PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang PEMAKAI TERDAHULU

PERMEN Nomor 1 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TATA CARA, PERSYARATAN, DAN BIAYA PERMOHONAN PEMAKAI TERDAHULU

Article 3

Correction

(1) Permohonan Pemakai Terdahulu harus diajukan kepada Menteri. (2) Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon atau Kuasanya.

Article 4

Correction

Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) Invensi.

Article 5

(1) Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh pemohon dalam bahasa INDONESIA kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik. (2) Permohonan Pemakai Terdahulu secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal. (3) Permohonan Pemakai Terdahulu secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai tanggal pengajuan permohonan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir paling sedikit memuat: a. nama lengkap, alamat jelas, dan kewarganegaraan pemohon; b. nama lengkap dan alamat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; c. judul Invensi; dan d. nomor Paten dan nomor klaim yang Invensinya dinyatakan sama dengan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu. (6) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Persyaratan

Article 6

Dalam mengajukan permohonan Pemakai Terdahulu, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. bukti bayar permohonan Pemakai Terdahulu; b. surat Kuasa dalam hal pengajuan permohonan diajukan melalui Kuasa; c. uraian tentang Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu; d. Gambar terkait Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu, jika ada; e. penjelasan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu; f. bukti yang mendukung bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu telah dilaksanakan di INDONESIA sebelum tanggal penerimaan dari Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; g. surat pernyataan bahwa pelaksanaan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; dan h. bukti yang menyatakan bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu adalah sama dengan Invensi yang dilindungi Paten.

Article 7

Permohonan Pemakai Terdahulu dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB Kesatu

Umum

Article 3

Correction

(1) Permohonan Pemakai Terdahulu harus diajukan kepada Menteri. (2) Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon atau Kuasanya.

Article 4

Correction

Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) Invensi.

Article 5

(1) Permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh pemohon dalam bahasa INDONESIA kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik. (2) Permohonan Pemakai Terdahulu secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal. (3) Permohonan Pemakai Terdahulu secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai tanggal pengajuan permohonan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir paling sedikit memuat: a. nama lengkap, alamat jelas, dan kewarganegaraan pemohon; b. nama lengkap dan alamat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; c. judul Invensi; dan d. nomor Paten dan nomor klaim yang Invensinya dinyatakan sama dengan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu. (6) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Persyaratan

Article 6

Dalam mengajukan permohonan Pemakai Terdahulu, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. bukti bayar permohonan Pemakai Terdahulu; b. surat Kuasa dalam hal pengajuan permohonan diajukan melalui Kuasa; c. uraian tentang Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu; d. Gambar terkait Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu, jika ada; e. penjelasan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu; f. bukti yang mendukung bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu telah dilaksanakan di INDONESIA sebelum tanggal penerimaan dari Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; g. surat pernyataan bahwa pelaksanaan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; dan h. bukti yang menyatakan bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu adalah sama dengan Invensi yang dilindungi Paten.

BAB III

PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMAKAI TERDAHULU

Article 9

Correction

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a. (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Article 10

(1) Dalam hal pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), permohonan Pemakai Terdahulu dianggap ditarik kembali. (2) Terhadap permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan kembali kekuranglengkapan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali. (3) Dalam hal pemohon tidak menanggapi surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Pemakai Terdahulu tidak dapat dilanjutkan. (4) Terhadap permohonan Pemakai Terdahulu yang tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Pemakai Terdahulu kembali. (5) Terhadap permohonan Pemakai Terdahulu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal: a. memberikan tanggal penerimaan permohonan Pemakai Terdahulu; b. memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Pemakai Terdahulu atau Kuasanya; dan c. melanjutkan dengan pemeriksaan substantif.

