PERDA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SRAGEN

PERDA Nomor 13 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas. 6. Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan KabupatenSragen adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen. 8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen. 9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCG) atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama. 10. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 11. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen yang bersifat non teknis. 12. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

BAB VII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Article 14

Correction

(1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen didukung dengan Organ dan kepegawaian. (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.

Article 40

Correction

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Article 41

(1) Dalam melakukan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen Direksi dibantu Pegawai. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 42

(1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja. (2) Direksi MENETAPKAN penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran. (3) Penghasilan Pegawai terdiri atas: a. gaji b. tunjangan c. fasilitas; dan/atau d. jasa produksi atau insentif pekerjaan

Article 43

Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan.

Article 44

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Article 45

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB 1

KPM

Article 15

Correction

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen apabila dapat membuktikan: a. tidak memunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum secara melawan hukum.

Article 16

Correction

(1) KPM, Dewan pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapat tahunan b. rapat persetujuan rencana kerj dan anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan c. rapat luar biasa

Article 17

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Article 18

Anggota Dewan pengawas diangkat oleh KPM

Article 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan ddikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakaan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Article 20

(1) Proses pemiihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 21

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan asas efisiensi dan efektifits keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

Article 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Article 23

(1) Dewan Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah; dan b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen. (2) Dewan Pengawas wajib: a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Article 24

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila: a. meninggal dunia b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu

Article 25

(1) Penghasilan anggota Dewan pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 26

(1) Dewan pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen; (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Article 27

(1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran; (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas; (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan; (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas. (5) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

BAB 2

Dewan Pengawas

Article 17

Correction

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Article 18

Correction

Anggota Dewan pengawas diangkat oleh KPM

Article 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan ddikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakaan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Article 20

(1) Proses pemiihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 21

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan asas efisiensi dan efektifits keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

Article 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Article 23

(1) Dewan Pengawas bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah; dan b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen. (2) Dewan Pengawas wajib: a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Article 24

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila: a. meninggal dunia b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu

Article 25

(1) Penghasilan anggota Dewan pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 26

(1) Dewan pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen; (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Article 27

(1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran; (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas; (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan; (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas. (5) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Article 28

Direksi pada perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen diangkat oleh KPM.

Article 29

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami manajemen perusahaan; d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perusahaan; e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Pasal 30 (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi tahapan ujian kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 31

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Article 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Article 33

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; b. pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan/atau c. penjabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 34 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu – waktu

Article 35

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu – waktu sebagaimana dimaksud pada 34 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi bersangkutan: a. tidak dapat melakukan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatan kerugian; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai ketentuan perundang – undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akusisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah. Pasal 36 Direksi diberhentikan oleh KPM Pasal 37 (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM; (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 38

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksana tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen dilaksanakan oleh Dewan Pengawas; (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi Definitif paling lama 6 (enam) bulan. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan dilaksanakan oleh KPM; (4) KPM dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 39 (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. cuti hamil dan bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris; d. cuti alasan penting; e. cuti Sakit. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dane dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

BAB 3

Direksi

Article 28

Correction

Direksi pada perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen diangkat oleh KPM.

Article 29

Correction

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami manajemen perusahaan; d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perusahaan; e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Pasal 30 (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya meliputi tahapan ujian kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 31

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Article 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Article 33

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; b. pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan/atau c. penjabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 34 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu – waktu

Article 35

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu – waktu sebagaimana dimaksud pada 34 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi bersangkutan: a. tidak dapat melakukan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatan kerugian; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai ketentuan perundang – undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akusisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah. Pasal 36 Direksi diberhentikan oleh KPM Pasal 37 (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM; (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 38

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksana tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen dilaksanakan oleh Dewan Pengawas; (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi Definitif paling lama 6 (enam) bulan. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan dilaksanakan oleh KPM; (4) KPM dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 39 (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. cuti hamil dan bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris; d. cuti alasan penting; e. cuti Sakit. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dane dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Article 75

Correction

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen ditetapkan sebagai Direksi dan DewanPengawas pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen. (2) Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai masa jabatan pertama, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Article 76

Correction

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki perusahaan daerah percetakan dan penerbitan Kabupaten Sragen beralih kepada perusahaan umum daerah percetakan dan penerbitan Kabupaten Sragen b. rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada perusahaan daerah percetakan dan penerbitan Kabupaten Sragen beralih menjadi rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada perusahaan umum daerah percetakan penerbitan Kabupaten Sragen. c. seluruh penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah percetakan dan penerbitan Kabupaten Sragen beralih menjadi penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan umum percetakan penerbitan Kabupaten Sragen d. seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen. e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen. f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan DaerahPercetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum DaerahPercetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen. g. tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SRAGEN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB 1

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 13

BAB VII

Article 14

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

BAB Kesatu

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 2

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 31

Article 32

Article 33

Article 35

Article 38

BAB 3

Article 28

Article 29