PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENANGANAN PERKARA PIDANA DI PROVINSI PAPUA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan: 1. Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 3. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 4. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun. 6. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Hukum Adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi. 7. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. 8. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada Hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. 9. Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan Masyarakat Hukum Adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. 10. Pengadilan Adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara Adat yang memeriksa dan mengadili sengketa perdata Adat dan perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. 11. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua. 12. Putusan Pengadilan Adat adalah putusan perdamaian.

BAB III

PENGADILAN ADAT DAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengadilan Adat bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. (2) Pengadilan Adat berfungsi untuk: a. menyelesaikan perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; dan b. melindungi hak-hak Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua. (3) Pengadilan Adat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana di antara warga Masyarakat Adat di Provinsi Papua. (4) Pengadilan Adat dapat memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi antara Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 5

Mekanisme menerima, memeriksa, mengurus, mengadili, dan memutus perkara pidana pada Pengadilan Adat dilaksanakan menurut Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Putusan Pengadilan Adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. (2) Putusan Pengadilan Adat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku. (3) Dalam hal salah satu pihak yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Putusan Pengadilan Adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. (2) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana. (3) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi Putusan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan. (4) Putusan Pengadilan Adat yang permintaan pernyataan persetujuannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan Penuntutan dan mengajukan tuntutan pidana.

BAB IV

PENUNTUTAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan penyidik terkait kewenangan Pengadilan Adat terhadap perkara pidana yang dilakukan penyidikan. (2) Kewenangan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. kualifikasi para pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan b. kualifikasi perkara pidana, yaitu perkara pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. (3) Dalam hal Pengadilan Adat berwenang menerima, memeriksa, mengurus, mengadili, dan memutus perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dapat mengarahkan penyelesaian perkara pidana melalui Pengadilan Adat dengan mempertimbangkan: a. kesediaan dan/atau perdamaian antara pihak yang berperkara; b. pemenuhan keadilan secara proporsional; c. kepentingan umum; d. keamanan dan ketertiban umum; dan e. efektivitas dan efisiensi penanganan perkara. (4) Perkara pidana yang kualifikasi para pihak dan kualifikasi perkaranya tidak termasuk kewenangan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan penuntutan dengan mekanisme peradilan umum.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pengadilan Adat mengadili perkara pidana yang sedang dalam proses peradilan, Penuntut Umum menunda Penuntutan sampai Putusan Pengadilan Adat dijatuhkan dan dimintakan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (2) Apabila penanganan perkara pidana sedang dalam tahap penyidikan, Penuntut Umum memberitahukan penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyidik. (3) Penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunda kedaluwarsa Penuntutan. (4) Dalam hal dilakukan penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dilakukan penahanan maka penahanannya ditangguhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal perkara pidana dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah diputus oleh Pengadilan Adat, Penuntut Umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri memintakan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal perkara pidana dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan perdamaian atau Putusan Pengadilan Adat tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan.

Pasal 11

Dalam hal Pengadilan Adat tidak berwenang menerima, memeriksa, mengurus, mengadili, dan memutus perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan.

Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat Putusan Pengadilan Adat yang belum atau tidak dimintakan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penuntut Umum dapat: a. memfasilitasi permintaan pernyataan persetujuan melalui Kepala Kejaksaan Negeri; atau b. melakukan Penuntutan. (2) Tindakan Penuntut Umum memfasilitasi permintaan pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan demi kepastian hukum atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Adat. (3) Tindakan Penuntut Umum melakukan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Adat tidak membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana, kecuali ada pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 13

(1) Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melakukan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum berwenang: a. melimpahkan perkara ke pengadilan; b. tidak melimpahkan perkara ke pengadilan; atau c. menghentikan Penuntutan. (3) Tindakan Penuntut Umum tidak melimpahkan perkara ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan prinsip diskresi Penuntutan. (4) Tindakan Penuntut Umum menghentikan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. (5) Dalam hal perkara tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diskresi Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dihentikan Penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pasal 14

(1) Untuk perkara pidana yang permintaan pernyataan persetujuannya ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri, tetapi memenuhi syarat untuk dilakukan diskresi Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) atau dihentikan Penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. (2) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Adat.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENANGANAN PERKARA PIDANA DI PROVINSI PAPUA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20