadi kerusakan atas laporan Data SCV yang disampaikan Bank karena gangguan teknis pada sistem pelaporan otoritas untuk penerimaan laporan Data SCV; dan/atau c. terdapat gangguan teknis pada sistem Bank sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan Data SCV, penyampaian laporan Data SCV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20