PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

PERDA Nomor 4 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Bupati adalah Bupati Subang; 4. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan; 6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang yang selanjutnya disingkat PT BPR Subang (Perseroda) yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang; 8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris; 9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan; 10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 12. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 13. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah; 14. Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak; 15. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya; 16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut; 17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva. Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih; 18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain; 19. Saham adalah surat bukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya; 20. Saham atas nama adalah saham yang nama pemiliknya tercantum di lembar saham dan akan tercatat di perusahaan penerbit saham;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB 1

Article 2

Article 3

BAB 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 10

BAB Kesatu

BAB Kedua

Article 10

BAB VII

Article 11

BAB VIII

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB Keempat

Article 16

BAB Kelima

Article 17

BAB IX

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

BAB Keempat

Article 21

BAB X

Article 22

BAB XI

Article 23

BAB XII

Article 24

BAB XIII

Article 25

BAB XIV

Article 26

BAB XV

Article 27

BAB XVI

Article 28

BAB XVII

Article 29

BAB XVIII

BAB XIX

Article 32