PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah

PERDA Nomor 2 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan. 3. Bupati adalah Bupati Magetan. 4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. 5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. 6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan. 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan. 8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 9. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam. 10. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan. 11. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam. 12. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya yang diangkat oleh penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik. 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 15. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan. 16. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat FKDT adalah organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah. 17. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Article 5

Correction

Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh masyarakat.

Article 6

Correction

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi, sore atau malam hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

Article 7

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Article 8

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Article 9

(1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki Izin Operasional. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Article 10

(1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program pembelajaran: a. mata pelajaran Al-Qur’an, Al-Hadits, Aqidah, Fiqih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah; dan b. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Article 11

(1) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar yang beragama Islam. (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada jenjang Ula diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat. (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada jenjang Wustha diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat. (4) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar dapat mendorong siswanya yang beragama Islam menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Article 12

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut : a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam; b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan; c. mengikuti program pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan; d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan e. memperoleh syahadah/ijazah.

Article 13

Peserta didik berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Article 14

Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah diangkat oleh penyelenggara.

Article 15

Setiap Pendidik mempunyai hak : a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial; b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Setiap pendidik berkewajiban untuk: a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan b. meningkatkan kemampuan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB Keempat

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kelima

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 20

BAB VI

Article 21

BAB VII

Article 22

BAB VIII

Article 23

Article 24

Article 25

BAB IX

Article 26

BAB X

Article 27

Article 28

Article 29