Article 11

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Pemakai Terdahulu. (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. pemeriksa Paten; dan b. analis hukum pada Direktorat Jenderal. (5) Selain tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan: a. akademisi; b. praktisi; dan/atau c. kementerian/lembaga terkait. (6) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc untuk setiap permohonan Pemakai Terdahulu. (7) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 12

(1) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang mendukung bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu telah dilaksanakan di INDONESIA sebelum tanggal penerimaan dari Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu. (2) Dalam hal tim pemeriksa menilai bahwa Invensi telah dilaksanakan sebelum tanggal penerimaan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti. (3) Pemeriksaan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membuktikan Invensi yang diajukan oleh pemohon Pemakai Terdahulu: a. tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi yang diajukan tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten; dan b. memiliki kesamaan atau tidak memiliki kesamaan dengan Invensi yang dilindungi Paten. (4) Tim pemeriksa dapat meminta tambahan bukti dan/atau penjelasan kepada pemohon dalam hal bukti yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum cukup untuk mendukung pemeriksaan. (5) Selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

Article 13

(1) Pemeriksaan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 70 (tujuh puluh) Hari terhitung sejak tanggal dibentuk tim pemeriksa. (2) Dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa harus memberitahukan kepada Pemegang Paten atau Kuasanya tentang adanya pengajuan permohonan Pemakai Terdahulu terkait dengan Paten yang dimilikinya. (3) Pemegang Paten atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan terhadap pengajuan permohonan Pemakai Terdahulu terkait dengan Paten yang dimilikinya kepada tim pemeriksa secara tertulis. (4) Tim pemeriksa mempertimbangkan pandangan dan/atau keberatan yang diajukan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.

Article 14

Petunjuk teknis mengenai pemeriksaan permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 15

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan Pemakai Terdahulu dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Pemakai Terdahulu. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya dan dicatat dalam daftar Pemakai Terdahulu. Pasal 16 (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyetujui permohonan Pemakai Terdahulu, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan Pemakai Terdahulu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menolak permohonan Pemakai Terdahulu, Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan kepada pemohon atau Kuasanya serta alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Article 17

Dalam menerbitkan surat keterangan Pemakai Terdahulu atau surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas fungsi di bidang Paten. BAB IV PENGAKUAN PEMAKAI TERDAHULU

Article 18

(1) Pengakuan sebagai Pemakai Terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan Pemakai Terdahulu setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Pengakuan sebagai Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika: a. Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu terbukti telah dilaksanakan di INDONESIA sebelum tanggal penerimaan Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; dan b. Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu terbukti: 1. tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten; dan 2. sama dengan Invensi yang dilindungi Paten.

Article 19

Surat keterangan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dapat dijadikan dasar untuk penghapusan Paten.

Article 20

Menteri berwenang mencabut surat keterangan sebagai Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) jika Pemakai Terdahulu mengalihkan hak sebagai Pemakai Terdahulu kepada pihak lain, baik karena lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan.

BAB Ketiga

Pemeriksaan Substantif

Article 11

Correction

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Pemakai Terdahulu. (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. pemeriksa Paten; dan b. analis hukum pada Direktorat Jenderal. (5) Selain tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan: a. akademisi; b. praktisi; dan/atau c. kementerian/lembaga terkait. (6) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc untuk setiap permohonan Pemakai Terdahulu. (7) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 12

(1) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang mendukung bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu telah dilaksanakan di INDONESIA sebelum tanggal penerimaan dari Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu. (2) Dalam hal tim pemeriksa menilai bahwa Invensi telah dilaksanakan sebelum tanggal penerimaan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti. (3) Pemeriksaan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membuktikan Invensi yang diajukan oleh pemohon Pemakai Terdahulu: a. tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi yang diajukan tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten; dan b. memiliki kesamaan atau tidak memiliki kesamaan dengan Invensi yang dilindungi Paten. (4) Tim pemeriksa dapat meminta tambahan bukti dan/atau penjelasan kepada pemohon dalam hal bukti yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum cukup untuk mendukung pemeriksaan. (5) Selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

Article 13

(1) Pemeriksaan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 70 (tujuh puluh) Hari terhitung sejak tanggal dibentuk tim pemeriksa. (2) Dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa harus memberitahukan kepada Pemegang Paten atau Kuasanya tentang adanya pengajuan permohonan Pemakai Terdahulu terkait dengan Paten yang dimilikinya. (3) Pemegang Paten atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan terhadap pengajuan permohonan Pemakai Terdahulu terkait dengan Paten yang dimilikinya kepada tim pemeriksa secara tertulis. (4) Tim pemeriksa mempertimbangkan pandangan dan/atau keberatan yang diajukan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.

