PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENYELENGGARAAN TSLP

Article 6

Correction

(1) Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai TSLP sesuai kemampuan perusahaan. (2) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi : a. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan b. penanam modal. (3) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi. (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah. (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Article 7

Pembiayan TSLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Program TSLP yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Article 9

(1) Program TSLP oleh perusahaan meliputi : a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan; b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; c. program langsung pada masyarakat; dan d. pembangunan infrastruktur. (2) Program–program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk : a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan; b. meningkatkan kualitas pendidikan; c. meningkatkan taraf kesehatan; d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat; e. memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha; f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

Article 10

Program bina lingkungan, sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, sosial, keagamaan dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat.

Article 11

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Article 12

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa : a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan; b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan; c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Article 13

Program bina pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum dan sarana lainnya.

BAB Ketiga

Program

Article 8

Correction

Program TSLP yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Article 9

Correction

(1) Program TSLP oleh perusahaan meliputi : a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan; b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; c. program langsung pada masyarakat; dan d. pembangunan infrastruktur. (2) Program–program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk : a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan; b. meningkatkan kualitas pendidikan; c. meningkatkan taraf kesehatan; d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat; e. memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha; f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

Article 10

Program bina lingkungan, sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, sosial, keagamaan dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat.

Article 11

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Article 12

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa : a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan; b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan; c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Article 13

Program bina pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum dan sarana lainnya.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB IX

Article 22

BAB X

Article 23