PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH

PERBAN Nomor 13 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Jagung adalah hasil tanaman jagung (Zea mays L) berupa biji pipilan kering yang telah dipisahkan dari tongkolnya, dibersihkan, dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan pakan ternak dan keperluan lainnya. 2. Cadangan Jagung Pemerintah yang selanjutnya disingkat CJP adalah persediaan Jagung yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. 3. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Jagung oleh Pemerintah di tingkat produsen yang ditetapkan menjadi CJP. 4. Rapat Koordinasi adalah rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. 5. Pelaku Usaha Mandiri yang selanjutnya disebut Peternak Mandiri adalah pelaku usaha budi daya ayam ras yang mempunyai parent stock dan/atau belum mempunyai parent stock tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya final stock secara mandiri. 6. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. 7. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 10. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya. 11. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 12. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN CJP

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan CJP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CJP paling sedikit meliputi: a. target sasaran penyaluran CJP; dan b. target pengadaan CJP. (2) Target sasaran penyaluran CJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk stabilisasi pasokan dan harga Jagung. (3) Target pengadaan CJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. volume pengadaan dalam negeri; dan/atau b. pengadaan luar negeri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyelenggaraan CJP meliputi: a. pengadaan; b. pengelolaan; dan c. penyaluran. (2) Penyelenggaraan CJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG.

Pasal 6

Pengadaan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembelian Jagung yang ditetapkan sebagai CJP; dan b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

(1) Pembelian Jagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diutamakan melalui: a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (2) Pembelian produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan HPP. (3) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) HPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan harga Jagung komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

(1) Dalam hal rata-rata harga Jagung di Peternak Mandiri pada wilayah setempat di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen, Perum BULOG dapat diberikan fleksibilitas harga pembelian Jagung di tingkat produsen dengan jangka waktu tertentu. (2) Besaran fleksibilitas harga pembelian Jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu pemberian fleksibilitas ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. closed loop; b. contract farming; dan c. kemitraan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pengadaan CJP melalui pembelian dari produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk: a. pemenuhan cadangan; b. menjaga stabilitas harga Jagung dalam negeri; dan/atau c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaan CJP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri. (2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi. (3) Pengadaan CJP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengelolaan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyimpanan; b. pemeliharaan; c. pemerataan stok antarwilayah; d. pengolahan; dan/atau e. pelepasan stok atas Jagung yang ditetapkan sebagai CJP.

Pasal 12

(1) Pengelolaan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjaga kecukupan CJP baik jumlah maupun mutu nya antardaerah dan antarwaktu. (2) Pengelolaan CJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme: a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk. (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk menjaga stock level melalui: a. penyimpanan; b. perawatan; dan c. penyebaran stok, sesuai rencana penyaluran. (4) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyaluran sesuai dengan rencana target sasaran penyaluran CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 13

CJP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan CJP.

Pasal 14

(1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling singkat 3 (tiga) bulan. (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai CJP disimpan di gudang Perum BULOG. (3) CJP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a minimal memenuhi kriteria: a. tumbuhnya kapang; b. kondisi sebagian biji berdebu, rusak, atau berbau apek; dan c. munculnya serangga hama gudang.

Pasal 15

(1) CJP yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CJP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai: a. masa simpan; dan b. kondisi mutu CJP. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG. (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) MENETAPKAN pelepasan CJP.

Pasal 16

(1) CJP yang mengalami penurunan mutu akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai: a. penyebab Keadaan Kahar; dan b. kuantum stok CJP yang dilakukan pelepasan. (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN pelepasan CJP.

Pasal 17

Pelepasan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. penjualan; b. pengolahan; c. penukaran; dan/atau d. hibah.

Pasal 18

(1) Penjualan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mempertahankan mutu CJP. (2) Pengolahan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dalam rangka: a. memperbaiki mutu Jagung; dan b. meningkatkan nilai penjualan CJP. (3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CJP dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas Jagung CJP yang ditukar. (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan untuk Bantuan Pangan dan kemanusiaan.

Pasal 19

(1) Dalam rangka menjaga jumlah CJP sesuai dengan yang ditetapkan, Perum BULOG wajib melakukan pengadaan Jagung untuk mengganti CJP yang telah dilakukan pelepasan. (2) Pengadaan Jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelepasan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi: a. kuantum stok CJP yang dilakukan pelepasan; dan b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Pasal 22

Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penjualan CJP di pasar eceran dengan mengacu pada harga eceran tertinggi kepada masyarakat umum.

Pasal 23

(1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi. (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CJP langsung kepada sasaran tertentu. sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Kedua

Pengadaan

Pasal 6

Koreksi

Pengadaan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembelian Jagung yang ditetapkan sebagai CJP; dan b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. closed loop; b. contract farming; dan c. kemitraan.

Pasal 10

BAB Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

CJP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan CJP.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pelepasan CJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. penjualan; b. pengolahan; c. penukaran; dan/atau d. hibah.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28