PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI LANGSUNG DAN INVESTASI LAINNYA DALAM NEGERI

PERBAN Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. 3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. 5. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. 6. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. 7. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 8. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 9. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah BUS dan/atau UUS yang ditunjuk oleh BPKH. 10. Peringkat Investasi adalah kelaikan yang diberikan kepada suatu instrumen investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. 11. Afiliasi adalah hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 12. Investasi adalah kegiatan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan BPKH dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk investasi langsung dan/atau investasi lainnya guna memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya. 13. Investasi Langsung Dalam Negeri selanjutnya disebut Investasi Langsung adalah Investasi yang dilakukan BPKH dengan cara memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerja sama Investasi dan investasi langsung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 14. Investasi Lainnya Dalam Negeri selanjutnya disebut Investasi Lainnya adalah Investasi yang dilakukan BPKH selain dari Investasi surat berharga, Investasi emas, dan Investasi Langsung. 15. Mitra Investasi adalah perorangan/badan hukum/badan usaha/lembaga lainnya yang menjadi mitra kerja sama Investasi BPKH.

BAB III

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala Badan Pelaksana berwenang MENETAPKAN sasaran Investasi Keuangan Haji. (2) Sasaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran yang ditetapkan Kepala Badan Pelaksana setiap tahunnya dalam bentuk rencana Investasi tahunan. (3) Sasaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhitungkan potensi risiko dan imbal hasil. (4) Rencana Investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. (5) Persetujuan rencana Investasi tahunan oleh Dewan Pengawas diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian oleh Badan Pelaksana. (6) Dalam hal terjadi perubahan rencana Investasi tahunan yang menyebabkan terjadinya penurunan proyeksi nilai manfaat Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Badan Pelaksana meminta persetujuan dari Dewan Pengawas. (7) Terhadap perubahan rencana investasi tahunan yang tidak menyebabkan penurunan proyeksi nilai manfaat Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Badan Pelaksana menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas. (8) Tata cara penyusunan dan perubahan rencana investasi tahunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 8

Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya wajib menyelenggarakan sistem yang baku dan andal untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan Investasi secara berkala terkait dengan: a. perkembangan dan rencana Investasi; b. kesesuaian Investasi dengan arah Investasi dan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan c. kinerja hasil Investasi dan kinerja keuangan Mitra Investasi BPKH.

Pasal 9

(1) Hasil Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dinyatakan dalam rasio hasil bersih Investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. (2) Target rasio hasil bersih Investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana Investasi tahunan.

Pasal 10

(1) Nilai manfaat Investasi merupakan dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui Investasi berupa keuntungan atau imbal hasil. (2) Nilai manfaat Investasi Langsung dan Investasi Lainnya di BUS dan/atau UUS dipindahkan ke rekening nilai manfaat di BPS BPIH untuk dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Nilai manfaat Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, diakui, diukur, disajikan, dan dibukukan sesuai dengan kebijakan akuntansi Keuangan Haji.

Pasal 11

(1) Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dapat dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang memiliki jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Investasi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 12

(1) BPKH dilarang melakukan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya melalui instrumen Investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (2) Dalam hal terjadi perubahan dari instrumen Investasi yang semula termasuk dalam kriteria Investasi syariah menjadi tidak syariah, BPKH wajib segera melakukan divestasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Investasi tersebut ditetapkan tidak memenuhi kriteria Syariah.

BAB IV

INVESTASI LANGSUNG

Pasal 13

Koreksi

(1) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. memiliki usaha sendiri; b. penyertaan modal; c. kerja sama investasi; dan d. Investasi Langsung lainnya. (2) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan perorangan, badan usaha, badan hukum dan/atau lembaga lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Koreksi

(1) Investasi Langsung dengan cara memiliki usaha sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan kepemilikan modal, baik dalam bentuk saham dan/atau bentuk lainnya pada suatu perusahaan dimana BPKH memiliki kepemilikan saham mayoritas. (2) BPKH dapat mendirikan perusahaan sendiri dan/atau melakukan akuisisi atas perusahaan yang telah ada sesuai dengan sasaran dan strategi Investasi. (3) Pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak lain baik perorangan dan/atau badan hukum dengan ketentuan saham yang dimiliki BPKH di atas 50% (lima puluh persen). (4) Pendirian perusahaan sendiri dan/atau akuisisi atas perusahaan lain yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Investasi Langsung dengan cara memiliki usaha sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan pada perusahaan publik dan/atau perusahaan nonpublik. (2) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi langsung yang bukan dari bagian kegiatan jual beli saham melalui bursa efek.

Pasal 16

(1) Pengelolaan Investasi Langsung milik usaha sendiri dilakukan dengan memperhatikan prinsip korporasi. (2) Tata cara termasuk proses seleksi dan/atau pemilihan sumber daya manusia untuk tujuan pengisian jabatan pengurus yang akan mengelola Investasi milik usaha sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 17

Investasi Langsung dengan cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan setiap penyertaan modal baik dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau bentuk lainnya pada perusahan dimana BPKH tidak sebagai pemegang saham mayoritas.