Article 14

Petunjuk teknis mengenai pemeriksaan permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Keempat

Keputusan Hasil Pemeriksaan

Article 15

Correction

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan Pemakai Terdahulu dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Pemakai Terdahulu. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya dan dicatat dalam daftar Pemakai Terdahulu. Pasal 16 (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyetujui permohonan Pemakai Terdahulu, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan Pemakai Terdahulu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menolak permohonan Pemakai Terdahulu, Menteri melalui Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan kepada pemohon atau Kuasanya serta alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Article 17

Dalam menerbitkan surat keterangan Pemakai Terdahulu atau surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas fungsi di bidang Paten. BAB IV PENGAKUAN PEMAKAI TERDAHULU

Article 18

(1) Pengakuan sebagai Pemakai Terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan Pemakai Terdahulu setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Pengakuan sebagai Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika: a. Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu terbukti telah dilaksanakan di INDONESIA sebelum tanggal penerimaan Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; dan b. Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu terbukti: 1. tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten; dan 2. sama dengan Invensi yang dilindungi Paten.

Article 19

Surat keterangan Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dapat dijadikan dasar untuk penghapusan Paten.

Article 20

Menteri berwenang mencabut surat keterangan sebagai Pemakai Terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) jika Pemakai Terdahulu mengalihkan hak sebagai Pemakai Terdahulu kepada pihak lain, baik karena lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Article 21

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2025 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMAKAI TERDAHULU FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PEMAKAI TERDAHULU KEMENTERIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL FORMULIR PERMOHONAN PEMAKAI TERDAHULU Dengan ini saya1) : Nama : Alamat2) : Warga Negara : Telepon/Hp : Email : Mengajukan permohonan Pemakai Terdahulu Melalui/tidak melalui*) Kuasa Nama Kuasa : Nama Badan Hukum3) : Alamat Badan Hukum2) : Alamat2) : Telepon : Email : Nama Pemegang Paten : Alamat Pemegang Paten : Judul Invensi : Nomor Paten : Nomor Klaim : Judul Invensi yang dimintakan Surat keterangan Pemakai Terdahulu : Bersama ini saya lampirkan 1 (satu) Rangkap Dokumen sebagai berikut: a. bukti bayar permohonan Pemakai Terdahulu; b. surat Kuasa dalam hal pengajuan permohonan diajukan melalui Kuasa; c. uraian tentang Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu; d. Gambar terkait Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu, jika ada; e. penjelasan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu; f. bukti yang mendukung bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu telah dilaksanakan di INDONESIA sebelum tanggal penerimaan dari Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; g. surat pernyataan bahwa pelaksanaan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; dan h. bukti yang menyatakan bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu adalah sama dengan Invensi yang dilindungi Paten. Demikian permohonan Pemakai Terdahulu ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut Pemohon, (................................)5) Keterangan : 1. Jika Pemohon Pemakai Terdahulu lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini dengan dilampirkan surat Kuasa. 2. Alamat kedinasan/surat-menyurat. 3. Jika Kuasa yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak di bidang konsultan Paten maka disebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan. 4. Jika permohonan diajukan melalui Kuasa. 5. Kuasa berhak menandatangani apabila permohonan melalui Kuasa. *) Coret yang tidak sesuai. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd SUPRATMAN ANDI AGTAS

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang PEMAKAI TERDAHULU

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

BAB Kedua

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Keempat

Article 15

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21