PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2020

PERBAN Nomor 9 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 14

Koreksi

(1) Perangkat Daerah pelaksana wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; c. laporan monitoring dan evaluasi kinerja; dan d. laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup profil pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek. (3) Format laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (5) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada: a. gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan b. Kepala BKPM c.q. Deputi. (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. (7) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik. (8) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disampaikan kepada: a. unit akuntansi Kedeputian; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (9) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan jadwal sebagai berikut: a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; dan b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (10) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. (11) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian Keuangan dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan. (12) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pagu anggaran, realisasi penyerapan dana bulan pelaporan, target keluaran, akumulasi realisasi penyerapan dana, realisasi fisik, progres bulan pelaporan, dan keterangan. (13) Format laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (14) Laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dalam bentuk data elektronik melalui aplikasi e-monev Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik INDONESIA dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan. (15) Format laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

BAB XI

Pasal 19

BAB XII

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB XIII

Pasal 22