PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual

PERMEN Nomor 6 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN PENILAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Article 2

Correction

(1) Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan dengan menggunakan: a. pendekatan biaya; b. pendekatan pasar; c. pendekatan pendapatan; dan/atau d. pendekatan Penilaian lainnya sesuai dengan standar Penilaian yang berlaku. (2) Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi. (3) Pendekatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (4) Pendekatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini. (5) Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh: a. Penilai Kekayaan Intelektual; dan/atau b. panel penilai.

Article 3

(1) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a harus memenuhi kriteria: a. memiliki izin Penilai Publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; b. memiliki kompetensi bidang Penilaian Kekayaan Intelektual; dan c. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif. (2) Panel penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b merupakan sekelompok orang yang ditunjuk bank dan/atau lembaga keuangan non-bank untuk melakukan Penilaian atas Kekayaan Intelektual yang tidak dinilai oleh Penilai Kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan kredit atau pembiayaan.

Article 4

(1) Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis dapat menjadi Penilai Kekayaan Intelektual dengan mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri. (2) Pengajuan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian dengan melampirkan: a. fotokopi kartu tanda penduduk; b. fotokopi nomor pokok wajib pajak. c. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah; d. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi; e. fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau yang setara dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus); f. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang berwarna biru muda; g. fotokopi izin Penilai Publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; h. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai yang masih berlaku; i. fotokopi surat keterangan tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik dari Asosiasi Profesi Penilai; j. surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; k. surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap; dan l. fotokopi sertifikat pelatihan bidang Kekayaan Intelektual calon Penilai Kekayaan Intelektual.

Article 5

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri melalui deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis Ekonomi Kreatif melaksanakan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan beserta dokumen yang dilampirkan. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan, Deputi menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi persyaratan. (5) Pemohon harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan. (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan permohonan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. (7) Terhadap permohonan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Article 6

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dinyatakan lengkap, Menteri MENETAPKAN daftar Penilai Kekayaan Intelektual. (2) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan ke dalam sistem pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual Kementerian.

Article 7

Pelatihan bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l dilaksanakan oleh Kementerian bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Article 8

(1) Penilai Kekayaan Intelektual menandatangani pakta integritas sebelum menjalankan profesinya. (2) Penandatanganan pakta integritas Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penetapan Penilai Kekayaan Intelektual.

BAB V

PEMBERHENTIAN PENILAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Article 14

Correction

(1) Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Menteri. (2) Pemberhentian Penilai Kekayaan Intelektual dilakukan dengan cara: a. pemberhentian sementara; b. pemberhentian dengan hormat; dan c. pemberhentian tidak dengan hormat.

Article 15

Correction

(1) Penilai Kekayaan Intelektual diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dalam hal: a. berada di bawah pengampuan; b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mendapatkan sanksi pembekuan izin sebagai Penilai Publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; d. diangkat menjadi pejabat negara; atau e. sedang menjalani masa penahanan. (2) Penilai Kekayaan Intelektual yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan kembali oleh Menteri.

Article 16

Penilai Kekayaan Intelektual berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dalam hal: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan telah menyelesaikan tanggung jawab terkait perikatan profesional dengan kliennya; c. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Penilai Kekayaan Intelektual secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah; dan/atau d. pindah kewarganegaraan.

Article 17

Penilai Kekayaan Intelektual diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dalam hal: a. melanggar pakta integritas Penilai Kekayaan Intelektual; b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mendapatkan sanksi pencabutan izin sebagai Penilai Publik dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan/atau d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Article 18

(1) Pemberhentian Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dituangkan dalam surat keputusan. (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penilai Kekayaan Intelektual paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian. (3) Dalam hal Penilai Kekayaan Intelektual meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga Penilai Kekayaan Intelektual.

Article 19

Penilai Kekayaan Intelektual yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dihapuskan namanya dari daftar Penilai Kekayaan Intelektual Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20