KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang KOMISI NASIONAL LANJUT USIA

KEPPRES Nomor 52 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

(1) Membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia. (2) Komisi Nasional Lanjut Usia merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Komisi Nasional Lanjut Usia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

BAB II

TUGAS

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 5

Koreksi

Susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari : a. Ketua I merangkap anggota; b. Ketua II merangkap anggota; c. Wakil Ketua I merangkap anggota; d. Wakil Ketua II merangkap anggota; e. Sekretaris merangkap anggota; f. Anggota.

Pasal 6

(1) Jabatan Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial. (2) Jabatan Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat dari unsur masyarakat. (3) Jabatan Wakil Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabat oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam urusan kesejahteraan sosial lanjut usia dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial. (4) Jabatan Wakil Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dijabat dari unsur masyarakat. (5) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.

Pasal 7

(1) Selain untuk jabatan Ketua I dan Wakil Ketua I Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur Pemerintah merupakan Wakil instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang : a. kesejahteraan… a. kesejahteraan rakyat; b. kesehatan; c. sosial; d. kependudukan dan keluarga berencana; e. ketenagakerjaan f. pendidikan nasional; g. agama; h. permukiman dan prasarana wilayah; i. pemberdayaan perempuan; j. kebudayaan dan pariwisata; k. perhubungan; l. pemerintahan dalam negeri. (2) Anggota Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat merupakan wakil dari : a. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia; b. perguruan tinggi; c. dunia usaha.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Nasional Lanjut Usia dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Nasional Lanjut Usia. (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan instansi Pemerintah dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komisi Nasional Lanjut Usia dapat membentuk kelompok kerja. (2) Ketentuan… (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang KOMISI NASIONAL LANJUT USIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22