PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1382) diubah sebagai berikut: 1. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 79 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Article 79

Article II

Correction

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2024 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Œ M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT A. SEKRETARIAT JENDERAL B. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR C. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA D. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA E. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN F. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI G. DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN H. INSPEKTORAT JENDERAL I. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH J. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA K. PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN 2. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 3. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH L. PUSAT DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Article I

Article 79

Article I

Article 79

Article 82

Article 114

Article 115

Article 117

Article 119

Article 121

Article 123

Article 126

Article 127

Article 129

Article 131

Article 133

Article 135

Article 138

Article 139

Article 141

Article 143

Article 145

Article 147

Article 151

Article 152

Article 153

Article 154

Article 155

Article 156

Article 157

Article 158

Article 159

Article 160

Article 160A

Article 160B

Article 162

Article 167

Article II