KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL

KEPPRES Nomor 11 Tahun 1989

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas : a. memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional dan membina aparatur Perpustakaan Nasional agar berdaya guna dan berhasil guna; b. membina perpustakaan lembaga Pemerintah dan swasta di Pusat dan Daerah serta melakukan kerjasama antar badan/lembaga termasuk perpustakaan baik di dalam maupun di luar negeri; c. menentukan kebijaksanaan teknis perpustakaan.

BAB Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

BAB Keenam

Perpustakaan Daerah

Pasal 14

Koreksi

(1) Perpustakaan Daerah adalah satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang berada di daerah. (2) Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas memperhatikan petunjuk dari Gubernur selaku Kepala Wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional. (3) Pembentukan Perpustakaan Daerah dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara. B A B III TATA KERJA

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perpustakaan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya. B A B IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

(1) Kepala Perpustakaan Nasional adalah jabatan eselon Ia. (2) Kepala Direktorat, Kepala Pusat dan Sekretaris adalah Jabatan eselon IIa. (3) Kepala Perpustakaan Daerah adalah jabatan eselon III.

Pasal 17

(1) Kepala Perpustakaan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional. B A B V ANGGARAN BELANJA

Pasal 18

Segala pengurusan administrasi organisasi, kepegawaian, dan keuangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perpustakaan Nasional secara rinci berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini, Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Wilayah di Ibukota Propinsi yang selama ini merupakan satuan organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terhitung sejak pelantikan Kepala Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional. B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Perpustakaan Nasional diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/- Sekretaris Negara.

Pasal 21

(1) Terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Perpustakaan Nasional seluruh pegawai, keuangan, dan perlengkapan Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Wilayah yang selama ini merupakan unit organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dialihkan kepada Perpustakaan Nasional. (2) Dengan terbentuknya organisasi Perpustakaan Nasional secara rinci berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini,ketentuan tentang Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan bidang perpustakaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 55 Tahun 1988 beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22