PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang BADAN RESTORASI GAMBUT

PERPRES Nomor 1 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Badan Restorasi Gambut untuk selanjutnya disingkat BRG dipimpin oleh Kepala BRG.

Article 2

BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 5

Correction

BRG terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Badan; c. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama; d. Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan; e. Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan; dan f. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Article 6

Correction

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRG.

Article 7

(1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada BRG. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pemberian dukungan administrasi, ketatausahaan dan sumber daya; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 8

(1) Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengelolaan kerja sama restorasi gambut. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut; b. perencanaan wilayah, pemetaan dan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya gambut; c. pengembangan hubungan dan kerja sama luar negeri dalam rangka kebutuhan pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan gambut, dan manajemen restorasi gambut; d. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan kerja sama.

Article 9

(1) Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemelihaaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastuktur pembasahan (rewetting) gambut. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemelihaaran menyelenggarakan fungsi: a. penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; b. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; c. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; d. penyelenggaraan teknik konservasi pada zona lindung kawasan gambut; e. penyelenggaraan teknik budidaya tanaman pada kawasan budidaya gambut dengan tanaman, pakan ternak dan sistem yang sesuai untuk keperluan dukungan kesejahteraan masyarakat; f. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Article 10

(1) Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan edukasi serta partisipasi dan dukungan masyarakat. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; b. penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi, dan dukungan masyarakat; c. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; d. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang edukasi sosialisasi, partisipasi dan kemitraan.

Article 11

(1) Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penelitian dan pengembangan secara terus menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut; b. pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut untuk mendukung pengendalian perubahan iklim; c. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Badan dibantu oleh kelompok kerja.

Article 13

(1) Dalam melaksanakan tugas, BRG didukung oleh Tim Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli. (2) Tim Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Gubernur Provinsi Riau; b. Gubernur Provinsi Jambi; c. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan; d. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat; e. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; f. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan; g. Gubernur Provinsi Papua; h. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; i. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; j. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; k. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; m. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; n. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; o. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; p. Direktur Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian; q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; r. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; s. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; t. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; u. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara; v. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil PRESIDEN; w. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial; x. Deputi Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; y. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; z. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Kantor Staf PRESIDEN; aa. Sekretaris Wakil PRESIDEN; dan bb. Pejabat lain menurut kebutuhan perkembangan dalam pelaksaaan tugas. (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. perguruan tinggi; b. lembaga penelitian; c. profesional; dan d. unsur masyarakat.

Article 14

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah, Gubernur menunjuk pejabat sebagai Koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah. (2) Struktur Tim Restorasi Gambut Daerah menyesuaikan dengan organisasi BRG. (3) Tim Restorasi Gambut Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang BADAN RESTORASI GAMBUT

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB V

Article 25

Article 26

BAB VI

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

BAB VIII

Article 30

Article 31