KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2000 tentang BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH

KEPPRES Nomor 51 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

BPSD-KPKM terdiri dari: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Deputi Bidang Pengembangan Usaha; d. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran serta Masyarakat; e. Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi.

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas: a. memimpin BPSD-KPKM sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pembiayaan bahan kebijakan nasional di bidang pengembangan sumber data koperasi dan pengusaha kecil menengah; c. MENETAPKAN kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan nasional pemerintah; d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi terkait di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Pasal 7

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8

Wakil Ketua mempunyai tugas: a. membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPSD-KPKM; b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi serta pengawasan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSD-KPKM; c. mewakili Kepala dalam memimpin BPSD-KPKM dalam hal Kepala berhalangan.

Pasal 9

Deputi Bidang Pengembangan Usaha adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPSD-KPKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, serta kerjasama di bidang pengembangan suaha koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan pengusaha kecil menengah; b. bimbingan dan kerjasama di bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan pengusaha kecil menengah; c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPSD-KPKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, bimbingan dan pengendalian kebijakan teknis serta kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah serta peran serta masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha kecil menengah serta peran serta masyarakat; b. bimbingan dan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya masnusia koperasi dan pengusaha kecil menengah serta peran serta masyarakat; c. pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha kecil menengah serta peran serta masyarakat.

Pasal 15

Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPSD-KPKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis serta kerjasama di bidang permodalan dan Investasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengembangan Permodalan dan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan permodalan dan investasi bagi koperasi dan pengusaha kecil menengah; b. bimbingan dan pembinaan serta kerjasama di bidang pengembangan permodalan dan investasi bagi koperasi dan pengusaha kecil menengah; c. pengendalian kebijakan teknis pengembangan permodalan dan investasi bagi koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Pasal 18

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPSD-KPKM, Kepala dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.