PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2020 tentang KLASIFIKASI STRUKTUR, SISTEM, DAN KOMPONEN INSTALASI NUKLIR

PERBAN Nomor 12 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Instalasi Nuklir adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2. Struktur, Sistem, dan Komponen yang penting untuk keselamatan yang selanjutnya disebut SSK adalah bagian dari suatu sistem keselamatan Instalasi Nuklir yang apabila gagal atau terjadi malfungsi menyebabkan terjadinya paparan radiasi terhadap pekerja tapak atau anggota masyarakat. 3. Kejadian Awal Terpostulasi adalah proses yang teridentifikasi pada desain yang menimbulkan kejadian operasional terantisipasi atau kondisi kecelakaan dan ancaman terhadap fungsi keselamatan. 4. Batasan dan Kondisi Operasi adalah seperangkat aturan yang MENETAPKAN batasan parameter, kemampuan fungsi dan tingkat kinerja peralatan dan petugas yang disetujui oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk mengoperasikan Instalasi Nuklir secara selamat. 5. Operasi Normal adalah proses operasi instalasi nuklir dalam kondisi batas untuk operasi yang dinyatakan pada batasan dan kondisi operasi. 6. Kejadian Operasi Terantisipasi adalah proses yang menyimpang dari operasi normal yang diperkirakan terjadi paling tidak satu kali selama umur operasi instalasi, tetapi menurut pertimbangan desain tidak menyebabkan kerusakan berarti pada peralatan yang penting untuk keselamatan atau mengarah pada kondisi kecelakaan. 7. Kecelakaan Dasar Desain adalah kondisi kecelakaan yang digunakan sebagai dasar untuk desain Instalasi Nuklir menurut kriteria desain yang ditetapkan sehingga lepasan zat radioaktif tidak melampaui batas yang diizinkan. 8. Kecelakaan yang Melampaui Dasar Desain adalah kondisi kecelakaan yang lebih parah dari Kecelakaan Dasar Desain dan mengakibatkan lepasan radioaktif ke lingkungan hidup. 9. Kondisi Operasi adalah keadaan yang mencakup kondisi operasi normal dan Kejadian Operasi Terantisipasi. 10. Kondisi Kecelakaan adalah keadaan penyimpangan dari operasi normal yang lebih parah dari pada Kejadian Operasi Terantisipasi, yang mencakup Kecelakaan Dasar Desain dan Kecelakaan yang Melampaui Dasar Desain. 11. Fungsi Keselamatan adalah fungsi yang harus dipenuhi untuk mencapai keselamatan. 12. Pertahanan Berlapis adalah penerapan upaya proteksi sehingga tujuan keselamatan dapat terwujud meskipun salah satu upaya proteksi mengalami kegagalan. 13. Keadaan Selamat adalah kondisi dimana fungsi dasar keselamatan instalasi nuklir dapat dijamin dan dipertahankan stabil dalam jangka waktu yang lama. 14. Pemohon Izin adalah badan pelaksana, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, pengoperasian dan dekomisioning instalasi nuklir. 15. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

BAB II

KLASIFIKASI SSK

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemohon Izin wajib melakukan klasifikasi SSK berdasarkan kelas keselamatan, kelas seismik, dan kelas mutu. (2) Klasifikasi SSK berdasarkan kelas keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis keselamatan, yaitu: a. fungsi keselamatan yang akan dilakukan oleh SSK; dan b. konsekuensi kegagalan untuk melakukan fungsi keselamatan. (3) Klasifikasi SKK berdasarkan kelas seismik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi keselamatan SSK selama dan sesudah gempa. (4) Klasifikasi SKK berdasarkan kelas mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kendali pemenuhan persyaratan desain, dan sistem manajemen.

Pasal 5

Pemohon Izin wajib melakukan klasifikasi SSK selama proses desain.

Pasal 6

(1) Pemegang izin harus mempertahankan klasifikasi SSK selama umur instalasi. (2) Pemegang izin dapat melakukan kaji ulang klasifikasi SSK, dalam hal: a. terjadi perubahan desain atau modifikasi SSK; atau b. dilakukan penilaian keselamatan berkala.

Pasal 7

(1) Pemohon Izin dalam menentukan klasifikasi SSK berdasarkan kelas keselamatan harus melaksanakan: a. identifikasi fungsi dan kategori fungsi; dan b. identifikasi ketentuan desain (design provision). (2) Dalam menentukan kelas keselamatan SSK, Pemohon Izin harus melakukan verifikasi kecukupan kelas keselamatan berdasarkan analisis keselamatan. (3) Ketentuan mengenai proses klasifikasi SSK berdasarkan kelas keselamatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan identifikasi fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi fungsi keselamatan dasar dan fungsi keselamatan pendukungnya. (2) Fungsi keselamatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengendalikan reaktivitas atau mempertahankan keadaan subkritik dan mengendalikan sifat kimia; b. memindahkan panas dari teras reaktor atau panas peluruhan radionuklida; dan c. mengungkung zat radioaktif dan menahan radiasi. (3) Fungsi keselamatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada: a. proteksi dan pencegahan bahaya internal dan eksternal terhadap instalasi nuklir; b. proteksi radiasi terhadap pekerja; dan/atau c. pemantauan parameter operasi dan lepasan zat radioaktif. (4) Identifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kondisi instalasi nuklir yang dipertimbangkan dalam analisis keselamatan dan diterapkan pada semua tingkat pertahanan berlapis.

