PP

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang PELAKSANAAN UU 3-1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM

PP Nomor 33 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 2. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 1999. 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 4. Sekretariat Umum adalah Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 5. Panitia Pemilihan INDONESIA yang selanjutnya disebut PPI adalah Panitia Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 6. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya disebut PPD I adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UNDANG-UNDANG 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 7. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut PPD II adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 10. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 11. Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut PANWAS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan INDONESIA, PPD I, PPD II, dan PPK. 13. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEMILU, SEKRETARIS UMUM KPU, DAN KEPALA SEKRETARIAT PPI

Article 4

Correction

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPU bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh KPU melalui konsultasi secara berkala dengan PRESIDEN. (3) Jadwal konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan bersama antara PRESIDEN dengan Pimpinan KPU. (4) Pertanggungjawab pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh KPU pada akhir masa jabatannya kepada PRESIDEN.

Article 5

KPU wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 kepada PRESIDEN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Sidang Umum MPR tahun 1999.

Article 6

(1) Sekretaris Umum KPU secara berkala menyampaikan laporan tertulis pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut : a. secara teknis operasional kepada KPU; dan b. secara teknis administratif kepada PRESIDEN. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan KPU. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diatur dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 7

(1) KPU wajib melakukan evaluasi pelaksanaan sistem Pemilu dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Pemilu. (2) Hasil evaluasi dilaporan kepada dan DPR-RI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Article 8

PPI menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Pemilu kepada KPU dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum KPU menyampaikan laporan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Article 9

(1) Kepala Sekretariat PPI secara berkala menyampaikan laporan tertulis pertanggungjawab mengenai pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut : a. secara teknis operasional kepada Ketua PPI; dan b. secara teknis administratif kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan PPI.

Article 10

(1) PPD I, PPD II, PPK, PPS dan KPPS menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya secara berjenjang yakni : a. KPPS kepada PPS; b. PPS kepada PPK c. PPK kepada PPD II; d. PPD II kepada PPD I; dan e. PPD I kepada PPI. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan PPI.

BAB III

DAFTAR PEMILIH

Article 11

Correction

(1) PPS dengan sepengetahuan PPK dapat mengadakan perubahan terhadap Daftar Nama Pemilih Tetap atau Daftar Nama Pemilih Tambahan, dalam hal orang yang namanya terdaftar sebagai pemilih pindah tempat tinggal atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat. (2) Perubahan daftar nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemungutan suara. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, maka tidak dapat lagi diadakan perubahan daftar nama pemilih, kecuali untuk menghapus nama pemilih yang meninggal dunia atau yang dinyatakan kehilangan hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Article 12

(1) Bagi pemilih yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan, tetapi sebelum pelaksanaan pemungutan suara tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UNDANG-UNDANG, tidak dapat menggunakan hak memilih. (2) Bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan keterangan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, kecuali bagi pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dapat didasarkan pada kenyataan keadaan yang bersangkutan pada waktu pemungutan suara dilakukan.

Article 13

Dalam hal di suatu wilayah terjadi bencana alam atau gangguan keamanan sehingga tidak mungkin bagi pemilih setempat untuk melaksanakan pendaftaran pemilih sebagaimana seharusnya, maka pendaftarannya dilakukan secara aktif oleh PPS di tempat para calon pemilih tersebut berada dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

Article 14

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diresmikan Daftar Pemilih Tetap, Menteri Kehakiman menyampaikan daftar nama kepada KPU mengenai warga negara yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tembusannya disampaikan kepada PANWAS. (2) Apabila ternyata dalam Daftar Pemilih tetap terdaftar nama warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Panitia Pemungutan Suara setempat harus mengeluarkan nama tersebut dari Daftar Pemilih Tetap. (3) Dalam hal diperlukan, KPU dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat daftar nama warga negara yang sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB IV

KAMPANYE PEMILU

Article 15

Correction

(1) Setiap Partai Politikk peserta Pemilu mempunyai kedudukan hak, dan kewajiban yang sama untuk melaksanakan kampanye pemilu. (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diselenggarakan di luar negeri.

Article 16

Correction

(1) Kampanye Pemilu merupakan kegiatan Partai Politik peserta Pemilu yang diselenggarakan oleh pengurus atau anggota Partai Politik yang bersangkutan. (2) Pengurus atau anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) UNDANG-UNDANG.

Article 17

(1) PANWAS yang sedang bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilu berwenang memerintahkan untuk menghentikan atau membubarkan pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perintah menghentikan atau membubarkan pelaksanaan kampanye kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Umum dan penegak hukum harus dibuatkan Berita Acara. (3) Sebelum perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dan dari Panitia Pelaksana Pemilihan Umum setempat. (4) Ketentuan mengenai tata cara penghentian atau pembubaran pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh PANWAS dan instansi penegak hukum terkait.

Article 18

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1999, dapat mengikuti kampanye.

Article 19

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dilarang secara aktif mengikuti kampanye.

Article 20

Anggota ABRI dilarang mengikuti kampanye atau menjadi juru kampanye.

Article 21

Bagi Pegawai Negeri Sipil atau anggota ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 yang melanggar ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 22

Bagi setiap orang yang tidak mempunyai hak memilih dan atau dipilih dan seseorang yang hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilarang menjadi juru kampanye Pemilu.

