UU

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

UU Nomor 3 Tahun 1967

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN

Article 1

Dewan Pertimbangan Agung berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat dan apabila perlu dapat bersidang di luar tempat kedudukannya.

BAB II

TUGAS

Article 2

Tugas Dewan Pertimbangan Agung ialah: a. memberi jawaban atas pertanyaan PRESIDEN; b. memajukan usul kepada Pemerintah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Article 4

Correction

Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung harus dipenuhi syarat-syarat: a. warga-negara Republik INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. cakap/ahli/berpengalaman; d. berwibawa, jujur, adil dan dapat mencerminkan kehendak dan isi hati nurani rakyat; e. tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan kontra revolusi "Gerakan 30 September"/P.K.I. dan atau organisasi terlarang lainnya; f. menerima, menyetujui dan mempertahankan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA; g. menerima, menyetujui dan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar dan ideologi negara; h. setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik INDONESIA; i. taat dan tunduk kepada segala UNDANG-UNDANG dan peraturan- peraturan Negara Republik INDONESIA. Pasal 5…

Article 5

Pengangkatan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung dilakukan dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 6

Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung adalah 5 (lima) tahun, anggota Dewan Pertimbangan Agung berhenti bersama-sama.

Article 7

(1) Pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan Agung dilakukan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Anggota Dewan Pertimbangan Agung berhenti antar-waktu sebagai anggota karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik INDONESIA; d. alasan-alasan lain yang memerlukan diberhentikannya anggota Dewan Pertimbangan Agung. (3) a. Anggota yang menggantikan antar-waktu anggota lama, diangkat menurut ketentuan pasal 5; b. Anggota tersebut pada ayat (3) sub a di atas berhenti sebagai anggota pada saat masa jabatan anggota yang digantikannya berakhir. Pasal 8…

Article 8

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung tidak dapat dirangkap dengan jabatan: a. PRESIDEN; b. Wakil PRESIDEN; c. Menteri; d. Jaksa Agung; e. Ketua/Hakim Mahkamah Agung; f. Ketua/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; h. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat; i. Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap menurut peraturan perundang-undangan.

Article 9

Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung baik masing-masing maupun bersama-sama, diambil sumpah/keterangan dan janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung, menurut agamanya masing-masing sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya... Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima, langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar dan ideologi negara, UNDANG-UNDANG Dasar 1945, dan segala UNDANG-UNDANG serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik INDONESIA, dan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat INDONESIA dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik INDONESIA."

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

Article 14

BAB IX

Article 15

Article 16