PP

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PP Nomor 13 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Article 4

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas: a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Article 5

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. capaian kinerja makro; b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan c. capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Article 6

Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Article 7

(1) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antardaerah.

Article 8

(1) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. (2) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Article 9

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Article 10

(1) Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. (3) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.

Article 11

(1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada PRESIDEN melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Article 12

LPPD digunakan sebagai dasar: a. EPPD; dan b. penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Article 13

Hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB Kesatu

Ruang Lingkup

Article 4

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas: a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Article 5

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. capaian kinerja makro; b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan c. capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Article 6

Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Article 7

(1) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antardaerah.

Article 8

(1) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. (2) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Article 9

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

BAB III

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Article 15

Ruang lingkup LKPJ meliputi: a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Article 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Article 17

(1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa: a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja: 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja: 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi. (2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Article 18

(1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Article 19

(1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna. (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Article 20

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan: a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam: a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Article 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Article 25

(1) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Article 26

EPPD terdiri atas: a. evaluasi kinerja makro; dan b. evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Article 27

(1) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan menilai: a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 28

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota.

Article 29

(1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan b. bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan. (3) Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri. (4) Bobot nilai capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan.

Article 30

EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Article 31

(1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri MENETAPKAN peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas: a. peringkat kinerja provinsi; b. peringkat kinerja kabupaten; dan c. peringkat kinerja kota. (2) Peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Article 32

(1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri. (2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada PRESIDEN. (3) Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan: a. pertimbangan pemberian penghargaan; b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Article 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 34

(1) PRESIDEN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan diberikan pada hari otonomi daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 35

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 36

Hasil EPPD digunakan sebagai bahan sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 37

(1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah. (3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. (5) Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan PRESIDEN.