PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

PERPRES Nomor 70 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Article 2

Correction

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara. (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. jenis barang lain sesuai kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutan barang di laut, darat, dan udara. (5) Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke di masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang masuk dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dan program pendukungnya. (6) Ketentuan mengenai jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan memperhatikan masukan dari Menteri dan Pemerintah Daerah.

Article 3

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dapat dibentuk Sentra Logistik. (2) Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah. (3) Penyelenggaraan Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara.

Article 4

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: a. melaksanakan pelayaran angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang ditetapkan oleh Menteri; b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri; c. menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta angkutan barang; dan d. memenuhi sarana dan prasarana pelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan trayek utama maupun jaringan trayek pendukung sebagai feeder ke pelabuhan kecil lainnya. (3) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsidi angkutan barang di laut.

Article 5

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang angkutan laut. (2) Pemerintah memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero). (3) Selain penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya di bidang angkutan laut. (4) Dalam hal terdapat keterbatasan armada, penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Article 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 7

(1) Setiap barang yang diangkut melalui penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib dilengkapi dengan shipping instruction. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai shipping instruction diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 8

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: a. melaksanakan angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek jalan serta jaringan lintas penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri; c. menjaga keselamatan dan keamanan angkutan barang; dan d. memenuhi sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 9

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat termasuk angkutan jalan dan/atau penyeberangan diselenggarakan oleh Pemerintah. (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. Penugasan kepada Perum DAMRI untuk angkutan jalan; dan/atau b. Penugasan kepada PT. ASDP INDONESIA Ferry (Persero) untuk angkutan penyeberangan. (3) Dalam hal terdapat keterbatasan armada, penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Article 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jalan dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 11

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan udara barang/kargo dilaksanakan melalui program Jembatan Udara. (2) Program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: a. melaksanakan angkutan udara barang/kargo berdasarkan rute yang ditetapkan oleh Menteri dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara; b. memberikan pelayanan bagi semua pengguna jasa penerbangan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri; c. melaksanakan angkutan udara barang/kargo sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan d. memenuhi standar fasilitas bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo.

Article 12

Penyelenggaraan program Jembatan Udara dilaksanakan oleh Pemerintah melalui: a. penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan udara untuk subsidi angkutan udara kargo; dan/atau b. pemilihan penyedia jasa lainnya kepada Badan Usaha Angkutan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

Jembatan Udara dapat merupakan kelanjutan penyelenggaraan angkutan barang di laut diteruskan melalui angkutan jalan dan/atau angkutan penyeberangan ke bandar udara terdekat menuju bandar udara yang ditetapkan.

Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 15

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Pasal 12 huruf a, Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Angkutan Barang di Laut

Article 4

Correction

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: a. melaksanakan pelayaran angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang ditetapkan oleh Menteri; b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri; c. menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta angkutan barang; dan d. memenuhi sarana dan prasarana pelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan trayek utama maupun jaringan trayek pendukung sebagai feeder ke pelabuhan kecil lainnya. (3) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsidi angkutan barang di laut.

Article 5

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang angkutan laut. (2) Pemerintah memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero). (3) Selain penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya di bidang angkutan laut. (4) Dalam hal terdapat keterbatasan armada, penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Article 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 7

(1) Setiap barang yang diangkut melalui penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib dilengkapi dengan shipping instruction. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai shipping instruction diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB III

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19