PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang PEDOMAN TAHAPAN SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN PELINDUNGANPEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai Pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 3. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 4. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 5. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 9. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disebut OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 10. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 11. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu di bidang ketenagakerjaan. 12. Portal Peduli Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelayanan dan pelindungan bagi warga negara INDONESIA di luar negeri yang dilakukan oleh Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. 13. Elektronik Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut E-PMI adalah identitas resmi bagi Pekerja Migran INDONESIA berbentuk elektronik yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 14. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 15. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 16. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan. 18. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

PEMBERIAN INFORMASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA paling sedikit berupa: a. pasar kerja; b. tata cara penempatan dan pelindungan; dan c. kondisi kerja di luar negeri. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. daring; atau b. luring. (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BP2MI bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa. (4) Pemberian informasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui media publikasi resmi BP2MI dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang telah bekerja sama dengan BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pemberian informasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui BP2MI, LTSA Pekerja Migran INDONESIA, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, atau pameran kesempatan kerja forum sosialisasi/job fair tentang kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah. (6) Informasi mengenai pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat negara tujuan penempatan, jumlah permintaan kebutuhan, sektor pekerjaan, deskripsi pekerjaan, jangka waktu perjanjian kerja, jenis jabatan, persyaratan jabatan, gaji atau upah per bulan, serta risiko yang mungkin dihadapi. (7) Informasi tata cara penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat prosedur dan tahapan proses penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA termasuk pembiayaan penempatan, kelengkapan dokumen penempatan Pekerja Migran INDONESIA, dan tata cara Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (8) Informasi kondisi kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan, hak dan kewajiban, dan fasilitas lain yang diperoleh di lokasi atau lingkungan kerja.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pendaftaran Calon Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa: a. pembuatan akun Sisko P2MI; dan b. pemilihan peluang kerja. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pembuatan akun Sisko P2MI oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara mengisi data: a. nomor induk kependudukan; b. nama lengkap; c. tanggal lahir; d. alamat email; e. nama Ibu kandung; f. nomor telepon; dan (2) Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah membuat akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melengkapi profil Calon Pekerja Migran INDONESIA yang terdiri atas: a. data diri; b. data orang tua; dan c. data domisili. (3) Calon Pekerja Migran INDONESIA dapat memilih negara tujuan penempatan yang diminati setelah membuat akun Sisko P2MI.

Pasal 8

(1) Pemilihan peluang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara: a. login akun Sisko P2MI; b. memilih peluang kerja penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan mengunggah dokumen persyaratan yang meliputi: 1. kartu keluarga; 2. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 3. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 4. sertifikat kompetensi kerja; 5. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan; dan 6. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional. (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pekerja Migran INDONESIA mengunggah dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Pemberi Kerja. (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (4) Dalam hal belum tersedianya skema sertifikasi untuk jabatan tertentu maka sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, dapat diganti dengan ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya yang membuktikan Calon Pekerja Migran INDONESIA memiliki kompetensi yang dibutuhkan. (5) Ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh dari: a. lembaga pendidikan formal; b. lembaga pendidikan nonformal; atau c. lembaga lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. (6) BP2MI mengeluarkan bukti pendaftaran bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah mengunggah dokumen pendaftaran. (7) Calon Pekerja Migran INDONESIA mencetak bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan wajib ditunjukkan pada saat verifikasi dokumen.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang PEDOMAN TAHAPAN SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN PELINDUNGANPEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19