UU

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang METROLOGI LEGAL

UU Nomor 2 Tahun 1981

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG ini dan Peraturan Pelaksanaannya dengan: a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas; b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan UNDANG-UNDANG yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran; c. Konvensi Meter (la Convention du Metre) ialah suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan satuan-satuan PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17 Negara; d. Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (la Conference Generale des Poids et Mesures) ialah konperensi yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter; e. Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures) ialah Biro yang dibentuk berdasarkan Konvensi Meter; f. Satuan Sistem international (le Systeme International d'Unites) selanjutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan; g. satuan dasar ialah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan; h. lambang satuan ialah tanda yang menyatakan satuan ukuran; i. standar satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding; j. standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima dari Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan yang diangkat sebagai Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu; k. alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas; l. alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran; m. alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan; n. alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan; o. alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran; p. tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut; q. menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai; r. tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berd asarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com s. menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang; t. Menteri ialah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Metrologi Legal.

BAB II

SATUAN-SATUAN

Article 2

Correction

Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI.

Article 3

Correction

(1) a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter; b. Satuan dasar besaran massa adalah kilogram; c. Satuan dasar besaran waktu adalah sekon; d. Satuan dasar besaran arus listrik adalah amper; e. Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin; f. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela; g. Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole. (2) Definisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Article 4

Lambang satuan dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UNDANG-UNDANG ini adalah sebagai berikut: Satuan: Lambang Satuan: meter ..................... m kilogram ............... kg sekon ...................... s amper .................... A kelvin .................... K kandela ................ ed mole ................... mol

Article 5

(1) Kecuali yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UNDANG-UNDANG ini, jika kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian itu tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang satuan dari satuan-satuan yang bersangkutan, maka di depan satuan atau lambang satuan tersebut dapat dinyatakan dengan membubuhkan salah satu dari awal kata atau lambang berikut: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Kelipatan /bagian desimal M = Awal kata Lambang 1 000 000 000 000 000 000 1 M = 1018 eksa E 1 000 000 000 000 000 M = 1015 peta P 1 000 000 000 000 = 1012 tera T 1000000000 m M = 1 0 9 g i g a G 1 000 000 = 106 mega M 1000 = 103 kilo k 1 00 = 102 hekto h 10 = 101 deka da 0,1 = 10-1 desi d 0,01 = 10-2 senti c 0,001 = 10-3 mili m 0,000 001 = 10-6 mikro u 0,000 000 001 = 10-9 nano n 0,000 000 000 001 = 10-12 piko p 0,000 000 000 000001 = 10-15 femto f 0,000000000000000001 = 10-18atto a (2) Seperseribu (0,001) bagian dari kilogram adalah gram yang dinyatakan dengan lambang satuan g. Kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari kilogram, jika tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang dari satuan kilogram ini, maka harus dinyatakan dalam satuan gram.

Article 6

Derajat Celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik nolnya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin.

Article 7

Dengan PERATURAN PEMERINTAH ditetapkan: a. satuan-satuan turunan dari satuan-satuan dasar baik mengenai besaran- besaran, satuansatuan maupun lambang-lambang satuannya; b. satuan-satuan tambahan baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambanglambang satuannya; c. satuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan dalam pemakaiannya. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

BAB III

STANDAR-STANDAR SATUAN

Article 8

Correction

Standar-standar induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UNDANG-UNDANG ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 9

Correction

Tatacara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional yang dimaksud dalam Pasal 8 UNDANG-UNDANG ini diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 10

Susunan turunan-turunan dari Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UNDANG-UNDANG ini diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 11

(1) Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UNDANG-UNDANG ini dibina oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu. (2) Susunan organisasi dan tatakerja lembaga tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Article 12

Dengan PERATURAN PEMERINTAH ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang: a. Wajib ditera dan ditera ulang; b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya; c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Article 13

Menteri mengatur tentang: a. pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang; c. tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis- jenis tertentu.

Article 14

(1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c UNDANG-UNDANG ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang. (2) Tatacara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Article 15

Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c UNDANG-UNDANG ini.

Article 16

(1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera. (2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Article 17

Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.

Article 18

Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wlayah Republik INDONESIA harus dengan izin Menteri. BABV TANDA TERA

Article 19

(1) Jenis-jenis tanda tera: a. tanda sah; b. tanda batal; c. tanda jaminan; d. tanda daerah; e. tanda pegawai yang berhak. (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Article 20

(1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang. (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Article 21

Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) UNDANG-UNDANG ini adalah bebas dari bea materai.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Article 25

Correction

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai: a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal; b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b UNDANG-UNDANG ini; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak; d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak. e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c UNDANG-UNDANG ini untuk tera ulang; f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UNDANG-UNDANG ini; g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan UNDANG-UNDANG ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Article 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga: a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal; b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b UNDANG-UNDANG ini; c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tandajaminannya rusak.

Article 27

(1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang. (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Article 28

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 UNDANG-UNDANG ini memakai atau menyuruh memakai: a. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya; b. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau Menimbang malebihi kapasitas maksimumnya; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, Menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Article 29

(1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain yang berlaku menurut Pasal 7 UNDANG-UNDANG ini pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat. (2) Larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap pemberitahuan: a. tentang benda tidak bergerak yang terletak di luar wilayah Republik INDONESIA; b. tentang benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik INDONESIA. (3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau timbangan di dalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku menurut Pasal 7 UNDANG-UNDANG ini tatkala benda itu dimasukkan ke wilayah Republik INDONESIA.

Article 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Article 31

Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya: a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 UNDANG-UNDANG ini.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Article 32

Correction

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 UNDANG-UNDANG ini dipidana penjara selama- lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UNDANG-UNDANG ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UNDANG-UNDANG ini dipidana kurungan selama- lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Article 33

(1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG ini adalah kejahatan. (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UNDANG-UNDANG ini adalah pelanggaran. (3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.

Article 34

(1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan UNDANG-UNDANG ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada: a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum; b. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang- orang; c. pengurus, apabila berbentuk yayasan; d. wakil atau kuasanya di INDONESIA, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik INDONESIA. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan- perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan. (3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran. (4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan. (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

Article 35

(1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang- barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang. (2) Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang METROLOGI LEGAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB IX

Article 36

ATURAN PERALIHAN

Article 37

Article 38

BAB XI

Article 39

Article 40