Pasal 9

(1) Pemohon Izin harus melakukan identifikasi kategori fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berdasar pada: a. tingkat keparahan; b. fungsi keadaan terkendali; dan c. fungsi keadaan selamat. (2) Identifikasi kategori fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk MENETAPKAN kategori keselamatan. (3) Kategori keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. kategori keselamatan 1, b. kategori keselamatan 2; dan c. kategori keselamatan 3. (4) Fungsi keadaan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Fungsi untuk mencapai keadaan terkendali setelah kejadian operasi terantisipasi; atau b. Fungsi untuk mencapai keadaan terkendali setelah kecelakaan dasar desain. (5) Fungsi keadaan selamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Fungsi untuk mencapai dan memempertahankan keadaan selamat; atau b. Fungsi untuk mengurangi konsekuensi kecelakaan di luar dasar desain. (6) Jika SSK dikategorikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu, SSK tersebut harus dikategorikan ke dalam kategori yang tertinggi.

Pasal 10

(1) Pemohon Izin dalam melakukan identifikasi ketentuan desain (design provision) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menggunakan tingkat keparahan. (2) Ketentuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. fitur desain yang mengeliminasi kegagalan SSK; b. fitur desain SSK untuk mengurangi frekuensi kecelakaan; c. fitur desain pasif SSK untuk melindungi pekerja dan masyarakat dari bahaya radiasi pada operasi normal; d. fitur desain pasif SSK untuk melindungi SSK dari bahaya internal dan eksternal; atau e. fitur desain SSK untuk mencegah kejadian awal terpostulasi yang mengarah ke kejadian kecelakaan.

Pasal 11

(1) Pemohon Izin dalam menentukan tingkat keparahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) harus berdasarkan konsekuensi radiologi atau batasan dan kondisi operasi. (2) Tingkat keparahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat keparahan tinggi; b. tingkat keparahan sedang; dan c. tingkat keparahan rendah.

Pasal 12

(1) Pemohon Izin dalam menentukan kelas keselamatan harus berdasarkan kategori keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau tingkat keparahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Kelas keselamatan terdiri atas: a. kelas keselamatan 1; b. kelas keselamatan 2; dan/atau c. kelas keselamatan 3. (3) Kelas keselamatan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup SSK kategori keselamatan 1 dan/atau SSK yang memiliki tingkat keparahan tinggi. (4) Kelas keselamatan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup SSK kategori keselamatan 2 dan/atau SSK yang memiliki tingkat keparahan sedang. (5) Kelas keselamatan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup SSK kategori keselamatan 3 dan/atau SSK yang memiliki tingkat keparahan rendah. (6) Dalam hal terdapat SSK yang terhubung dengan SSK lain dengan kelas keselamatan setingkat lebih tinggi, maka komponen penghubung yang berperan sebagai pemisah kedua SSK dan selanjutnya harus diklasifikasikan ke dalam kelas keselamatan yang lebih tinggi diantara kedua SSK.

Pasal 13

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kelas keselamatan yang berdasarkan kategori keselamatan dan tingkat keparahan, kelas keselamatan ditetapkan sebagai kelas keselamatan yang lebih tinggi.

Pasal 14

SSK yang belum dikategorikan, namun memiliki dampak terhadap SSK yang penting untuk keselamatan harus dikategorikan secara tepat.

Pasal 15

SSK yang telah ditetapkan pada kelas keselamatan tertentu dapat diubah ke dalam kelas yang lebih rendah dengan pembuktian teknis.

Pasal 16

(1) Pemohon Izin harus memverifikasi kecukupan kelas keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan analisis keselamatan deterministik dan dapat dilengkapi dengan analisis keselamatan probablistik dan/atau penilaian teknis. (2) Untuk reaktor daya komersial, Pemohon Izin harus melengkapi dengan analisis keselamatan probabilistik.

