KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPPRES Nomor 76 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BAPETEN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) BAPETEN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAPETEN mempunyai tugas membantu dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di INDONESIA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Susunan Organisasi BAPETEN terdiri dari: a. Kepala BAPETEN; b. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir; c. Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala BAPETEN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala BAPETEN bertugas memimpin BAPETEN sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan membina serta mengawasi aparatur BAPETEN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. (3) Apabila Kepala BAPETEN berhalangan, maka Kepala BAPETEN dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala BAPETEN. Bagian …

Pasal 6

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 7

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas membantu Kepala BAPETEN dalam melaksanakan pengembangan peraturan keselamatan nuklir, pengkajian keselamatan reaktor nuklir, pengkajian keselamatan radiasi dan bahan nuklir, dan penegakan peraturan keselamatan nuklir.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir; b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir; c. pembinaan dan penyusunan peraturan di bidang tenaga nuklir serta penegakannya; d. pembinaan dan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi dan pengamanan bahan nuklir; e. pelaksanaan ... e. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peraturan di bidang tenaga nuklir; f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi Perizinan dan Inspeksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 10

Deputi Perizinan dan Inspeksi mempunyai tugas membantu Kepala BAPETEN dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan perizinan dan inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir, fasilitas sumber radiasi dan bahan nuklir, serta kesiapsiagaan nuklir.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Perizinan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan, penyelenggaraan, dan evaluasi perizinan pembangunan dan pengoperasian fasilitas sumber radiasi dan bahan nuklir; b. pembinaan, penyelenggaraan, dan evaluasi perizinan pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir; c. pembinaan ... c. pembinaan dan penyelenggaraan inspeksi pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir dan fasilitas sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan nuklir; d. tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22