PP

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI

PP Nomor 76 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PELAKSANAAN IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN/ATAU OFSET

Article 5

Correction

(1) Besaran kewajiban Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak. (2) Besaran . . . (2) Besaran kewajiban Kandungan Lokal dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun.

Article 6

Correction

Pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset meliputi: a. Penetapan jenis produk; b. Penentuan komponen; c. Penetapan prioritas pelaksana.

Article 7

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan MENETAPKAN jenis produk untuk pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset. (2) Penetapan jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan; b. kemampuan Industri Pertahanan; c. kebutuhan Alpalhankam; d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa; e. kemampuan sumber daya manusia; f. ketersediaan sarana dan prasarana; g. pengembangan pemasaran; dan/atau h. dampak terhadap perekonomian nasional. Bagian ...

Article 19

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan MENETAPKAN prioritas pelaksana Imbal dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset. (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. industri alat utama; b. industri komponen utama dan/atau penunjang; c. industri komponen; d. industri bahan baku; e. industri lainnya di luar Industri Pertahanan; f. lembaga penelitian dan pengembangan; dan g. pendidikan tinggi. (3) Penetapan prioritas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan; b. kemampuan Industri Pertahanan; c. kebutuhan Alpalhankam; d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa; e. kemampuan sumber daya manusia; f. ketersediaan sarana prasarana; g. pengembangan pemasaran; dan/atau h. dampak terhadap perekonomian nasional.

BAB 1

Imbal Dagang

Article 8

Correction

Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dilakukan melalui: a. barter; dan/atau b. imbal beli.

Article 9

Correction

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Imbal Dagang. (2) Komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. barang dan/atau jasa Industri Pertahanan; b. barang industri manufaktur; dan/atau c. produk lainnya yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Article 10

(1) Penentuan Imbal Dagang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Imbal Dagang. (2) Nilai komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Imbal Dagang dengan faktor pengali komponen Imbal Dagang. (3) Nilai item komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Imbal Dagang terhadap pengembangan perekonomian nasional. Paragraf ...

Article 11

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Article 12

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Kandungan Lokal. (2) Komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rancang bangun; b. perekayasaan; c. hak atas kekayaan intelektual; d. bahan baku; e. biaya sarana dan prasarana; f. pendidikan dan pelatihan; g. biaya tenaga kerja; dan/atau h. pelayanan purna jual.

Article 13

(1) Penentuan Kandungan Lokal dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Kandungan Lokal. (2) Nilai komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Kandungan Lokal dengan faktor pengali komponen Kandungan Lokal. (3) Nilai item komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Kandungan Lokal terhadap pengembangan perekonomian Industri Pertahanan. Paragraf . . .

BAB 2

Kandungan Lokal

Article 11

Correction

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Article 12

Correction

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Kandungan Lokal. (2) Komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rancang bangun; b. perekayasaan; c. hak atas kekayaan intelektual; d. bahan baku; e. biaya sarana dan prasarana; f. pendidikan dan pelatihan; g. biaya tenaga kerja; dan/atau h. pelayanan purna jual.

Article 13

(1) Penentuan Kandungan Lokal dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Kandungan Lokal. (2) Nilai komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Kandungan Lokal dengan faktor pengali komponen Kandungan Lokal. (3) Nilai item komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Kandungan Lokal terhadap pengembangan perekonomian Industri Pertahanan. Paragraf . . .

Article 14

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. kegiatan yang berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli; dan/atau b. kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

Article 15

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Ofset. (2) Komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan dan pemeliharaan; b. overhaul, refurbishment, dan modifikasi; c. retrofit dan upgrade; d. produksi berdasarkan lisensi; e. saham patungan; f. beli kembali; g. produksi bersama; h. subkontrak; i. pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan; j. pengembangan bersama; k. alih teknologi; l. alih kompetensi melalui penelitian dan pendidikan; m. pengembangan pemasaran produk Industri Pertahanan; dan/atau n. investasi untuk industri manufaktur.

Article 16

Ofset tidak dapat diganti dengan pembayaran tunai. Pasal . . .

Article 17

(1) Penentuan Ofset dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Ofset. (2) Nilai komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Ofset dengan faktor pengali komponen Ofset. (3) Nilai item komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Ofset terhadap pengembangan perekonomian industri manufaktur.

BAB 3

Ofset

Article 14

Correction

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. kegiatan yang berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli; dan/atau b. kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

Article 15

Correction

(1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Ofset. (2) Komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perawatan dan pemeliharaan; b. overhaul, refurbishment, dan modifikasi; c. retrofit dan upgrade; d. produksi berdasarkan lisensi; e. saham patungan; f. beli kembali; g. produksi bersama; h. subkontrak; i. pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan; j. pengembangan bersama; k. alih teknologi; l. alih kompetensi melalui penelitian dan pendidikan; m. pengembangan pemasaran produk Industri Pertahanan; dan/atau n. investasi untuk industri manufaktur.

Article 16

Ofset tidak dapat diganti dengan pembayaran tunai. Pasal . . .

Article 17

(1) Penentuan Ofset dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Ofset. (2) Nilai komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai item komponen Ofset dengan faktor pengali komponen Ofset. (3) Nilai item komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga. (4) Faktor pengali komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Ofset terhadap pengembangan perekonomian industri manufaktur.

Article 18

(1) Nilai item dan faktor pengali komponen Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 ditentukan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan. (2) Nilai item dan faktor pengali komponen Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel: a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan; b. kemampuan Industri Pertahanan; c. kebutuhan Alpalhankam; d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa; e. kemampuan sumber daya manusia; f. ketersediaan sarana dan prasarana; g. pengembangan pemasaran; dan/atau h. dampak terhadap perekonomian nasional. Bagian ...

BAB IV

VERIFIKASI

Article 20

Correction

(1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset dilakukan verifikasi. (2) Verifikasi . . . (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai besaran nilai Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset berdasarkan penentuan nilai item dan faktor pengali yang ditetapkan oleh Ketua Harian KKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen penawaran Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

Article 21

Correction

Verifikasi dilakukan sebelum kontrak pengadaan Alpalhankam.

Article 22

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara internal atau eksternal. (2) Verifikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam. (3) Verifikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga verifikasi independen. (4) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang terakreditasi. (5) Penunjukan lembaga verifikasi independen dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam.

Article 23

(1) Verifikasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan mempertimbangkan jenis Alpalhankam yang strategis dan/atau besaran nilai pengadaan Alpalhankam. (2) Ketentuan mengenai jenis Alpalhankam yang strategis dan/atau besaran nilai pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan. Pasal ...

Article 24

(1) Lembaga verifikasi wajib merahasiakan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan verifikasi. (2) Lembaga verifikasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 19

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 4

Article 18

BAB Keempat

Article 19

BAB IV

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB V

Article 25

BAB VI

Article 26

Article 27