Pasal 17

(1) Pemohon Izin harus melakukan klasifikasi SSK berdasarkan kebutuhan tetap berfungsinya struktur, sistem, dan komponen tersebut selama gempa dengan skala keparahan tertentu, dengan mempertimbangkan kondisi pascagempa dan kemungkinan perambatan kerusakan. (2) Klasifikasi SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pendekatan: a. analisis; dan b. pengujian. (3) Skala keparahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kondisi yang disebabkan oleh gempa bumi dengan periode ulang 10.000 (sepuluh ribu) tahun, sehingga SSK dapat tetap berfungsi sesuai dengan fungsi keselamatan dasar selama dan/atau sesudah gempa; dan b. kondisi yang disebabkan oleh gempa bumi dengan periode ulang 500 (lima ratus) tahun, sehingga SSK tetap berfungsi tanpa membahayakan keselamatan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan. (4) Proses klasifikasi SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

Pasal 19

(1) Pemohon Izin harus melakukan klasifikasi SSK berdasarkan kendali pemenuhan persyaratan desain dan sistem manajemen pada tahap desain, konstruksi termasuk manufaktur dan pemasangan peralatan, komisioning, dan operasi. (2) Kendali pemenuhan persyaratan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan desain Instalasi Nuklir yang tercantum dalam peraturan badan mengenai desain instalasi nuklir.

Pasal 20

(1) Setelah kelas keselamatan SSK telah ditentukan, selanjutnya Pemohon Izin harus menentukan dan menerapkan kelas mutu yang sesuai. (2) Penentuan kelas mutu SSK harus didasarkan pada kelas keselamatan dan kelas seismik. (3) Penentuan dan penerapan kelas mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan standar nasional INDONESIA yang diberlakukan terhadap SSK. (4) Dalam hal standar nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk SSK belum ditetapkan, Pemohon Izin harus menerapkan kode dan standar yang berlaku untuk SSK yang serupa dari negara pemasok. (5) Dalam hal digunakan kode dan standar yang berbeda untuk SSK yang berbeda, Pemohon Izin harus memverifikasi dan memvalidasi kesetaraan kode dan standar sesuai dengan klasifikasi. (6) Ketentuan mengenai contoh penggunaan kode dan standar yang diterapkan untuk penentuan kelas mutu pada instalasi nuklir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Kelas Keselamatan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kelas keselamatan yang berdasarkan kategori keselamatan dan tingkat keparahan, kelas keselamatan ditetapkan sebagai kelas keselamatan yang lebih tinggi.

Pasal 14

SSK yang belum dikategorikan, namun memiliki dampak terhadap SSK yang penting untuk keselamatan harus dikategorikan secara tepat.

Pasal 15

SSK yang telah ditetapkan pada kelas keselamatan tertentu dapat diubah ke dalam kelas yang lebih rendah dengan pembuktian teknis.

Pasal 16

(1) Pemohon Izin harus menentukan klasifikasi SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ke dalam kelas seismik. (2) Kelas seismik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: a. kelas seismik 1; b. kelas seismik 2; dan/atau c. kelas seismik 3 (non-seismik). (3) Kelas seismik 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup: a. SSK yang apabila gagal dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kecelakaan; b. SSK yang digunakan untuk pemadaman instalasi nuklir dan menjaga dalam keadaan selamat; c. SSK yang dibutuhkan untuk mencegah atau memitigasi lepasan zat radioaktif yang melebihi nilai batas lepasan radioaktif ke lingkungan; d. SSK yang dibutuhkan untuk memitigasi konsekuensi kecelakaan di luar dasar desain dan yang kegagalannya akan menyebabkan konsekuensi dengan tingkat keparahan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a; dan e. SSK yang mendukung, memantau dan menjalankan sistem yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi b, c, dan d. (4) Penghalang fisik yang didesain untuk melindungi instalasi nuklir dari dampak kejadian eksternal selain dari kejadian seismik harus tetap berfungsi dan menjaga integritas setelah gempa bumi dengan skala keparahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 huruf (a). (5) Kelas seismik 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup: a. SSK yang memiliki interaksi spasial atau interaksi lainnya dengan SSK kelas seismik 1, termasuk dampak keselamatan terkait tindakan operator; b. SSK yang tidak termasuk di kelas seismik 1 yang dibutuhkan untuk mencegah atau memitigasi kecelakaan untuk periode lama dengan mempertimbangkan pada periode gempa bumi dengan periode ulang 10.000 (sepuluh ribu) tahun dapat terjadi; dan c. SSK yang terkait dengan infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan kedaruratan nuklir. (6) Kelas seismik 3 (non-seismik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup SSK yang bukan berada di dalam kelas seismik 1 dan 2. (7) Kelas seismik 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup SSK yang: a. tidak termasuk kelas keselamatan; b. tidak menimbulkan bahaya radiasi apabila gagal; dan c. tidak menimbulkan dampak pada SSK kelas keselamatan 1 dan 2 apabila gagal.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2020 tentang KLASIFIKASI STRUKTUR, SISTEM, DAN KOMPONEN INSTALASI NUKLIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22