PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial

PERMEN Nomor 8 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

BALKS

Article 18

Correction

(1) BALKS ditetapkan oleh Menteri. (2) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial. (3) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen.

Article 19

Correction

BALKS memiliki tugas: a. menyusun instrumen Akreditasi bersama Kementerian Sosial berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan sosial; b. mengangkat, memberhentikan, dan menugaskan Asesor BALKS; c. melaksanakan tugas supervisi; d. menyusun pedoman teknis; e. mengusulkan kepada Menteri untuk MENETAPKAN peringkat Akreditasi atau mencabut status terakreditasi; dan f. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala kepada Menteri.

Article 20

Ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja BALKS ditetapkan oleh ketua BALKS.

Article 21

(1) BALKS memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota ex officio kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi; dan d. anggota. (2) Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (3) Keanggotaan BALKS bersifat kolektif dan kolegial serta keputusan BALKS bersifat final.

Article 22

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. bebas narkotika dan zat adiktif lainnya; e. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. berpendidikan paling rendah strata dua; dan h. diutamakan memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Article 23

(1) Untuk MENETAPKAN anggota BALKS dibentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon anggota BALKS yang meliputi penjaringan, penilaian, dan penetapan hasil seleksi. (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu seleksi. (5) Perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar dan mengikuti seleksi sebelumnya. (6) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil seleksi belum terpenuhi, Menteri MENETAPKAN keanggotaan BALKS.

Article 24

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Article 25

Keanggotaan BALKS mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Article 26

Keanggotaan BALKS dapat diberhentikan, apabila: a. masa jabatan telah berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota BALKS; dan/atau f. tidak dapat melaksanakan tugas, karena sakit maupun alasan lain.

Article 27

BALKS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh: a. sekretariat; dan b. Asesor.

Article 28

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berkedudukan di satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk perwakilan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi sebagai ex officio sekretaris BALKS.

Article 29

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas: a. memberikan layanan ketatausahaan dan dukungan operasional BALKS; b. menyusun, mengusulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran pembiayaan BALKS; dan c. tugas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan Akreditasi.

Article 30

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. bebas narkotika dan zat adiktif lainnya; e. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. tidak sedang menjadi Asesor pada Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lain; h. memiliki sertifikat sebagai sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; i. berpendidikan paling rendah strata satu; dan j. harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Article 31

(1) Untuk MENETAPKAN calon Asesor dibentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BALKS. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi calon Asesor yang meliputi penjaringan, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.

Article 32

Asesor ditetapkan oleh BALKS setelah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.

Article 33

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya melalui seleksi.

Article 34

(1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melaksanakan penilaian Akreditasi. (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai kelayakan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

Article 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai BALKS ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

BAB III

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB IV

Article 36

Article 37

BAB V

Article 38

BAB VI

Article 39

BAB VII

Article 40

Article 41