Pasal 18

(1) Investasi Langsung dengan cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan pada perusahaan publik dan/atau perusahaan nonpublik. (2) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi Langsung yang bukan dari bagian kegiatan jual beli saham melalui bursa efek.

Pasal 19

Investasi Langsung dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemegang saham pengendali atau pengurus perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan Pelaksana, anggota Dewan Pengawas dan/atau Pegawai BPKH; dan b. dalam hal penyertaan modal pada perusahaan tersebut sama atau lebih besar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang diterbitkan perusahaan tersebut, BPKH harus menempatkan paling sedikit 1 (satu) wakilnya pada jabatan direksi dan/atau dewan komisaris.

Pasal 20

(1) Investasi Langsung dengan cara kerja sama Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berupa semua bentuk kerja sama usaha selain penyertaan saham yang dilakukan BPKH dengan perorangan, badan usaha, badan hukum dan/atau lembaga yang memiliki reputasi baik di Republik INDONESIA. (2) Kerja sama Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. operasi bersama (join operation); b. ventura bersama (join venture); atau c. bentuk kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Investasi Langsung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan semua Investasi Langsung yang tidak termasuk ke dalam bentuk kepemilikan usaha sendiri, penyertaan modal, dan kerja sama investasi. (2) Investasi Langsung lainnya dapat dilakukan dalam bentuk antara lain: a. pembelian tanah dan/atau bangunan yang bersifat untuk kepentingan strategis BPKH; b. pembelian aset atau barang yang akan dijadikan sebagai objek Investasi; c. pemesanan aset dan/atau barang yang belum wujud yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah; atau d. partisipasi dalam produk dan/atau skema Investasi yang oleh BPKH ditetapkan sebagai Investasi Langsung lainnya.

BAB VI

PELAKSANAAN INVESTASI LANGSUNG DAN INVESTASI LAINNYA

Pasal 23

Koreksi

(1) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya melaksanakan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya sesuai dengan: a. rencana Investasi tahunan yang telah ditetapkan; b. persetujuan masing-masing Investasi yang diberikan oleh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. (2) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya berwenang untuk melakukan transaksi Investasi yang telah ditetapkan dalam rencana Investasi tahunan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Koreksi

Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dalam melaksanakan Investasi bertugas: a. mengembangkan dan menerapkan sistem dan prosedur Investasi Langsung dan Investasi Lainnya yang andal dan sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan b. melakukan koordinasi dengan para Mitra Investasi yang menjadi rekanan kerja sama BPKH terkait pengelolaan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dapat menggunakan jasa tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan.

Pasal 26

(1) Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dilaksanakan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko. (2) Perencanaan, rekomendasi dan pelaksanaan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen risiko. (3) Risiko Investasi dalam bentuk penurunan atau berkurangnya nilai wajar, cut loss, dan/atau total loss merupakan risiko bisnis dan bukan merupakan tanggung jawab anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas secara perorangan atau kolegial sepanjang Investasi dimaksud telah dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Keputusan cut loss dapat dilakukan setelah dilakukan kajian yang memadai dan hasil kajian menyimpulkan bahwa cut loss harus dilakukan untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar, yang disertai dengan identifikasi peristiwa yang mengakibatkan kalkulasi bisnis tidak sesuai dengan yang telah diestimasikan. (5) Untuk memitigasi kerugian yang dapat timbul dari risiko bisnis, Badan Pelaksana dapat mengalokasi dana untuk tujuan cadangan kerugian penurunan nilai Investasi.

BAB VIII

EVALUASI BERKALA ATAS INVESTASI

Pasal 31

Koreksi

(1) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya melakukan evaluasi berkala atas Investasi Langsung dan Investasi Lainnya. (2) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pelaksana mengenai evaluasi berkala atas Investasi Langsung dan Investasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan dari Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan atas kelanjutan atau divestasi Investasi Langsung dan Investasi Lainnya.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya harus: a. memantau secara berkelanjutan dan disiplin selama jangka waktu Investasi Langsung dan Investasi Lainnya untuk memastikan berbagai asumsi yang mendasari kajian risiko dan imbal hasil investasi tersebut tetap berlaku dalam kisaran varian yang masih dapat diterima; dan b. mengadministrasikan secara transparan dan profesional untuk memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, penilaian, pelaporan, dan pemeriksaan atas seluruh proses terkait Investasi Langsung dan Investasi Lainnya.

Pasal 33

Perencanaan dan pelaksanaan Investasi Langsung dan Investasi Investasi Lainnya harus memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara kebutuhan likuiditas untuk pengeluaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan jangka waktu Investasi dan pelaksanaan pencairan Investasi sesuai rekomendasi Komite Pengembangan Keuangan Haji dengan ketentuan: a. jangka waktu Investasi BPKH pada berbagai instrumen Investasi diselaraskan dengan profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji untuk mencapai kesesuaian antara kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji dan pencairan dana Investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang; dan b. profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji didasarkan pada hasil kajian dan dilakukan reviu secara periodik sesuai dengan proyeksi perubahan asumsi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di periode berjalan dan periode haji berikutnya.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI LANGSUNG DAN INVESTASI LAINNYA DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 27