Article 23

PANWAS sesuai dengan tingkatannya berwenang untuk menghentikan atau membubarkan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Politik di luar jadwal waktu yang ditentukan oleh KPU atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 24

Setiap orang dilarang memasang tanda gambar atau atribut Partai Politik di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum atau lalu lintas umum, di kantor milik pemerintah, atau di tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANGAN DAN SUSULAN

Article 25

Correction

(1) Jika terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum sehingga pelaksanaan pemungutan suara terganggu, dan apabila pemungutan suara diteruskan tidak akan terjamin sahnya pemungutan suara, Ketua KPPS segera menghentikan pemungutan suara dan menyegel celah kotak suara dan lubang kunci kotak suara. (2) Surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS, dan anak kunci kotak suara, masing-masing dibungkus tersendiri dan disegel, setelah diberi keterangan mengenai isinya pada bagian luar bungkusan. (3) Semua bungkusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimasukkan dalam satu bungkusan dan juga disegel serta diberi keterangan mengenai isinya. (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan di kantor PPS atau Kantor Kepala Desa/Lurah atau Kepala UPT/Pembantu PPS, atau dikantor instansi keamanan terdekat. (5) Kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dala mayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari Partai Politik yang berbeda yang hadir.

Article 26

(1) Dalam hal pemungutan suara yang telah dimulai dan terhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), yang oleh PPD II dapat dipertanggungjawabkan, pemungutan suara yang dihentikan tersebut dilanjutkan pada hari itu juga atau sehari kemudian, atau jika tidak mungkin, dilanjutkan pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan diumumkan oleh PPI. (2) Pemungutan suara yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), apabila dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan PPI MENETAPKAN serta mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara ulangan tersebut.

Article 27

Dalam hal terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum yang mengakibatkan pemungutan suara di suatu TPS sama sekali tidak dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU, maka PPI MENETAPKAN dan mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara susulan.

Article 28

Dalam MENETAPKAN hari dan tanggal pemungutan suara ulangan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, PPD II dan PPI memperhatikan jadwal waktu pengiriman Berita Acara Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Article 29

(1) Ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU, berlaku juga untuk pemungutan suara ulangan atau susulan. (2) Dalam hal dilakukan pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) : a. Ketua KPPS terlebih dahulu membuka segel celah kotak suara dan segel lubang kunci kotak suara tanpa mebuka kotak suara ersebut dihadapan para pemilih dan saksi yang hadir; b. Tiap surat suara yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara dikeluarkan dan KPPS membubuhkan tanda bahwa surat suara tersebut tidak dipakai lagi. (3) Pemungutan suara ulangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Article 30

(1) Pemungutan suara susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga dilaksanakan bagi pemungutan suara yang dinyatakan batal apabila ada laporan kecurangan dalam pemungutan suara. (2) Ada atau tidak adanya kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diperiksa dan diputuskan oleh PANWAS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pemungutan suara.

Article 31

(1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, apabila dianggap perlu oleh Pemerintah dan KPU untuk pengisian keanggotaan DPRD I, di wilayah tersebut dapat dilaksanakan pemungutan suara susulan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara susulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH.

BAB VI

PENETAPAN HASIL PEMILU

Article 32

Correction

(1) Penetapan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD II dilakukan oleh PPD II, dan untuk anggota DPR dilakukan oleh PPI, sesuai dengan tata cara penetapan yang diatur oleh KPU. (2) Dalam hal PPD II, PPD I, dan PPI tidak dapat MENETAPKAN hasil penghitungan suara, maka masalah tersebut diserahkan kepada Panitia Pemilihan setingkat lebih atas dan Ketua KPU untuk diambil keputusan.

Article 33

Correction

(1) Dalam hal terdapat anggota KPU, PPI, PPD I atau PPD II yang tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka yang bersangkutan harus memberikan alasannya secara tertulis kepada KPU, PPI, PPD I, PPD II dengan tembusan disampaikan kepada PANWAS sesuai dengan tingkatannya. (2) PANWAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang dan wajib melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan alasan tersebut. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sudah selesai melaksanakan dan diputuskan oleh PANWAS sesuai dengan tingkatannya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan alasan penolakan. (4) Keputusan PANWAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Article 34

Keseluruhan hasil penghitungan suara untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II yang telah ditetapkan KPU adalah sah dan mengikat semua Partai Politik peserta Pemilu.

Article 35

(1) Dalam hal Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang diterima oleh PPI menyebutkan bahwa hasil penghitungan suara tidak termasuk hasil pemungutan suara susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka PPI tetap mengadakan rapat penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR. (2) Bagi daerah pemilihan yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselaikan karena hasil pemungutan suara dari pemungutan suara susulan belum diterimanya, maka penetapan hasil Pemilu ditangguhkan sampai Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I untuk Pemilihan Anggota DPR dari PPD I yang bersangkutan diterima. (3) Dalam hal Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara Daerah Tingkat II yang diterima oleh PPD I atau PPD II yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselesaikan karena hasil pemungutan suara dari pemungutan suara susulan belum diterima, maka penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD I dan DPRD II ditangguhkan sampai Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II atau Daerah Pemungutan Suara dari PPD II atau PPS yang bersangkutan diterima.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang PELAKSANAAN UU 3-1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB V

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VI

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB VII

Article 36

BAB VIII

Article 37

Article 38

BAB IX

Article 39

BAB X

Article 40

Article 41