PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 5. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat BKPM RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu daerah. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. 11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. 12. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah. 13. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis. 15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. 20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. 22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 23. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Article 12

Correction

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dengan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Article 13

Correction

(1) Investor yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui DPMPTSP untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan berupa nomor induk berusaha, izin usaha dan izin operasional/komersial. (2) Penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Article 14

(1) Gubernur membentuk tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan Keputusan Gubernur. (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dan unsur: a. Pemerintah Daerah; b. pelaku usaha; dan c. akademisi.

Article 15

(1) Tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur; c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi; d. MENETAPKAN urutan investasi yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi; e. MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi. (2) Dalam melakukan tugasnya tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang investasi. (3) Format rekomendasi dan penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Article 16

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat badan usaha; b. bidang usaha atau kegiatan investasi; dan c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Article 17

(1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditolak oleh Gubernur, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya penolakan Gubernur berdasarkan hasil pertimbangan tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 22

Correction

(1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan/atau penerima atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor yang dilakukan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi: a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala; b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha; dan d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal; b. pemberian teguran tertulis atas adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab; c. pendampingan pengawasan oleh BKPM RI terhadap pelaku usaha, meliputi: 1. pemberian fasilitas pembebasan dan/atau barang dan bahan; 2. permintaan dari unit lain di instansi teknis terkait; dan 3. usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan kepada BKPM RI oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. d. pendampingan pengawasan oleh DPMPTSP Provinsi terhadap pelaku usaha, dalam rangka usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IX

Article 22

BAB X

Article 23

BAB XI

Article 24

Article 26