Koreksi Pasal 10

(1) Dalam hal perkara pidana dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah diputus oleh Pengadilan Adat, Penuntut Umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri memintakan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal perkara pidana dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan perdamaian atau Putusan Pengadilan Adat tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan.